BIREUEN - Parahyangan Post — Sarasehan Karya Sastra Klasik Aceh dalam rangka Pertemuan Penyair Nusantara (PPN) XIV Aceh 2026 menjadi ruang refleksi tentang sejarah, identitas, dan masa depan sastra Aceh. Forum ini menghadirkan pemikiran para budayawan, akademisi, dan pelaku seni mengenai bagaimana sastra klasik tidak hanya dipahami sebagai peninggalan masa lalu, tetapi sebagai sumber pengetahuan dan pembentuk peradaban.

PPN XIV Aceh merupakan forum pertemuan penyair yang mempertemukan sastrawan dari berbagai daerah dan negara untuk memperkuat ekosistem sastra dan kebahasaan.

Sarasehan ini dipandu oleh Muhammad Deputra sebagai pewara sekaligus moderator, yang mengarahkan jalannya diskusi antara narasumber dan peserta dengan mengangkat isu-isu penting mengenai sastra klasik Aceh, pelestarian budaya, serta tantangan kebudayaan di era modern.

Tengku Afif dalam paparannya menjelaskan bahwa istilah “klasik” dalam sejarah kebudayaan sering berkaitan dengan kerajaan. Sastra klasik lahir dan berkembang dalam ruang kehidupan kerajaan, baik melalui tulisan maupun tradisi lisan.

Ia mencontohkan surat Sultan Iskandar Muda sebagai gambaran bagaimana bahasa sastra klasik Aceh memiliki kekuatan diplomasi, kewibawaan, dan identitas politik pada masa lalu.

Menurutnya, karya seperti hikayat tidak hanya berfungsi sebagai bacaan, tetapi menjadi media untuk menyimpan sejarah, membangun semangat masyarakat, dan menyampaikan nilai kehidupan.

“Sastra klasik bukan hanya tentang masa lalu, tetapi tentang bagaimana sebuah masyarakat menyimpan ingatan dan cara berpikirnya,” menjadi salah satu gagasan penting dalam pembahasan tersebut.

Tengku Afif juga menyoroti bahwa sastra klasik Aceh tidak hanya berupa teks tertulis, tetapi juga hidup melalui tradisi tutur. Berbagai seni pertunjukan dan cerita rakyat berkembang dari akar sejarah yang panjang, kemudian mengalami perubahan bentuk mengikuti perkembangan zaman.

Ia menjelaskan bahwa makna modern dalam sastra bukan sekadar kemampuan mengikuti perkembangan teknologi atau bahasa global, tetapi kemampuan menghasilkan karya yang kritis terhadap kehidupan.

Dalam pembahasan mengenai teknologi kecerdasan buatan (AI), Tengku Afif menilai teknologi dapat menjadi alat pendukung kreativitas, namun tidak dapat menggantikan fondasi berpikir manusia.

Menurutnya, AI akan menghasilkan sesuatu yang kuat apabila digunakan oleh manusia yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan daya pikir yang matang.

Sementara itu, Syeh Mulyadi, Ketua Harian Dewan Kesenian Kabupaten Bireuen, menekankan pentingnya sistem kebudayaan yang kuat agar seni dan sastra dapat terus bertahan.

Ia menyampaikan bahwa pemerintah daerah perlu memiliki ruang khusus bagi kebudayaan, baik melalui bidang kebudayaan dalam struktur pemerintahan, dewan kesenian, maupun komunitas seni.

Menurutnya, kebudayaan membutuhkan lembaga dan sumber daya manusia yang memahami nilai seni agar tidak mudah hilang oleh perubahan zaman.

“Kebudayaan adalah ruang pengetahuan. Ia membantu masyarakat memahami nilai, identitas, dan cara melihat kehidupan,” menjadi salah satu pesan dalam paparannya.

Syeh Mulyadi juga berharap forum seperti sarasehan sastra dapat melahirkan rekomendasi nyata bagi pemerintah dan masyarakat dalam memperkuat pelestarian budaya.

Diskusi ini menegaskan bahwa sastra Aceh bukan sekadar warisan sejarah, melainkan energi budaya yang terus hidup. Melalui pendidikan, komunitas, teknologi, dan kebijakan kebudayaan yang kuat, sastra Aceh dapat terus menjadi bagian penting dari peradaban Nusantara.

PPN XIV Aceh 2026 menjadi bukti bahwa sastra mampu menjadi ruang pertemuan, diplomasi budaya, dan jembatan antara masa lalu dengan masa depan. - (rc/rd/pp)