Home Polkam Diskusi Awal Tahun Partai Masyumi

Diskusi Awal Tahun Partai Masyumi

Korupsi Masih Menjadi Ancaman Terbesar

145
0
SHARE
Diskusi Awal Tahun Partai Masyumi

Keterangan Gambar : Novel Baswedan saat memberikan paparannya pada diskusi awal tahun Partai Masyumi (foto aboe)

Diskusi Awal Tahun Partai Masyumi

Korupsi Masih Menjadi Ancaman Terbesar

Jakarta, parahyangan-post.com- Korupsi masih menjadi ancaman terbesar bagi keberlangsungan pembangunan nasional karena  praktek tersebut dilakukan oleh aparat penegak hukum (polisi-hakim-jaksa-red). Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi  atau KPK sudah dilemahkan sedemikian rupa, dan orang-orang yang duduk sebagai pucuk pimpinan diragukan integritasnya. Demikian benang merah yang mengemuka pada  diskusi awal tahun Partai Masyumi via zoom meting, Minggu 2 Januri 2022.

Diskusi awal tahun merupakan agenda  bulanan yang diselenggarakan oleh Majlis Syuro Partai Masyumi.
Ikut memberikan paparan dalam diskusi virtual yang cukup hangat tersebut, diantaranya  mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan, mantan Gubernur Riau Wan Abubakar dan Ketua Majlis Syuro partai Masyumi Abdullah Hehamahua.  Diskusi dipandu oleh DR. Abbas Thaha.

Novel Baswedan yang kini ditarik menjadi ASN di Kepolisian menceritakan betapa sudah mendarah dagingnya korupsi di tubuh penyelenggara negara. Kondisi itu semakin merajalela karena semakin terbukanya kesempatan akibat perangkat undang-undang yang tadinya cukup kuat (KPK-red) sudah dilemahkan dan dipreteli kewenangannya.

“Sebagai contoh impor bahan pangan. Salah satu tujuan kemerdekaan yang diamanahkan UUD 45 adalah kemerdekaan pangan. Tetapi mengapa impor masih terus menjadi pilihan utama, sementara produk lokal dikesampingkan? Karena dalam proses impor itu banyak pihak yang mencari untung,” tutur Novel.

Keuntungan tersebut terbuka sejak mulai dari proses legislasinya di DPR, kemudian oleh regulator  yang bermain dengan pengusaha.

“Misalkan harga wajar impor bawag putih Rp. 5000/kg. Maka akan ada harga titipan dari mereka yang sudah berjasa meloloskan, katakanlah sebesar Rp. 500,-. Maka harga menjadi Rp. 5.500,-. Bayangkan berapa keuntungan yang diperoleh mereka, jika jumlah impornya sekian ratus ribu ton,” terang Novel.

Inilah yang kemudian, menurut Novel, Indonesia tetap impor bahan pangan, semantara hasil produk lokal diabaikan. Petani menjerit karena harganya turun.

Korupsi Penegak Hukum

Sementara itu mantan Gubernur Riau Wan Abubakar memaparkan betapa sulitnya menegakkan pemerintah yang bersih di wilayahnya saat ia menjadi gubernur.

“Sebenarnya banyak bawahan saya yang bersih. Seperti bupati dan walikota. Dan mereka tidak ingin terbawa arus untuk ikut melakukan korupsi. Tetapi mereka ditakut-takuti oleh aparat penegak hukum di wilayahnya. Misalnya, jika tidak meloloskan kontraktor ini (yang sudah bekerjasama dengan mereka) maka prkatek korupsi akan dibongkar di wilayahnya. Jabatannya akan digeser. Mereka yang tidak melakukan korupsi dibilang korup. Ancaman-ancaman seperti ini banyak sekali terjadi.  Makanya pertahanan mereka jebol juga,” terang Wan Abubakar.

Praktek korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum ini dibenarkan oleh Novel. Dan ketika ia menjadi penyidik KPK banyak menangani kasus seperti ini.

“Makanya saya sepakat untuk memberantas korupsi yang perlu dibersihkan adalah aparat penegak hukum ini. Kalau mereka bersih maka saya yakin upaya pemberantasan korupsi ke depan akan lebih baik,” yakin Novel.

Kebijakan Pucuk Pimpinan

Sementara itu Ketua Majlis Syuro Partai Masyumi Abdullah Hehamahua mengatakan praktek korupsi yang sudah mendarah daging di tubuh penyelenggara negara sebenarnay bisa diminimalisir asal ada kemauan yang kuat dari pucuk pimpinan negara tertinggi (presiden-red). Namun ia melihat sampai saat ini keseriusan itu belum tampak. Bahkan KPK yang tadinya sangat digdaya dan menjadi harapan semua pihak malah dilemahkan.

“Kalau seandainya presiden tegas meyatakan perang terhadap korupsi, maka saya yakin praktek korupsi bisa diminalisir. UU KPK yang kini lemah bisa diperbaiki kembali. Sekarang kan tidak. Yang terlihat pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK dan Kejaksaan masih ‘berwarna’,” tutur Abdullah Hehamahua.

Berwarna di sini maksudnya, masih tebang pilih. Kecenderungannya adalah jika korupsi dilakkukan oleh orang/partai yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah, maka penanganannya cepat. Tetapi kalau dilakukan oleh orang/kelompok pendukung pemerintah penangannya lama, bahkan dipeti es kan.

Baik, Novel maupun  Wan Abubakar dan Abdullah Hehamahua sepakat kalau KPK diarahkan untuk memberantas korupsi di lingkungan penegak hukum (jaksa-polisi-hakim). Seperti yang banyak dipraktekkan oleh KPK negara lain. Atau ada pembagian tugas yang jelas. KPK menangani masalah korupsi sementara aparat penegak hukum lain, menangani kejahatan lainnya. Tentu dengan UU KPK yang sudah direvisi dan kewenangannya diperluas.

Semua sepakat KPK harus lebih dikuatkan lagi untuk memberantas korupsi di tanah air. Ini menepis pertanyaan dari beberapa penanya yang mengatakan kehadiran KPK adalah  lembaga ad hoc (sementara).

“Ad hoc nya KPK bukan seperti di instansi lain yang hanya sementara sampai situasi normal. Tetapi yang dimaksud dengan ad hoc KPK adalah selama korupsi itu masih ada maka kehadiran lembaga ini tetap dipertahankan dan diperkuat,” tutup Abdullah Hehamahua.*** (Ismail Lutan)