Pahlawan Sejati adalah orang yang berpegang teguh pada kebenaran, bahkan jika harus berdiri sendiri dan sendirian – Ali bin Abi Thalib

Oleh : Iwan Samariansyah *)

Di lorong-lorong Kraton Yogyakarta yang harum dupa dan bersaput usia, nama Sri Sultan Hamengku Buwono II bukan sekadar terukir dalam silsilah raja. Ia adalah luka dan keberanian sekaligus, profil seorang pemimpin yang memilih jalan terjal perlawanan ketika sebagian besar penguasa Nusantara memilih jalan damai yang mempermalukan diri sendiri.

Sosoknya kerap tenggelam di bawah bayang-bayang ayahandanya, Sri Sultan Hamengku Buwono I, pendiri Kesultanan Yogyakarta. Namun justru di sinilah ironi sejarah seakan berkata : ketika fondasi telah diletakkan, Hamengku Buwono II-lah yang harus mempertahankannya dengan taruhan yang jauh lebih besar, bukan hanya tahtanya melainkan juga kehormatan pribadinya.

Hamengku Buwono II, yang sebelum dinobatkan bergelar Pangeran Adipati Anom, naik tahta pada 1792. Yogyakarta kala itu bukan kerajaan yang berdiri sendiri dalam kedamaian, melainkan entitas politik yang terus-menerus diuji oleh kekuatan colonial Kompeni Belanda (VOC) yang makin mencengkeram, lalu dilanjutkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda.

Dan kemudian Sultan kedua Yogyakarta ini, akhirnya berhadapan dengan kekuatan baru yang lebih brutal dan keji : pasukan tentara Herman Willem Daendels dan kemudian Thomas Stamford Raffles. Dus, dia berhadapan dengan tiga kekuatan besar dunia masa itu : Belanda, Prancis dan Inggris. Yogyakarta di bawah Sultan Hamengku Buwono menghadapinya dengan keras kepala.

Sejak muda, Sultan satu ini memang telah dikenal tegar, dalam pengertian yang paling mulia. Dia memiliki pendirian yang tidak mudah ditekuk. Sikapnya terhadap kolonial Belanda juga tidak pernah hangat. Ia memandang kehadiran orang-orang asing itu bukan sebagai sekutu, melainkan sebagai ancaman eksistensial terhadap kedaulatan kraton dan harga diri orang Jawa.

Puncak ketegangan pertama terjadi pada masa Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels (1808–1811). Daendels, yang dikenal dengan gaya militer dan tangan besinya, datang ke Yogyakarta dengan tuntutan yang tidak hanya bersifat politis, tetapi juga menyentuh tatanan simbolik keraton. Ia menuntut perubahan dalam upacara penyambutan, yang dalam konteks budaya Jawa berarti menyerang inti dari kewibawaan dan kesucian seorang raja.

Hamengku Buwono II menolak. Bukan dengan kekerasan bersenjata saat itu, tetapi dengan sesuatu yang dalam budaya Jawa justru lebih berbicara : diam yang bermartabat dan sikap yang tidak bergeming. Ia memahami bahwa menyerah dalam urusan protokol dan simbolisme berarti mengakui inferioritas keraton di hadapan kekuatan asing. Ini bukan soal kebanggaan sempit, ini soal legitimasi kekuasaan yang bersumber dari tatanan kosmologis Jawa.

Konflik ini akhirnya berujung pada pemakzulan pertama Sultan pada 1810, ketika Daendels memaksakan pengangkatan Hamengku Buwono III. Namun Sultan tidak menerima nasib itu dengan pasrah. Ia kembali bertakhta setelah Belanda (dan Prancis) melemah dan kekuasaan Inggris masuk. Daendels memang Gubernur Jenderal pilihan Napoleon, pengusaha Prancis era itu.

Sejarah lebih sering mengingat Perang Diponegoro (1825–1830) sebagai perlawanan terbesar tanah Jawa. Namun benih perlawanan itu, semangat tidak mau tunduk kepada kesewenang-wenangan colonial, sudah lama bersemi di bawah naungan Hamengku Buwono II. Bahkan Pangeran Diponegoro sendiri, yang merupakan cucu Hamengku Buwono II, mengakui bahwa api perlawanannya banyak terinspirasi dari atmosfer keraton. Luar biasa bukan?

Ketika Inggris di bawah Raffles kemudian melancarkan serangan militer ke Keraton Yogyakarta pada 20 Juni 1812, sebuah peristiwa traumatik yang dikenal sebagai Geger Sepehi, Hamengku Buwono II lantas menjadi simbol keraton yang dihancurkan paksa oleh agresi dan invasi kolonial. Keraton dijarah, harta benda dirampas, dan Sultan kembali dimakzulkan serta dibuang ke Penang.

Namun bahkan dalam pembuangan sekalipun, sikap Sultan tidak pernah berubah menjadi kepatuhan. Dia tetap tegar. Dan berkepala batu. Tetap melawan, sekeras-kerasnya. Untuk menapak jejak panjang perlawanan tak kenal menyerah Hamengku Buwono II itu, Yogyakarta menyimpan beberapa titik ziarah sejarah yang tak ternilai. Mulai dari keraton, benteng kolonial hingga komplek pemakaman.

Keraton Yogyakarta menjadi saksi bisu dari seluruh drama kekuasaan yang sang Sultan jalani. Kompleks ini bukan sekadar istana. Bangunan itu adalah peta kosmologi Jawa yang hidup, tempat setiap sudut arsitekturnya menceritakan filosofi tentang manusia, alam, dan kekuasaan. Di sinilah Sultan pernah bersikukuh mempertahankan tata cara adat yang ia yakini sebagai benteng terakhir harga diri kerajaannya.

Bangunan ikonik berikutnya adalah Benteng Vredeburg di ujung selatan Malioboro berdiri sebagai artefak kekuatan kolonial yang justru mengelilingi dan mengawasi keraton. Kontras antara dua bangunan ini, keraton dan benteng Belanda adalah alegori visual dari ketegangan abadi yang mewarnai hidup Sultan. Simbol ketakutan asing atas pengaruh besar sang Sultan pada jutaan orang Jawa.

Makam Raja-Raja Imogiri, tempat Hamengku Buwono II akhirnya disemayamkan, adalah tempat di mana sejarah dan spiritualitas Jawa bertemu. Mendaki anak tangga menuju makam ini adalah perjalanan kontemplatif, karena  setiap langkah mengingatkan kita pada beratnya beban yang dipikul seorang pemimpin yang menolak menjual kehormatan.

Dalam lanskap kepemimpinan kontemporer yang kerap diwarnai kompromi tanpa batas dan ketundukan pada kekuatan-kekuatan yang lebih besar, narasi Hamengku Buwono II justru terasa menampar keras. Di tengah banyaknya sikap-sikap pragmatis dan oportunis pada politisi zaman kini, sikap teguh dan enggan berkompromi itu terasa relevan dan menginspirasi.

Pertama, ia mengajarkan bahwa kedaulatan bukan hanya soal wilayah, tetapi soal nilai. Ketika ia menolak tuntutan protokol Daendels, ia sedang mempertahankan sesuatu yang jauh lebih abstrak namun lebih penting: keyakinan bahwa sebuah bangsa yang menyerah dalam hal-hal simbolis akan kehilangan fondasi mentalnya untuk melawan dalam hal-hal yang lebih nyata.

Kedua, gaya kepemimpinannya mengajarkan pentingnya konsistensi dalam prinsip, bahkan sekalipun konsekuensinya pahit. Ia dimakzulkan bukan satu kali, melainkan beberapa kali. Dipaksa untuk meninggalkan tahtanya. Namun setiap kali kondisi memungkinkan, ia Kembali sebab legitimasinya bukan hanya berasal dari pengakuan penjajah, tetapi dari akar budaya yang jauh lebih dalam.

Ketiga, dan mungkin yang paling relevan hari ini : perlawanan tidak selalu harus berwujud senjata. Perlawanan tanpa kekerasan. Hamengku Buwono II melawan dengan cara-cara yang halus namun keras, melalui upacara, melalui sikap, melalui penolakan untuk mengubah identitas budayanya demi menyenangkan kekuatan asing.

Di era globalisasi ketika tekanan untuk menyeragamkan identitas budaya begitu kuat, sikap ini menginspirasi siapa pun yang ingin mempertahankan keunikan dan kekhasan di tengah arus homogenisasi.

Tentu harus diakui pula. Hamengku Buwono II bukan manusia sempurna. Sejarah mencatat juga ambisi dan konflik internal yang mewarnai pemerintahannya. Namun justru itulah yang membuat sosoknya jadi manusiawi dan layak direnungkan, bukan sebagai mitos yang terlalu suci untuk didekati, melainkan sebagai manusia yang dalam keterbatasan dan tekanannya memilih untuk tidak berlutut.

Menapak jejak Sang Sultan bukan sekadar perjalanan ke museum atau makam. Ini adalah undangan untuk bertanya kepada diri sendiri : ketika kita berhadapan dengan kuasa dan tekanan yang begitu kuat, apakah kita memilih martabat atau kenyamanan? Apakah kita memilih ingatan yang jujur tentang siapa kita, atau amnesia yang nyaman demi kepentingan jangka pendek?

Jawaban atas pertanyaan itu, seperti selalu, tersimpan di dalam pilihan yang kita buat setiap hari. Setiap keputusan kecil, hingga keputusan besar yang mesti diambil adalah potongan teka-teki yang menyusun jati diri. Kita tidak ditentukan oleh keadaan yang menimpa, melainkan oleh bagaimana kita memilih untuk berdiri tegak kembali. Itulah pemimpin yang sesungguhnya. Itulah Hamengku Buwono II.

*) Wartawan senior di Jakarta, sedang menempuh Studi S-3 di bidang Komunikasi dan Penyiaran Islam di FDIKOM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.