Oleh :  Lalu Zulkifli
Presiden GILogic (Gerakan Indonesia Logic)

To Excellencies 
Presiden Prabowo Subianto

Bismillah

A. Two State Solution (TSS). (Deplomatic Freeze)

Salah satu ulasan dari Kompas.com tgl 14 Oktober 2025 dengan judul "Ironi Diplomasi Prabowo, antara Perdamaian Gaza dan Terkuburnya Solusi Dua Negara" adalah sebuah kritik atas kehadiran dan peran Presiden Prabowo dalam Gaza Peace Summet (GPS) di Mesir.

Masih banyak kalangan Internasional termasuk di Indonesia dan pegiat media berpendapat seperti Kompas.com tersebut, yang dalam hal ini penulis tidak sepakat, bahkan 5 tahun terakhir penulis selalu menyampaikan bahwa  Two State Solution (TSS) itu rumusan yg salah ditafsirkan karena masih membutuhkan prasyarat mendasar bila dan jika Two State Solution ini ditujukan untuk mengatasi konflik Palestina (Hamas)-Israel.

Pada momen Gaza Peace Summit tersebut telah mendorong terbentuknya BOARD of PEACE for GAZA (BPG) sebagai "Lembaga Legeslatif Internasional" dalam menjalankan topik utama Gaza Peace Summit yakni Gaza Plan.

Munculnya ide Board of Peace for Gaza & GAZA PLAN adalah salah satu upaya internasional (diluar strategi USA dkk menjaga kepentingannya), untuk mencoba solusi terbaik atas ketidakberdayaan PBB (United Nation) menekan Israel agar menghormati Piagam PBB dan 7 Resolusi PBB tentang Hak Daulat Sebuah Bangsa dan Dukungan Kemerdekaan Palestina, termasuk Montivideo Convention 1933, International Court of Justice (ICJ) Advisory Opinion 2004, Pasal 1 International Convenant on Civil and Political Right (ICCPR) dan International Convenant on Economic, Social and Cultural Right (ICESCR).

Penulis meyakini bahwa Proposal Two State Solution sesungguhnya bukan solusi yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik Palestina (Hamas)-Israel, namun tujuan utamanya adalah untuk menghentikan migrasi orang-orang Yahudi (korban anti-Semit) ke Inggris (Eropa) yang sangat deras terjadi tahun 1937, karena itu pemerintah Inggris membentuk Komisi PEEL, yg diketuai Lord Peel. 
Proposal ini menyatakan: "Sebagian atau seluruh tepi barat, jalur Gaza dan Yerussalem Timur (YeruT) adalah bagian dari Palestina, dan Israel menyesuaikan perbatasannya sesuai batas tahun 1948."

Bila menilik Proposal Komisi Peel ini, sebuah langkah politik strategis bagi Inggris karena telah "membebaskan" Yahudi-Israel untuk mengklaim batas negaranya bebas sejauh jangkauan kekuatan militernya sebagaimana analisis penulis dalam tulisan sekitar dua tahun yang lalu dengan judul Zion and Marano.

Keberhasilan proposal Two State Solution bagi Inggris adalah kesuksesannya karena mampu meghentikan migrasi Yahudi ke Inggris (Eropa) saat itu, inilah bentuk hight politics movement pemerintah Inggris, yang hingga saat ini masih mempengaruhi pemikiran tokoh Islam atau mengelabui pemahaman dunia International bahwa Two State Solution untuk konflik Palestina-Israel, padahal pada saat diajukan proposal tersebut ditolak oleh Komunitas Arab-Palestina karena komunitas Arab-Palestina mendapatkan bagian wilaya tanah yg gersang (tepi barat dan jalur Gaza), sementara Israel daerah Galilea yang subur.

Bahkan bila sementara pihak masih menganggap proposal Two State Solution ini ditujukan untuk menyelesaikan konflik Palestina-Israel, maka sebenarnya Proposal tersebut sudah tamat dan batal pasca Perang Arab-Israel tahun 1967.

B. Hamas-Fatah Resolution

Perebutan kekuasaan politik antara Hamas-PLO (Fatah) di Gaza terakhir dimenangkan oleh Partai Hamas. Karena itu komunikasi (Loby) Presiden Prabowo dengan Hamas-Iran, termasuk partai politik sekutu Hamas yakni Partai Palestinian Islamic Jihad (PIJ) adalah sebuah kewajiban sebagai langkah awal membangun rekonsiliasi untuk menghentikan pertikaian internal.

Mengacu pada upaya rekonsiliasi untuk mengakhiri Al-Harb al-Ahliyah al- Filisthiniyyah (perang saudara Palestina) atau lebih spesifik dapat kita sebut sebagai al-Nizaa' Bain Fatah wa Hamas (konflik Fatah dan Hamas) telah dilakukan
tiga kali yakni Rekonsiliasi 2011, Perjanjian Doha 2012 dan Rekonsiliasi 2014, namun gagal maning gagal maning.

Hingga saat ini Hamas juga tetap menancapkan pengaruh politiknya di dua kota besar lainnya yg terletak diantara Rafah dan Gaza yakni Khan Yunis dan Dayr Al Balah.

Tidak akan pernah ada solusi penyelesaian konflik Israel-Palestina selama Hamas dan Fatah (PLO) tidak melakukan resokusi.

Untuk menuju resolusi itu, salah satu yang Penulis harapkan adalah adanya pasal dalam Proposal Presiden Prabowo agar Gaza Stripdan West Bank diserahkan penuh pengelolaannya kepada FATAH dalam kerangka Gaza Plan.

Teruntuk HAMAS (termasuk PIJ) diberikan hak pengelolaan daerah  bagian selatan yang relatif subur yakni Dayr Al Balah, Khan Yunis dan Rafah (Gaza Strip). 

Daerah Dayr Al Balah adalah kota yang daerah serta iklimnya sangat cocok sebagai pusat industri pertanian-perkebunan. Sedangkan Khan Yunis sebagai kota Industri. Dua daerah ini bisa dikelola oleh Hamas, tentu kerjasama dengan Board of Peace of Gaza atau Pemerintah Indonesia sendiri. Disini Hamas dapat menunjukkan dan membuktikan prestasi mereka; selain jalur perang, sebagai Khalifah fil ardhi; mengelola bumi dan mensejahterakan rakyat Palestina.

Dari proposal tsb, akan menciptakan kekuatan bersama Fatah-Hamas termasuk PIJ, melalui PLO, kemudian perlahan-lahan membangun kekuatan militer yang kuat (Alutsista) agar suatu saat tidak terjadi genosida lagi di Palestina, minimal dapat mengimbangi kekuatan militer Israel, dengan demikian gerakan Intifada berkembang menjadi penguasa mayapada.

Inilah prasyarat (prakondisi) bila pemerintah Indonesia ingin berperan aktif menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Tentu tidak semudah itu tapi dengan kecerdasan militer Presiden Prabowo ini dapat tercapai, diawali dengan Proposal Fatah-Hamas Resolution.

Konsep inilah yang saya maksudkan ketika penulis diminta sebagai pembicara dalam suatu diskusi dengan teman-teman GPII.

C. BEYOND Two State Solution

Kita masih ingat ketika Mesir (Presiden Gamal Abdel Nasser) melakukan nasionalisasi  terus Suez tahun 1956, daerah selatan Palestina; kegubernuran Khan Yunis, wilayah perkotaan terbesar kedua di Palestina setelah Gaza menjadi korban.

Ratusan laki-laki usia 16-50 tahun dikumpulkan dan ditembak mati oleh serdadu Israel sebagai dalih pembalasan Israel atas tindakan pemerintah Mesir sekaligus mencari kesempatan untuk menguasai lembah Sinai dengan tujuan utama menghancurkan kekuatan pasukan bersenjata Palestina Fedayeen yang berperang dibawah komando Mesir.

Serangan Israel yang mereka sebut Operasi Kadesh, dilakukan kepada Mesir namun memanfaatkan momentum dengan membunuh rakyat Palestin (Khan Yunis) dan melumpuhkan Fedayeen dengan kekuatan militer yang tangguh, mereka menguasai Khan Yunis dengan Infanteri dan Pasukan Tank.

Salah satu loby berat Presiden Prabowo adalah mengurangi rasa Egomiliteristic Hamas. Apalagi Hamas dan Fatah masing-masing  memiliki pasukan perang dengan
Kekuatan militer:
Fatah:
- National scurity and Preventive SC berjumlah 60.000 pasukan.
- Presidential Guard berjumlah 4200 pasukan.
- Intel berjumlah 5000.
- Brigade Aqsa: ribuan.

Hamas:15.000 Brigade Qassam (termasuk didalamnya PIJ) dan ExecutiveForce 3000 Pasukan.

Presiden Prabowo sejak menjabat menhan RI telah menyiapkan roadmap perdamaian Palestina (PLO)-Israel.
Ide bliau yang utama adalah Kita jamin keamanan bagi Israel dan kita dukung penuh Kemerdekaan Palestina. Kata Jamin tersebut Jangan disalahartikan, karena kata itu mengarah pada makna Poisoned Chalice (strategi/jebakan) karena faktanya kekuatan militer Israel sangat berbahaya bagi Palestina.

Usulan penulis tentang Proposal Hamas-Fatah Resolution menuju Two State Solution adalah roadmap Pembangunan Negara Palestina.

Kekuatan militer Indonesia saat ini dapat menjadi daya tawar dalam menjalankan peran stretegis di semenanjung Mediterrania.

Jadi sangat jelas bahwa penulis sangat tidak sepakat dengan pemahaman Kompas.com yang cenderung memposisikan kehadiran Presiden Prabowo yang hanya ingin menaikkan status ketenaran pribadi. Ini analisa yang kurang dalam.

Dalam mengajukan Proposal Rekonsiliasi Internal, Presiden Prabowo harus teguh berpegang pada Resolusi Majelis Umum (MU) PBB No.1514 (XV) tahun 1960: "Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and People"; Kolonialisme harus dihapus. 

Kolonialisasi Israel terhadap Palestina dapat diakhiri bila Hamas mengakui keabsahan Palestinien Liberty Organisation (PLO) sebagaimana pengakuan PBB terhadap PLO yang secara eksplisit disebutkan dalam Resolusi MU PBB No. 3236 (XXIX) tahun 1974 bahwa PLO diakui secara sah sebagai perwakilan Palestina.

Dengan demikian kebekuan diplomasi (Diplomatic Freeze) akibat tidak tuntas memahami Proposal Two State Solution dapat kita akhiri.

Wallahu a'lam

Lombok, 24 Oktober 2025
_______

Selamat Hari Santri 2025. 
# Bila KKN diberantas, satu Library Research for Sains and Tecknologi bagi tiap Ponpes dapat dicapai.