JAKARTA - www.parahyangan-post.com - Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta, Taufan Bakri menyatakan kehadiran organisasi masyarakat (ormas) sangat dibutuhkan di tengah masyarakat luas dalam merealisasikan program pembangunan.

Hal itu, dikatakan Taufan Bakri dalam kegiatan peningkatan peran ormas dalam  pembangunan DKI Jakarta Angkatan I (pertama) tahun 2023, Kesbangpol DKI, 
Kamis, (2/3/2023) di Hotel El Royal, Kelapa Gading, Jakarta Utara. 

Ia mengungkapkan, jika ormas menemukan hal yang menghabat program pembangunan dapat melaporkan data tersebut sehingga cepat ditangani oleh pemerintah.

“Kirm ke Jaki atau pengaduan lainnya supaya bisa ditangani,” ujar Taufan.

Saat ini, data ormas nasional per 27 Februari tercatat ormas berbadan hukum, yakni 326.953 berbentuk yayasan, 211.992 berbentuk perkumpulan dan 49 orams asing 49. Total keseluruhan ormas berjumlah 538.994. Sementara jumlah ormas yang mendaftar di Kesbangpol dan memiliki Surat Keterangan terdaftar berjumlah sekitar 2.170.

Sedangkan di DKI Jakarta, memiliki ormas berbadan hukum sebanyak 26.812 yayasan, 8.690 perkumpulan, 26 ormas asing, dan ormas tidak berbadan hukum dan memiliki SKT sejumlah 134 jenis ormas.

Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhnas), Dr. H. Dadang Solihin, SE, MA mengatakan agenda ormas yang sangat nyata dan langsung memenuhi kebutuhan warga itu dapat menanggulani  kemiskinan, meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta dapat memberantas korupsi dan reformasi birokrasi.

“Dengan informasi dan pengetahuan yang langsung diperoleh dari warga masyarakat, Ormas akan mampu membawakan semua kepentingan warga ke dalam proses pembangunan,” katanya.

Oleh sebab itu, ia menilai, perlu penguatan kapasitas kelembagaan Ormas baik dalam sisi kejelasan orientasi yang ingin diperjuangkan, peningkatan kemampuan manajerial serta ketrampilan teknis dalam mendukung kerja-kerja advokasi dan pemberdayaan masyarakat.

Dadang menjelaskan, ormas perlu memiliki sumber pendanaan sendiri yang tidak bergantung pada lembaga-lembaga donor serta memungkinkan masyarakat bisa ikut terlibat dalam pembiayaan kerja-kerja ormas.

(rd/pp)