Oleh : Tony Rosyid
Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

Selasa pagi (28/7) saya On Air Radio Dakta, dan Rabu paginya (29/7) saya On Air Radio Rasil. Saya katakan di dalam wawancara bahwa SMRC hanya ungkap tingkat kepuasan publik terhadap Prabowo. Angkanya 51 persen. Jauh menurun dibandingkan nopember 2025 di angka 80-an persen dan maret 2025 di angka 70-an persen. Kalau SMRC publish tingkat elektabilitas Prabowo, ini akan jadi sesuatu dan berpotensi membuat goncangan. 

Rabu malam (29/7) ternyata SMRC mempublish hasil risetnya terkait elektabilitas Prabowo. Tidak hanya SMRC, tapi juga Indikator. Hasilnya mirip bahwa elktabilitas Prabowo jauh tertinggal dari gubernur Jawa Barat bernama Dedi Mulyadi. Dedi Mulyadi kader Gerindra.

Sebelum mengulas apa dampak politik dari hasil survei ini, satu pertanyaan penting: "siapa di balik SMRC dan Indikator". Orang awam seringkali bertanya siapa yang membiayai kedua lembaga survei ini?

Siapapun yang di belakang dan membiayai kedua lembaga survei itu, sama sekali tidak akan mengurangi validitas dan obyektiifitas hasilnya. Pertanyaan di atas penting diajukan untuk membaca sekenario apa yang sedang dimainkan dan kemana arah serta tergetnya. Pertanyaan ini merupakan upaya menelusuri strategi politik yang sedang digodok di panggung belakang.

SMRC dan Indikator melakukan survei dengan sejumlah simulasi: semi terbuka dan tertutup. Hasilnya, elektabilitas Prabowo jauh tertinggal di bawah Dedi Mulyadi. Survei SMRC semi terbuka (5-19 Juli): Tertinggi Dedi Mulyadi 35 persen, disusul Prabowo Subianto 14,5 persen, lalu Anies Baswedan 8,2 persen. Sedangkan Gibran 7,7 persen, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) 4,9 persen dan Ganjar Pranowo 4,2 persen.

Sementara hasil survei semi terbuka Indikator (tgl 14-24 Juli): Dedi Mulyadi 32,4 persen, Prabowo 18,8 persen dan Anies Baswedan 11,6 persen. Sementara Gibran 5,9 persen, AHY 5,8 persen dan Ganjar Pranowo 4,5 persen.

Kedua survei menunjukkan bahwa elektabilitas Dedi Mulyadi berada di posisi teratas. Apakah ini kinerja Dedi Mulyadi seorang diri, atau ada tokoh besar yang sedang memainkannya? Rumor beredar Dedi Mulyadi mulai berseteru dengan elit Gerindra. Bahkan kabarnya akan balik ke Golkar. Ketum Golkar adalah Bahlil. Dan Bahlil adalah orang kepercayaan Jokowi. Jika info ini valid, tentu bukan sebuah kebetulan.

Apakah hasil survei ini bisa berubah? Sangat bisa ! Hanya saja, berdasarkan pengalaman jika elektabilitas penguasa mengalami trend turun, apalagi dalam jangka panjang, maka akan sulit recovery. Bukan tidak mungkin, tapi cukup sulit. Trend tingkat kepuasan, trust, ekspektasi dan elektabilitas yang terus turun menjadi tantangan bahkan ancaman politik bagi posisioning Prabowo.

Turunnya tingkat kepuasan dan elektabilitas Prabowo berpotensi membawa konsekuensi cukup serius. Diantaranya adalah pertama, kekuasaan Prabowo akan semakin kehilangan trust dan legitimasi publik. Kedua, melemahnya Prabowo mendorong kekuatan di luar Prabowo akan semakin bersemangat untuk melakukan konsolidasi yang lebih intens. Ketiga, pendukung Prabowo, terutama kelompok moderat, pragmatis dan oportunis akan mulai dihinggapi keraguan. Tidak menutup kemungkinan hasil survei SMRC dan Indikator ini akan mendorong sejumlah pendukung istana berkhianat. Dalam sejarah, Kekuasaan yang melemah selalu melahirkan pengkhinatan. Pengkhianatan  menjadi salah satu anak kandung dari melemahnya kekuasaan. Keempat, tiga efek di atas berpotensi menciptakan kepanikan sehingga lahir sikap politik dan kebijakan yang blunder.

Merespon situasi ini, Prabowo dan lingkaran istana mesti mengambil langkah-langkah strategis, bahkan bila perlu ambil langkah radikal. Kalau tetap merasa aman dan tidak melakukan langkah-langkah strategis, maka ancaman akan semakin mendekati kenyataan. Apa langkah-langkah strategis yang bisa dilakukan Prabowo?

Pertama, ganti sejumlah orang di struktur kekuasan dengan SDM yang lebih profesional. Tidak hanya di jajaran kementerian, tapi juga di sejumlah lembaga dan BUMN. Ini dalam rangka mengembalikan trust publik. Termasuk mengganti Kapolri dan Panglima TNI yang sudah terlalu lama menjabat, agar terjadi penyegaran di dua instutusi ini.

Kedua, ajak gabung kekuatan-kekuatan politik yang selama ini masih berada di luar koalisi. Ada dua kekuatan signifikan di luar istana yaitu PDIP sebagai partai pemenang dan Anies Baswedan. Berikan 3-5 menteri buat PDIP. Karena PDIP tidak mau bergabung jika ada orang-orang Jokowi di istana, maka tak ada pilihan lain kecuali mengganti orang-orang Jokowi dengan PDIP. Ini pilihan sulit yang tentu masing-masing punya konsekuensinya.

Jika Anies Baswedan dijadikan mensesneg atau seskab misalnya, keadaan Prabowo ada kemungkinan bisa berubah. Anies, selain punya pendukung dalam jumlah besar dan cukup militan, secara skill bisa ditugaskan untuk mengorkestrasi kementerian dan lembaga negara agar bisa biekerja lebih profesional. Tentu, tidak mudah menggandeng Anies Baswedan. Belum tentu Anies sendiri mau, juga pasti penolakan di internal istana juga tidak kecil.

Seorang pemimpin akan selalu dihadapkan pada tantangan. Tantangan yang berat adalah ketika menghadapi dilema. Jika dilema terus dibiarkan, maka seorang pemimpin lambat laun akan melemah dan pada akhirnya tumbang. Apakah Prabowo akan tegas bersikap terhadap dilema-dilema itu? Terutama dilema dalam menghadapi Geng Solo. (*)

Jakarta, 30 Juli 2026