Home Hukrim Warga Kediri Resah Aksi Mafia Tanah Dibalik Pembangunan Bandara

Warga Kediri Resah Aksi Mafia Tanah Dibalik Pembangunan Bandara

337
0
SHARE
Warga Kediri Resah Aksi Mafia Tanah Dibalik Pembangunan Bandara

JAWA TIMUR (www.parahyangan-post.com) - Warga Dusun Bulusari Utara Kabupaten Kediri Jawa Timur adukan praktek dugaan Mafia Tanah. Felisitas Ninik Titisari menjelaskan, permasalahan tanah warisan ini muncul ketika hendak dibeli oleh pihak Bandara. 

Menurutnya, kepemilikan tanah atas nama R. Sudayat No.1074 Persil 64 DII dengan luas 11.217 meter persegi keseluruhan sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Atas campur tangan orang-orang luar menimbulkan perpecahan antar keluarga. 

Untuk R. Sudayat sendiri, kata dia, memiliki 4 orang anak diantaranya Suyatmi, Sri Handayani, Nunung Puji dan Tuti. Namun lokasi tanah yang kini tengah bersengketa berada Jalan Erlangga RT 007/RW 02 Dusun Bulusari Utara Desa Bulusari Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri. 

" Kenapa bisa jadi masalah ?. Ada penjualan tanah secara sepihak keseluruhan oleh para ahli waris. Sementara ada wasiat namun tidak diindahkan dan ada pihak ketiga yang memperkeruh keadaan. Membuat penetapan tanpa melibatkan anak ahli waris yang beri wasiat," ujar Felisitas Ninik Titisari anak dari ahli waris, Senin (11/2021). 

Ia melanjutkan, selama proses transaksi tanah tersebut dilakukan secara tertutup. Bahkan, Felisitas Ninik Titisari mengatakan ada oknum Kepala Desa yang bernama Daif meminta surat SPPT dan foto copy sertifikat tanah. Atas kejadian ini, pihaknya telah melaporkan ke Polres setempat. 

" Harapan, apa yang sudah diwasiatkan oleh Bpk (alm) Suyoto dihadapan Notaris harus di jalankan sebagai mestinya. Dan (Suyatmi) ibu saya harus lepas dari genggaman pihak ketiga dan bersatu dengan kami keluarganya," terangnya. 

Atas kejadian ini, dia menginginkan, Satgas Mafia Tanah yang di bentuk Kejagung dapat terjun kelokasi dan menyelesaikan permasalahannya. Upaya memperjuangkan hak waris tersebut, Felisitas Ninik Titisari pun telah mengunjungi kantor ATR/BPN termasuk Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Akan tetapi, upaya yang dia lakukan berakhir sia-sia. 

Selain itu, dia berpendapat, ada pihak-pihak yang ingin menguasai tanah seluas 11.217 meter persegi tersebut. Sebab, dengan faktor pendidikan yang rendah ahli waris dengan mudah dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. 

" Dan terakhir untuk pihak ASN yang terlibat melancarkan dan berupaya menjual tanah waris ini dengan perannya masing-masing. Mohon kiranya dari Pusat ikut campur (mencari solusi). Karena (oknum) ikut bermufakat jahat dari masing-masing institusi," ungkapnya. 

" Tanpa adanya peran serta dari Pusat pasti tidak akan selesai karena sudah saling melindungi peran masing-masing yang terorganisir rapih. Apa lagi setelah adanya pembangunan Bandara ini," sambungnya. 

Sebelumnya, Jaksa Agung Republik Indonesia Sanitiar Burhanudin sedang menggencarkan pemberantasan terhadap Mafia Tanah. Upaya pemberantasan tersebut sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat. Bahwa upaya pemberantasan Mafia Tanah menjadi hal yang krusial, sebab sepak terjang para mafia tanah sudah sangat meresahkan karena selain itu menghambat proses pembangunan nasional.

Menurutnya, juga dapat memicu terjadinya banyak konflik sosial dan lahan yang berujung pada pertumpahan darah di berbagai wilayah. Bahkan disinyalir, mafia tanah telah membangun jejaring yang merajalela pada lembaga-lembaga pemerintah. Salah satu upaya dalam memberantas Mafia Tanah adalah dengan menutup atau memperbaiki celah yang menjadi peluang masuknya jaringan mafia tanah. 

Maka, Jaksa Agung meminta kepada jajaran Intelijen Kejaksaan agar mencermati dan mempersempit ruang gerak para mafia tanah yang biasa “main mata” atau kongkalikong dengan para pejabat aparatur sipil negara, aparat penegak hukum, maupun ketua adat. 

Perintah Jaksa Agung, setiap Satuan Kerja membuka hotline khusus untuk menampung dan memudahkan masyarakat mengadukan permasalahan hukum yang terindikasi menjadi korban Mafia Tanah, dan saat ini untuk tingkat Pusat di Kejaksaan Agung telah dibuka Hotline Pengaduan di 081914150227. 

" Saya tidak ingin para mafia tanah bergerak leluasa merampok dan menguasai tanah rakyat dan tanah negara," tegas Burhanuddin. 

Kemudian, Jaksa Agung juga memerintahkan kepada para Kepala Satuan Kerja baik Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri agar segera membentuk Tim Khusus yang anggotanya gabungan antara jajaran Intelijen, Pidum dan Pidsus. Lebih lanjut, tim ini nantinya khusus untuk menanggulangi sindikat Mafia Tanah.

" Kolaborasi antara bidang Intelijen dengan bidang Pidum dan bidang Pidsus, saya harapkan bisa bekerja secara efektif bersama-sama menangani dan memberantas mafia tanah sampai ke akar akarnya. Cermati betul setiap sengketa-sengketa tanah yang terjadi di wilayah hukum saudara," kata Jaksa Agung. 

Namun demikian, Burhanuddin mengharapkan untuk memastikan bahwa sengketa tersebut adalah murni sengketa tanah antar warga, bukan dilatarbelakangi atau digerakkan oleh para Mafia Tanah yang bekerja sama dengan pejabat tertentu. 

Ia menambahkan, segera antisipasi apabila potensi terjadinya konflik semakin membesar. Kata dia, Konflik tanah itu seperti api dalam sekam dan bom waktu yang bisa mengakibatkan ledakan konflik di Indonesia.

" Mari kita bersama sama bahu membahu basmi habis para mafia tanah. Dan berikan perlindungan dan kepastian hukum pada warga masyarakat yang menjadi korban sindikat mafia tanah. Penanganan mafia tanah ini merupakan atensi khusus dari saya," tutur Jaksa Agung.

(Didi/PP)