Oleh : Malika Dwi Ana
Penulis, Editor & Pengamat Sosial Politik 

Per 30 Juni 2026, utang pemerintah pusat resmi tembus Rp10.293,69 triliun. Rasio 41,26% PDB. Pemerintah bilang masih aman. Di bawah batas 60% titik! Dan dialektika pun ditutup.

Coba lihat lebih dalam. 
Dalam waktu kurang dari dua tahun, utang naik hampir Rp1,5–2 triliun. Dari sekitar Rp8,8 triliun di akhir 2024 ke angka 10 ribu triliun sekarang. Klaim “nambah 2.000 triliun dalam 2 tahun” memang dibulatkan, tapi arahnya tidak bohong. Yang lebih menyakitkan bukan nominalnya, melainkan tagihannya.

Rp599,44 triliun.
Itu hanya untuk bayar bunga utang di APBN 2026. Hampir seperlima dari seluruh pendapatan negara. Belum termasuk pokok yang jatuh tempo sekitar Rp800 triliun. Total debt service mendekati Rp1.400 triliun. Hampir separuh uang yang masuk ke kas negara langsung keluar lagi untuk bayar utang lama.

Sementara itu, pemerintah tetap menarik utang baru ratusan triliun. Target pembiayaan utang 2026 masih di kisaran Rp780–832 triliun. Pola lama gali lubang, tutup lubang, lalu gali lagi yang lebih dalam.

Yang lebih ironis. 
Utang Kopdes Merah Putih Rp240 triliun akan dicicil dari APBN sekitar Rp40 triliun per tahun. Siapa yang bayar? Pajak kita.  

Utang Whoosh? Proyek yang sejak awal diklaim sebagai B to B dan “bukan beban APBN” kini dialihkan ke Kemenkeu. Kerugian konsorsium sudah tembus Rp5 triliun lebih di semester pertama 2026 saja. Janji “tidak akan membebani APBN” terdengar menyenangkan. Tapi realitasnya, utang tidak akan hilang hanya karena pindah meja. Ia hanya menunggu giliran.

Rasio 41% memang masih “aman” secara peraturan. Tapi aman buat siapa?  
Ketika hampir 19% pendapatan negara hanya untuk bayar bunga, ruang fiskal untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program prioritas menyusut. Setiap triliun yang dipakai bayar bunga adalah triliun yang tidak bisa dipakai membangun masa depan.

Pemerintah selalu bilang dikelola dengan cermat dan terukur. Namun data berbicara lain: nominal terus naik, bunga terus naik, ketergantungan pada SBN baru tetap tinggi. Pidato presiden bisa optimistis. Namun angka di APBN lebih jujur—dan lebih dingin.

Pertanyaan mendesak yang seharusnya diajukan, dan bukan dihindari:  
Berapa lama pola “utang untuk bayar bunga + pokok + program baru” ini bisa dilanjutkan sebelum ruang fiskal generasi berikutnya habis terkikis?

Karena Rp10.293 triliun itu bukan sekadar angka di statistik.  
Tapi itu tagihan yang harus dibayar oleh kita, rakyat Indonesia. (*)