Dampak Subsidi Ekonomi terhadap Kerusakan Lingkungan: Mengapa Insentif Finansial Mempercepat Degradasi?

Oleh : Hairiza Satia 
Alumnus Magister Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

Di banyak Negara, termasuk Indonesia, subsidi sering dipuji sebagai alat kebijakan untuk meringankan beban masyarakat, menjaga harga stabil, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun di balik niat baik itu, ada kenyataan yang sering terlupakan: subsidi ekonomi yang tidak mempertimbangkan dampak lingkungan justru mempercepat kerusakan alam. Subsidi yang dirancang tanpa memperhatikan dampak ekologis menciptakan insentif finansial yang salah, mendorong konsumsi sumber daya yang merusak, dan memperpanjang ketergantungan pada praktik produksi yang tidak berkelanjutan. 

Skala Subsidi yang “Mendukung” Kerusakan Alam 
Subsidi terhadap sektor intensif sumber daya, terutama energi fosil, terjadi di seluruh dunia. Subsidi bahan bakar fosil, termasuk biaya lingkungan yang tidak masuk dalam harga energi, akan mencapai sekitar US$7 triliun pada 2022, atau 7,1 % dari GDP global. Nilai ini menunjukkan bahwa banyak negara sangat mendukung penggunaan energi fosil tanpa mempertimbangkan dampak negatifnya terhadap lingkungan. 

Menurut beberapa penelitian, perhitungan IMF untuk subsidi energi fosil pada tahun 2020 saja akan mencapai sekitar 6 triliun dolar AS atau setara dengan puluhan ribu triliun rupiah dibandingkan dengan belanja Negara untuk pendidikan dan kesehatan. Banyak negara memberikan subsidi ke sektor lain, seperti pertanian intensif, kehutanan, infrastruktur, perikanan, dan pertambangan, selain energi fosil. Studi dari Institute of Environmental Science and Technology menunjukkan bahwa enam sektor strategis tersebut menerima subsidi antara 27.200 triliun hingga 51.200 triliun per tahun. Di sisi lain, biaya kerusakan lingkungan diperkirakan berkisar antara 168.000 triliun hingga 361.600 triliun per tahun. 

Bagaimana Insentif Finansial Mengubah Pasar 
Subsidi yang besar ini mengubah mekanisme pasar. Subsidi membuat energi kotor menjadi kompetitif secara harga daripada mendorong produktivitas dan inovasi. Akibatnya, baik individu maupun bisnis tidak merasa perlu untuk beralih ke energi bersih. Misalnya, kebijakan energi nasional Indonesia terus memungkinkan insentif untuk energi fosil melalui skema harga batu bara atau gas yang lebih rendah daripada harga pasar. Kebijakan seperti ini mempertahankan harga bahan bakar fosil rendah dan memperlambat transisi energi bersih. Subsidi terhadap bahan bakar fosil membuat harga energi terlihat murah, tetapi biaya eksternal seperti polusi udara, kesehatan masyarakat, dan perubahan iklim tidak dihitung dalam harga. Ini menciptakan "sensasi semu" bahwa energi fosil murah dan efisien, meskipun biaya lingkungan yang ditimbulkan jauh lebih besar daripada yang dicatat dalam anggaran pemerintah. 

Biaya Ekologis yang Tidak Tercatat Secara Resmi 
Subsidi mengakibatkan kerusakan lingkungan yang tidak hanya berdampak pada alam tetapi juga menyebabkan biaya sosial dan ekonomi yang besar, meskipun ini tidak dicatat dalam statistik resmi seperti PDB. Di antara efeknya adalah peningkatan emisi gas rumah kaca karena konsumsi dan produksi energi fosil yang disubsidi. Polusi udara yang lebih buruk, yang berdampak pada kesehatan masyarakat dan produktivitas tenaga kerja. Degradasi tanah dan air yang disebabkan oleh pertanian intensif, yang mempercepat penurunan kualitas lahan produktif. Hilangnya keanekaragaman hayati yang disebabkan oleh pembukaan hutan dan overfishing yang didorong oleh dukungan finansial untuk pertanian intensif. Bank Dunia juga memperingatkan dampak nyata dari kelangkaan air, polusi udara, dan degradasi lahan terhadap perekonomian dunia, terutama bagi negara berpenghasilan rendah yang bergantung pada sumber daya alam. Sekitar 80 persen penduduk negara berpendapatan rendah menghadapi risiko terkait kelangkaan air, polusi udara, dan degradasi lahan, yang mengancam kesejahteraan dan produktivitas ekonomi. 

Subsidi Menghambat Transisi Energi dan Target Iklim 
Untuk mencapai target emisi nol bersih atau net-zero, subsidi yang signifikan terhadap energi fosil merupakan kendala yang signifikan. Menurut beberapa analis ekonomi, subsidi energi yang berlanjut membuat konsumsi energi kotor tetap tinggi, yang membuat negara sulit memenuhi janji mereka dalam perjanjian iklim internasional untuk menurunkan emisi. Selain itu, subsidi energi fosil membuat pemerintah beralih dari investasi pada energi terbarukan, efisiensi energi, dan teknologi bersih, yang dapat menurunkan emisi tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.  

Dampak Luas dari Subsidi yang Merusak Alam 
Subsidi sering dilihat hanya dari sudut pandang manfaat jangka pendek, seperti menjaga harga energi tetap rendah atau meningkatkan produksi pangan, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjangnya terhadap lingkungan dan ekonomi. Sebenarnya, banyak laporan dari seluruh dunia menunjukkan bahwa subsidi yang tidak ramah lingkungan mempercepat degradasi alam, memburuknya kualitas udara, air, dan tanah, serta menurunkan keanekaragaman hayati. Laporan World Bank menunjukkan bahwa pemerintah global menghabiskan sekitar US$1,25 triliun secara langsung untuk mensubsidi sektor-sektor seperti energi fosil, pertanian, dan perikanan. Ini merupakan bagian dari subsidi global yang mencapai US$7 triliun jika mempertimbangkan biaya lingkungan yang tidak terlihat, seperti emisi gas rumah kaca dan polusi. Terlepas dari kenyataan bahwa dana sebesar ini sebenarnya dapat digunakan untuk memperbaiki lingkungan dan mempercepat transisi ke ekonomi yang lebih ramah lingkungan, praktik yang merugikan alam malah diperkuat.Menurut lembaga World Bank, subsidi ini "menyuburkan ketergantungan pada bahan bakar kotor dan merugikan orang serta planet kita." Mereka juga menyatakan bahwa anggaran yang dikeluarkan untuk subsidi ini jauh lebih besar daripada yang seharusnya dialokasikan untuk mendukung pembangunan rendah karbon dan energi terbarukan. 

Subsidi Tidak Sejalan dengan Batasan Ilmu Pengetahuan dan Target Iklim 
Menurut penelitian terbaru dari jurnal Ambio, enam sektor utama yang menerima subsidi besar termasuk energi fosil, pertanian intensif, kehutanan, infrastruktur, perikanan, dan pertambangan, yang memperoleh antara US$1,7 triliun hingga US$3,5 triliun setiap tahun. Namun, dari pengeluaran ini, kerusakan lingkungan yang tidak langsung mencapai antara US$10,5 triliun hingga US$22,6 triliun. Ini menunjukkan bahwa subsidi tidak hanya menanggung biaya saat ini, tetapi juga menghasilkan "eksternalitas negatif", yang merupakan biaya yang ditanggung oleh masyarakat secara keseluruhan sebagai akibat dari kerusakan fungsi ekosistem, badai ekstrim, penurunan kesehatan, dan penurunan produktivitas ekonomi. Selain itu, sektor-sektor tertentu yang mendapat subsidi juga berkontribusi langsung pada hilangnya hutan, yang berdampak pada perubahan iklim dan keseimbangan ekologis di seluruh dunia. Misalnya, dukungan tertentu terhadap pertanian besar menyebabkan deforestasi mencapai jutaan hektare setiap tahun, membuat pencapaian target iklim global lebih sulit dan mempercepat kehilangan habitat hewan. 

Subsidi Memperburuk Krisis Iklim dan Kesehatan Masyarakat 
Disebabkan subsidi terhadap bahan bakar fosil, pola konsumsi energi yang tinggi dan polutif tetap ada, yang berkontribusi langsung pada peningkatan emisi gas rumah kaca, yang merupakan faktor utama yang mendorong perubahan iklim di Bumi. Meskipun telah ada banyak kesepakatan iklim internasional, seperti Perjanjian Paris, target tersebut justru semakin sulit dicapai karena jumlah subsidi global yang besar. Selain itu, penelitian tambahan menunjukkan bahwa polusi udara, terutama apabila dibantu oleh subsidi, adalah sumber utama kematian akibat polusi udara. Jutaan orang meninggal setiap tahun akibat paparan emisi berbahaya. Dengan kata lain, hal-hal yang lebih penting seperti kesehatan dan kelangsungan hidup manusia justru terbebani oleh subsidi yang tampaknya melindungi konsumen dari harga tinggi. 

Efek Negatif yang Tidak Tercatat Secara Resmi 
Yang lebih berbahaya lagi adalah biaya besar ini jarang terlihat dalam perhitungan statistik ekonomi resmi seperti GDP atau laporan fiskal nasional. Akibatnya, kerusakan alam dan biaya sosial yang ditimbulkan tidak diukur dalam angka pertumbuhan ekonomi, sehingga ekonomi terlihat sehat, sementara kelangsungan hidup tengah terancam. Contoh nyata lain: banyak negara mensubsidi sektor pertanian secara besar-besaran. Namun, laporan menunjukkan bahwa hampir sembilan puluh persen subsidi pertanian berdampak negatif pada alam karena meningkatkan penggunaan pestisida dan pupuk berlebihan, mempercepat polusi tanah dan air, dan menyebabkan distorsi pasar yang mengancam kelangsungan hidup. 

Catatan Kebijakan: Subsidi Perlu Direformasi 
Subsidi yang besar tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga membebani anggaran negara dan mengalihkan dana dari kebutuhan publik lainnya, seperti pendidikan dan layanan kesehatan. Banyak pakar menekankan bahwa subsidi harus dialihkan dari industri yang merusak ke investasi dalam konservasi alam dan energi bersih. Reformasi ini mencakup efisiensi fiskal dan meluruskan sinyal pasar untuk menunjukkan biaya sesungguhnya, termasuk biaya lingkungan. Dengan menghapus atau mengubah subsidi yang merugikan, negara dapat mengurangi emisi gas rumah kaca, memperbaiki kualitas udara dan kesehatan masyarakat, membuka anggaran untuk teknologi dan energi terbarukan yang ramah lingkungan, mendorong inovasi hijau di pasar, dan pada akhirnya mempercepat transisi ke ekonomi berkelanjutan.Fakta bahwa subsidi tidak selalu merupakan hal yang buruk adalah ketika insentif keuangan itu justru mendorong tindakan yang merugikan planet tempat kita hidup. Subsidi yang menyebabkan energi kotor, deforestasi, atau polusi yang lebih buruk bukan hanya alat ekonomi; mereka menjadi biaya tersembunyi yang harus dibayar oleh generasi berikutnya. 

Reformasi Subsidi: Tantangan dan Peluang 
Reformasi subsidi bukanlah hal yang mudah. Subsidi seringkali didukung oleh kelompok kepentingan kuat, seperti industri energi fosil atau pertanian intensif, dan telah "tertancap" dalam struktur fiskal banyak negara. Sebaliknya, ketakutan akan konflik sosial sebagai akibat dari kenaikan harga energi yang disukai masyarakat luas sering menjadi alasan untuk mempertahankan kebijakan seperti ini. Namun, ada bukti bahwa reformasi, terutama penghapusan subsidi jelas terhadap bahan bakar fosil, dapat berdampak positif yang signifikan baik pada perekonomian maupun lingkungan. Menurut Dana Moneter Internasional, beberapa negara telah mulai menghapus subsidi secara eksplisit dan bahkan mengenakan pajak energi untuk mengurangi konsumsi bahan bakar fosil dan memaksa konsumen untuk mempertimbangkan biaya lingkungan. Kebijakan pajak karbon yang saat ini dibahas oleh banyak negara, termasuk Indonesia, adalah salah satunya. Pajak karbon dapat menyebabkan harga relatif energi kotor meningkat, mengurangi penggunaan energi fosil sekaligus menciptakan ruang fiskal baru untuk investasi energi bersih dan subsidi yang tepat sasaran untuk masyarakat rentan. 

Reformasi subsidi tidak hanya berkaitan dengan kebijakan fiskal pemerintah, tetapi juga keberlanjutan kehidupan manusia dan alam. Menghapus subsidi yang merugikan dan menggantinya dengan subsidi yang mendukung lingkungan seperti energi bersih, pertanian berkelanjutan, dan konservasi akan memperbaiki ekonomi tetapi juga menjaga alam tetap layak huni. Sektor energi fosil, pertanian intensif, dan praktik eksploitasi sumber daya lainnya mendapat dukungan finansial yang signifikan, yang menimbulkan sinyal kebijakan yang tidak sehat bagi pasar dan menimbulkan beban bagi generasi sekarang dan mendatang. Subsidi harus diubah menjadi alat kebijakan yang mendukung transisi ke energi bersih, efisiensi sumber daya, dan perlindungan lingkungan jika sistem ekonomi yang benar-benar berkelanjutan ingin dibangun. Reformasi seperti ini tidak hanya mengurangi anggaran, tetapi juga menjaga lingkungan agar tetap sehat untuk semua orang dan membangun masa depan yang lebih adil. (*)