Oleh: Mugi Muryadi
Penulis adalah wisaswastawan, pegiat literasi, pemerhati sosial, lingkungan, dan pendidikan

Kalau politik itu masakan, maka beberapa negara memilih resep baku seperti kitab suci dapur: tak boleh ditambah, tak boleh dikurangi. Tapi ada juga yang lebih santai, seperti ibu-ibu di warung nasi uduk: “yang penting enak, urusan resep belakangan.” Di sinilah menariknya melihat bagaimana sebuah negara bisa mencampur ideologi impor dengan tradisi lokal, lalu menjualnya sebagai “kearifan autentik.” Hasilnya? Sebuah sistem yang kelihatannya serius, tapi diam-diam fleksibel seperti karet gelang.

Bayangkan sebuah ideologi yang lahir dari kegelisahan buruh Eropa abad ke-19, tiba-tiba harus hidup berdampingan dengan nilai-nilai kuno yang lahir ribuan tahun sebelumnya. Secara logika, ini seperti memaksa filsafat diet vegan hidup harmonis dengan tradisi makan sate kambing. Tapi dalam praktik politik, hal-hal absurd seperti ini justru sering terjadi dan anehnya, bisa berhasil. Karena dalam politik, konsistensi bukanlah keutamaan; yang utama adalah stabilitas dan kontrol.

Di sinilah kita belajar satu hal penting: ideologi itu bukan kitab suci, melainkan alat. Dalam perspektif sosiologis, ideologi berfungsi sebagai perekat sosial. Ia memberi narasi bersama agar masyarakat tidak bertanya terlalu banyak. Ketika narasi lama mulai retak, penguasa akan mencari lem baru atau bahkan mencampur beberapa lem sekaligus. Hasilnya mungkin tidak rapi, tapi cukup kuat untuk menahan bangunan kekuasaan tetap berdiri.

Langkah mencampur ideologi dengan tradisi adalah strategi yang cerdas sekaligus licin. Tradisi memberi legitimasi emosional, sementara ideologi memberi legitimasi rasional. Kombinasi ini seperti memakai jas mahal di atas kaos oblong: terlihat formal, tapi tetap santai. Negara bisa tampil modern sekaligus “berakar,” progresif sekaligus konservatif. Dan yang paling penting, rakyat jadi sulit membedakan mana prinsip, mana strategi.

Kalau ditarik ke konteks Indonesia, kita sebenarnya tidak asing dengan pola semacam ini. Kita punya ideologi nasional yang sering dipuji sebagai “jalan tengah,” tapi dalam praktiknya sering jadi jalan muter-muter. Di satu sisi, kita bicara keadilan sosial. Di sisi lain, kita tepuk tangan untuk ketimpangan yang diberi label “pertumbuhan ekonomi.” Ini bukan kontradiksi menlainkan seni bertahan hidup dalam politik.

Fleksibilitas ideologi ini sering kali diterjemahkan menjadi pasal-pasal yang multitafsir. Hukum tidak lagi menjadi pedoman pasti, melainkan alat yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan kekuasaan. Hari ini bisa ditegakkan dengan keras, besok bisa dilunakkan dengan alasan “kearifan lokal.” Seolah-olah keadilan itu bukan soal benar atau salah, tapi soal timing dan kepentingan.

Fenomena ini mengingatkan pada pragmatisme ekstrem: kebenaran bukan ditentukan oleh prinsip, melainkan oleh hasil. Jika sistem campuran ini mampu menjaga stabilitas dan pertumbuhan, maka ia dianggap benar. Tidak peduli apakah ia konsisten secara teoretis atau tidak. Dalam logika ini, filsafat berubah menjadi semacam tukang servis: yang penting mesin negara tetap jalan, walau bunyinya sudah seperti kaleng kerupuk.

Masalahnya, stabilitas yang terlalu dijaga sering kali mengorbankan kebebasan. Dalam masyarakat yang terlalu “rapi,” kritik dianggap gangguan. Humor dianggap ancaman. Bahkan pertanyaan sederhana bisa dicurigai sebagai bentuk pembangkangan. Padahal, dalam teori sosial, konflik dan perbedaan justru penting untuk menjaga dinamika masyarakat. Tanpa itu, yang ada hanyalah ketenangan semu seperti danau yang tenang karena semua ikan sudah mati.

Kita sering melihat versi ringan dari fenomena ini. Tradisi dipanggil ketika dibutuhkan, lalu dilupakan ketika mengganggu. Demokrasi diagungkan saat kampanye, lalu dinegosiasikan setelah berkuasa. Ideologi menjadi seperti spanduk: dipasang saat acara penting, lalu disimpan di gudang setelah selesai. Yang tersisa hanyalah praktik kekuasaan yang sangat pragmatis.

Namun, harus diakui, ada kecerdikan dalam pendekatan ini. Sistem yang kaku mudah patah, sementara sistem yang lentur lebih tahan banting. Dalam dunia yang penuh ketidakpastian, kemampuan beradaptasi adalah aset besar. Tapi di sinilah letak bahayanya: ketika semua bisa diadaptasi, maka tidak ada lagi yang benar-benar prinsipil. Semua menjadi relatif, termasuk keadilan dan kebenaran.

Pertanyaannya sederhana tapi mengganggu: apakah kita sedang membangun sistem yang autentik, atau sekadar merakit tambalan demi bertahan? Apakah integrasi ideologi dan tradisi ini lahir dari refleksi mendalam, atau hanya strategi agar kekuasaan tetap aman? Jawabannya mungkin tidak hitam putih. Tapi satu hal jelas: rakyat sering kali hanya menjadi penonton dalam eksperimen besar ini.

Kita hidup dalam negara yang rasanya seperti rujak: campur, ramai, kadang membingungkan, tapi tetap dinikmati. Bedanya, kalau rujak salah racik, paling perut yang sakit. Kalau negara yang salah racik, dampaknya bisa jauh lebih luas. Jadi mungkin sudah saatnya kita tidak hanya menikmati, tapi juga mulai bertanya: ini sebenarnya resep siapa, dan kita ini dimasak untuk siapa? (*)