Oleh: Novi Kinasih Laras,S.Ag.,M.Sos.I

SETIAP - Peringatan Hari Pendidikan Nasional selalu menghadirkan ruang refleksi yang, sayangnya, sering kali berhenti pada seremoni simbolik. Padahal, dalam kedalaman maknanya, peristiwa ini adalah panggilan kesadaran untuk membaca ulang arah pendidikan kita: apakah ia masih menjadi jalan pembebasan manusia, atau justru telah menjelma menjadi instrumen reproduksi sistem ekonomi yang menundukkan manusia pada logika pasar?

Pendidikan hari ini tampak semakin akrab dengan bahasa industri: efisiensi, relevansi, daya saing, dan serapan kerja. Istilah-istilah itu terdengar rasional, bahkan ilmiah. Namun, di balik rasionalitas tersebut, tersembunyi satu kecenderungan yang jarang disadari: pendidikan perlahan kehilangan otonomi etiknya. Ia tidak lagi berdiri sebagai ruang pembentukan manusia merdeka, melainkan menjadi perpanjangan tangan dari kebutuhan pasar tenaga kerja.

Fenomena penutupan program studi yang dianggap tidak relevan dengan industri menjadi salah satu gejala paling nyata dari pergeseran ini. Kebijakan tersebut sering dibenarkan atas nama efisiensi dan kebutuhan zaman. Akan tetapi, jika dicermati lebih dalam, ia sesungguhnya merupakan ekspresi dari dominasi cara berpikir instrumental dalam melihat ilmu pengetahuan. Ilmu diukur bukan dari kemampuannya memanusiakan manusia, tetapi dari seberapa jauh ia dapat diperdagangkan dalam mekanisme pasar.

Dalam situasi seperti ini, pendidikan kehilangan dimensi reflektifnya. Ia tidak lagi mengajukan pertanyaan “mengapa manusia hidup”, tetapi sibuk menjawab “bagaimana manusia bekerja”. Akibatnya, yang lahir adalah generasi yang terampil secara teknis, tetapi gagap dalam memahami makna hidupnya sendiri. Mereka mampu mengoperasikan mesin, tetapi tidak mampu membaca arah zaman.

Di sinilah kita menyaksikan paradoks yang ironis: semakin banyak orang bersekolah, tetapi semakin sedikit yang sungguh-sungguh terdidik. Sekolah menjadi ruang akumulasi pengetahuan, tetapi gagal menjadi ruang pembentukan kesadaran. Ijazah bertambah, tetapi kebijaksanaan tidak tumbuh. Inilah yang dapat disebut sebagai krisis makna dalam pendidikan.

Jika kita kembali pada pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan sejatinya adalah proses menuntun manusia agar mampu mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya. Dalam pengertian ini, pendidikan bukan sekadar proses kognitif, melainkan juga proses etik dan spiritual. Namun, dalam praktik kontemporer, pendidikan justru lebih menyerupai proses standarisasi manusia sesuai kebutuhan sistem ekonomi.

Penutupan program studi berbasis humaniora dan keilmuan reflektif menunjukkan adanya penyempitan makna ilmu. Filsafat, sastra, dan ilmu keagamaan sering dipandang tidak produktif karena tidak menghasilkan keuntungan ekonomi secara langsung. Padahal, justru di sanalah manusia belajar memahami dirinya, membangun nilai, dan merumuskan arah peradaban.

Peradaban tidak pernah lahir dari kecanggihan teknologi semata, tetapi dari kedalaman refleksi manusia terhadap dirinya dan lingkungannya. Ketika pendidikan hanya berorientasi pada industri, maka ia berpotensi melahirkan manusia yang cerdas secara teknis, tetapi miskin secara moral. Dalam jangka panjang, kondisi ini justru dapat merusak fondasi sosial itu sendiri.

Dominasi paradigma industri dalam pendidikan juga melahirkan ketimpangan epistemologis. Ilmu yang dianggap “laku di pasar” mendapatkan legitimasi, sementara yang lain dipinggirkan. Ini bukan sekadar persoalan akademik, tetapi juga persoalan kekuasaan: siapa yang menentukan apa yang dianggap penting dalam pengetahuan?

Dampaknya dapat kita lihat dalam kehidupan sosial. Korupsi yang dilakukan oleh mereka yang berpendidikan tinggi, lunturnya etika publik, serta maraknya disinformasi menunjukkan bahwa pendidikan belum berhasil membentuk manusia yang berintegritas. Ini bukan semata kegagalan individu, tetapi kegagalan sistem pendidikan dalam menanamkan nilai.

Dalam konteks ini, pendidikan perlu dikembalikan pada fungsinya sebagai proses humanisasi. Ia harus mampu melahirkan manusia yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki kesadaran moral dan tanggung jawab sosial. Pendidikan harus menjadi ruang di mana manusia belajar memahami dirinya, orang lain, dan dunia secara lebih utuh.

Tentu saja, pendidikan tidak bisa sepenuhnya melepaskan diri dari kebutuhan industri. Namun, hubungan antara pendidikan dan industri seharusnya bersifat dialogis, bukan subordinatif. Pendidikan tidak boleh kehilangan kedaulatannya hanya karena tuntutan pasar.

Yang dibutuhkan hari ini adalah keberanian untuk mengembalikan ruh pendidikan sebagai jalan pembebasan. Pendidikan harus mampu melahirkan manusia yang kritis, reflektif, dan memiliki keberanian untuk mempertanyakan realitas, bukan sekadar menyesuaikan diri dengannya.

Pertanyaan mendasar yang harus kita renungkan adalah: apakah pendidikan kita masih memanusiakan manusia, atau justru mereduksinya menjadi komponen dalam sistem ekonomi? Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan arah masa depan bangsa.

Maka, Hari Pendidikan Nasional seharusnya tidak berhenti sebagai perayaan simbolik, tetapi menjadi momentum untuk melakukan kritik diri secara kolektif. Sebab tanpa kesadaran kritis, pendidikan hanya akan melahirkan manusia yang pandai bekerja, tetapi kehilangan kemampuan untuk memahami makna hidupnya sendiri. (*)