JAKARTA, parahyangan-post.com-Ketua Umum DPP Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia (JATTI) Ustaz Bachtiar Nasir (UBN) mengungkapkan adanya wacana pembentukan koalisi pertahanan negara-negara Muslim yang disebut sebagai “Islamic NATO”. Menurut dia, gagasan tersebut kini berkembang dan mulai dibahas oleh sejumlah negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI/OIC).

Hal itu disampaikan UBN dalam program Breaking News di tvOne pada Senin (11/5/2026) pagi. Ia menyebut koalisi tersebut digagas oleh Arab Saudi, Pakistan, Turki, dan Mesir sebagai bentuk penguatan pertahanan dan kerja sama strategis dunia Islam.

“Ini sebuah harapan yang digagas oleh Saudi, Pakistan, Turki, dan Mesir. Koalisi pertahanan baru ini paling potensial dan berkembang cepat di 2026,” ujar UBN.

UBN menjelaskan, koalisi yang selama ini telah berjalan secara resmi adalah Islamic Military Counter Terrorism Coalition (IMCTC) yang dibentuk pada Desember 2015 di Riyadh oleh Arab Saudi. Menurut dia, IMCTC beranggotakan 43 negara dari total 57 anggota OKI dengan fokus utama memerangi terorisme dan ekstremisme.

Namun demikian, ia menilai IMCTC belum menjadi pakta pertahanan penuh seperti NATO karena belum memiliki klausul pertahanan kolektif atau mutual defense pact. “Belum ada klausul serangan terhadap satu sama dengan serangan terhadap semua. Tetapi harapannya bisa menuju ke sana,” katanya.

Menurut UBN, kekuatan utama koalisi tersebut terletak pada kombinasi pengaruh politik, militer, ekonomi, dan teknologi dari negara-negara penggagas. Arab Saudi dinilai memiliki kekuatan pendanaan dan pengaruh di kawasan Teluk, Pakistan mempunyai kekuatan nuklir dan militer besar, Turki unggul dalam teknologi pertahanan terutama drone, sedangkan Mesir memiliki militer terbesar di dunia Arab serta kontrol strategis atas Terusan Suez.

Ia juga menyinggung adanya pembahasan Strategic Mutual Defense Agreement antara Arab Saudi dan Pakistan sejak September 2025 yang disebut mulai mengarah pada konsep pertahanan kolektif.

Selain kerja sama pertahanan, UBN menyebut forum tersebut juga membahas industri militer, latihan bersama, hingga kerja sama intelijen. Menurut dia, tujuan utamanya untuk menciptakan keseimbangan baru di kawasan Timur Tengah.

“Koalisi ini diharapkan menjadi penyeimbang pengaruh Iran, Israel, dan Amerika Serikat, sekaligus mengisi kekosongan keamanan regional,” ujarnya.

UBN menilai pembentukan kekuatan baru negara-negara Muslim itu juga dapat berdampak pada stabilitas ekonomi dan energi kawasan, termasuk terhadap pasokan minyak bagi Indonesia. Ia mengatakan koalisi tersebut diperkirakan akan lebih vokal dalam mendukung perjuangan Palestina dan mendorong gencatan senjata di Gaza.

Dari perspektif Indonesia, UBN memandang situasi tersebut sebagai peluang diplomatik bagi pemerintah untuk mengambil peran strategis di tingkat dunia Islam.

“Indonesia sebagai salah satu anggota OIC terbesar punya peluang ikut serta atau menjadi mediator,” katanya.*