Oleh : Malika Dwi Ana
Penulis, Editor & Pengamat Sosial Politik 

"Sesungguhnya Pembebas Rakyat itu tidak ada. Rakyatlah yang harus membebaskan dirinya sendiri." — Che Guevara.

SENADA - Dengan Che, sejak abad ke-17 John Locke sudah menegaskan bahwa: RAKYAT MEMILIKI HAK SUCI UNTUK MELAWAN, BAHKAN MENUMBANGKAN PEMIMPIN YANG MENGKHIANATI AMANAH. Hak itu bukan pemberontakan liar, melainkan koreksi konstitusional tertinggi. Prinsip ini menjadi fondasi people power yang diakui dunia.

Tahun 1998 dan hari ini hanyalah beda kemasan, bukan esensi. Dulu mahasiswa turun ke jalan karena korupsi, kolusi, nepotisme, dan otoritarianisme Orde Baru. Hari ini, alasan-alasan itu mestinya masih menyala — dan aktornya berganti kostum, dan ironisnya, sebagian besar tokoh reformasi itu kini ikut nimbrung di meja yang sama, kemaruk berebut makan kue kekuasaan dengan penuh kerakusan.

Di era Prabowo, kita menyaksikan pertunjukan politik paling brutal sepanjang sejarah reformasi: kooptasi total ala kartel politik. Karena hampir semua partai besar — dari Golkar, PKB, PAN, Demokrat, NasDem, PKS, hingga PPP termasuk PDIP — dirangkul masuk dalam tenda besar kekuasaan. Mantan rival seperti Muhaimin Iskandar (PKB) yang dulu berhadapan langsung di pilpres 2024, kini duduk manis sebagai Coordinating Minister. Partai-partai yang dulu suka berteriak oposisi, kini antri minta jatah kursi menteri dan proyek.

Lebih memuakkan lagi adalah nasib para aktivis 1998. Mereka yang dulu berdarah-darah melawan Orde Baru, yang kehilangan kawan karena diculik Tim Mawar, yang mengutuk fasisme dan pelanggaran HAM — kini merapat duduk di meja yang sama. Budiman Sudjatmiko, Agus Jabo, Mugiyanto, Nezar Patria, dan beberapa nama lain kini duduk di kursi wakil menteri atau lingkaran kekuasaan Prabowo. Dulu berteriak "reformasi atau mati", kini reformasi sudah mati demi kursi empuk.

Lalu, apa artinya demokrasi sekarang?

Demokrasi bukan sekadar pemilu lima tahunan atau foto-foto senyum di istana untuk gegayaan di IG dan TikTok. Demokrasi adalah pengawasan rakyat atas penguasa, dan bukan sebaliknya. Seperti kata adagium klasik: “It is not the function of the government to oversee the people, but on the contrary, it is the duty of the people to control the government.”

Fungsi pemerintah BUKAN untuk mengawasi, mendisiplinkan, mengkriminalisasi kritik, atau mengkooptasi semua pihak hingga oposisi hanya tinggal nama. Namun ketika yang terjadi adalah kebalikannya — pemerintah yang merasa boleh mengendalikan rakyat, DPR yang hanya menjadi stempel partai, dan elite aktivis lama-lama berubah jadi juru bicara dan amplifier kekuasaan — maka itu jelas BUKAN DEMOKRASI! Itu totaliterisme bergincu ala multipartai. Ketika pemerintah tak lagi menghormati rakyat, ketika kepercayaan telah hancur berkeping-keping, ketika perlindungan negara dirasakan hanya untuk segelintir elite, kroni, dan partai koalisi, maka bangunan yang disebut "negara" ini tinggal nama kosong tanpa ruh. Hanya sebuah mesin pemungut pajak yang melanggengkan privilege.

Rakyat ini bukanlah penonton. Rakyat adalah pemilik sah kedaulatan. Jika wakil-wakilnya di DPR lebih setia kepada ketua umum dan koalisi, lebih setiap kepada pemodal oligarki daripada kepada rakyat yang memilihnya, jika eksekutif lebih sibuk membangun kartel kekuasaan raksasa daripada memperbaiki nasib rakyat jelata, maka sudah saatnya rakyat mengingat kata-kata John Locke dan Che Guevara:

RAKYAT BERHAK MELAWAN.
RAKYAT HARUS BERJUANG MEMBEBASKAN DIRINYA SENDIRI.

Bukan karena suka rusuh. Bukan karena benci secara pribadi. Melainkan karena kedaulatan yang dirampok secara terang-terangan, lalu diperjualbelikan di ruang-ruang dingin kekuasaan dengan harga diskon kursi Menteri, kursi Wamen, kursi Dirut, sejumlah proyek dan seterusnya dan seterusnya.

Demokrasi tanpa kontrol rakyat hanyalah kediktatoran berbalut koalisi gemuk.  
Dan sejarah sudah berkali-kali membuktikan: ketika rakyat diam terlalu lama, penguasa akan mengira diam adalah persetujuan penuh. (*)