JAKARTA, parahyangan-post.com-- Senator  RI Daerah Pemilihan DKI Jakarta, Dailami Firdaus menilai satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan capaian positif, terutama dalam bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat. 

Meski demikian, ia mengingatkan masih banyak catatan penting yang perlu segera dibenahi, terutama dalam hal penegakan hukum dan efektivitas pelaksanaan program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dailami mengatakan, pertumbuhan ekonomi nasional yang tetap stabil di tengah situasi global yang tidak menentu merupakan bukti bahwa fondasi ekonomi Indonesia cukup kuat. 

Kebijakan pemerintah dalam memperkuat sektor pangan, industri dalam negeri, serta hilirisasi sumber daya alam dinilainya sudah berada di jalur yang benar. Namun, Dailami menegaskan bahwa capaian tersebut harus diimbangi dengan pemerataan manfaat agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu saja.

"Stabilitas ekonomi ini menjadi modal penting. Namun demikian, pemerintah perlu memastikan agar pertumbuhan itu benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya kelompok tertentu. Pemerataan manfaat ekonomi menjadi tantangan berikutnya," kata Dialami, Senin (20/10/2025).

Menyoroti program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG), Dailami menyebut, kebijakan tersebut merupakan langkah visioner untuk mengatasi persoalan gizi anak dan kemiskinan ekstrem. 

Ia mendukung penuh upaya pemerintah dalam menjalankan program tersebut, namun mengingatkan pentingnya pengawasan ketat agar pelaksanaannya tepat sasaran dan tidak ada lagi kasus keracunan hingga beban keuangan daerah.

"Program MBG sangat bagus secara konsep. Tapi  pelaksanaannya harus diawasi agar tepat sasaran, transparan, dan tidak membebani fiskal daerah. Pemerintah pusat harus menggandeng pemerintah daerah dan masyarakat sipil agar program ini benar-benar efektif," tegasnya.

Dailami juga menekankan keberhasilan ekonomi semestinya berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan tidak hanya diukur dari bantuan sosial, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat memperoleh akses terhadap pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan perumahan yang layak.

"Kesejahteraan bukan hanya soal bantuan sosial, tapi juga akses terhadap pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan perumahan layak. Pemerintah perlu memperluas cakupan kebijakan yang bersifat inklusif agar semua warga negara merasakan manfaat pembangunan," bebernya.

Secara khusus, Dailami menginginkan agar semua anak-anak di Indonesia dapat memiliki akses pendidikan pada semua tingkatan, tanpa terkendala dengan kondisi ekonominya.

"Pendidikan hingga perguruan tinggi dapat menjadi tangga peningkatan kesejahteraan keluarga. Tidak kalah penting, tenaga pendidik atau guru juga harus semakin disejahterakan," cetusnya.

Dalam bidang penegakan hukum, Dailami menilai pemerintah masih menghadapi tantangan besar untuk menegakkan keadilan yang konsisten dan tidak tebang pilih. Ia berharap aparat penegak hukum memperkuat independensi dan integritas agar kepercayaan publik terhadap hukum meningkat.

"Hukum harus jadi pelindung rakyat, bukan alat kekuasaan. Masyarakat masih sering melihat adanya ketimpangan dalam penegakan hukum. Pemerintah harus menegaskan komitmennya untuk menegakkan keadilan bagi semua," ujarnya.

Dailami juga mengapresiasi Prabowo yang sudah membentuk Kementerian Haji dan Umrah untuk mengatasi berbagai persoalan yang terjadi selama ini, termasuk sebagai upaya memangkas waktu tunggu.

"Saya kira ini kebijakan dan keinginan mulia karena ibadah Haji termasuk dalam rukun Islam," ucapannya.

Tidak kalah penting, Dailami juga mengingatkan agar Presiden RI, Prabowo Subianto betul-betul melaksanakan good governance and clean goverment.

"Saya senang Pak Prabowo tegas terhadap menteri-menteri yang 'nakal'. Reshuflle bukan tabu untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih," tukasnya.

Dailami menyampaikan optimismenya bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran dapat membawa Indonesia menuju kemajuan yang berkeadilan, asalkan tetap membuka ruang bagi kritik konstruktif dan memperkuat sinergitas dengan semua pihak.

"Satu tahun pertama ini sudah menunjukkan arah yang baik, tetapi ke depan harus lebih fokus pada tata kelola, pemerataan, dan penegakan hukum yang konsisten. Sehingga, visi Indonesia Emas 2045 bukan hanya slogan, tapi kenyataan," pungkas Dailami. ***(pp/aboe/sp-erv)