Oleh: Mugi Muryadi
Penulis adalah wisaswastawan, pegiat literasi, pemerhati sosial, lingkungan, dan pendidikan  

Politik Indonesia menuju 2029 mulai bergerak jauh sebelum partai politik secara resmi membuka pembicaraan mengenai kandidat dan koalisi. Salah satu nama yang sering muncul dalam percakapan tersebut adalah Dedi Mulyadi atau KDM. Kemunculannya menarik karena modal politiknya tidak hanya dibangun melalui struktur partai dan forum politik formal, tetapi juga melalui perjumpaan langsung dengan warga serta aktivitas yang terus hadir di media sosial. Politik kemudian tampil bukan semata melalui pidato dan baliho, melainkan melalui video tentang sekolah, jalan, pasar, rumah warga, lingkungan, dan berbagai persoalan sehari-hari.

KDM memiliki pola komunikasi yang relatif mudah dikenali. Kamera mengikuti aktivitasnya ketika bertemu warga, melihat persoalan di lapangan, lalu menampilkan respons terhadap masalah tersebut dalam bentuk konten digital. Pola ini membuat persoalan publik dikemas sebagai cerita yang personal, singkat, dan mudah dibagikan. Ketika konten semacam itu berulang, hubungan antara figur publik dan audiens tidak hanya terbentuk melalui pemberitaan media, tetapi juga melalui konsumsi langsung masyarakat terhadap aktivitas sang figur di platform digital.

Fenomena tersebut penting karena perhatian publik di ruang digital dapat berubah menjadi modal politik. Namun, perhatian, popularitas, kepuasan terhadap kinerja, dan elektabilitas merupakan hal yang berbeda sehingga tidak tepat diperlakukan sebagai satu ukuran yang sama. Survei nasional SMRC yang dilakukan pada 5–19 Juli 2026, misalnya, mencatat nama KDM memperoleh 35 persen dalam simulasi semiterbuka dengan 749 responden dan margin of error sekitar 3,7 persen. Pada saat yang berbeda, survei MEDIAN yang dilakukan 21 Juli–26 Agustus 2026 mencatat KDM sebesar 20,6 persen dalam simulasi semiterbuka.

Perbedaan angka tersebut justru menunjukkan bahwa elektabilitas perlu dibaca berdasarkan konteks surveinya. Waktu pengumpulan data, metode, jumlah responden, serta formulasi pertanyaan dapat memengaruhi hasil yang diperoleh. Karena itu, angka 35 persen maupun 20,6 persen lebih tepat dipahami sebagai potret opini publik pada waktu dan desain penelitian tertentu, bukan sebagai gambaran pasti mengenai hasil Pemilu 2029. Yang terlihat dari sejumlah survei 2026 adalah bahwa nama KDM telah memperoleh perhatian elektoral yang cukup besar dalam percakapan mengenai kandidat presiden.

Di Jawa Barat, ukuran lain juga memperlihatkan tingginya penerimaan publik terhadap KDM sebagai gubernur. Survei Lembaga Survei Indonesia yang dirilis pada Juli 2026 mencatat tingkat kepuasan terhadap kinerja KDM mencapai 95,4 persen, terdiri atas 39,3 persen responden yang menyatakan sangat puas dan 56,1 persen cukup puas.

Namun, survei yang sama menunjukkan bahwa pengenalan masyarakat terhadap sejumlah program unggulan pemerintah daerah belum seluruhnya tinggi. Temuan ini memperlihatkan adanya jarak antara pengenalan terhadap figur dan pengenalan terhadap detail kebijakan atau program pemerintah.

Jarak tersebut menjadi bagian penting dalam membaca politik digital KDM. Seorang pejabat dapat sangat dikenal melalui aktivitas yang tampil setiap hari di media sosial, sementara kebijakan yang melatarbelakangi aktivitas tersebut belum tentu dipahami dengan tingkat yang sama.

Dalam konteks ini, citra figur dan substansi pemerintahan berjalan beriringan, tetapi tidak identik. Popularitas dapat membuat sebuah persoalan lebih mudah masuk ke perhatian publik, sedangkan keberhasilan kebijakan tetap membutuhkan indikator yang dapat diperiksa, anggaran yang jelas, kelembagaan, serta hasil yang berlangsung dalam jangka panjang.

Fenomena itu sejalan dengan konsep hybrid media system Andrew Chadwick. Dalam buku The Hybrid Media System: Politics and Power edisi kedua, Chadwick menjelaskan bahwa komunikasi politik modern berlangsung melalui interaksi antara logika media lama dan media baru; organisasi, individu, kelompok, media, serta platform digital saling terhubung dalam membentuk arus informasi politik.

Dalam kasus KDM, aktivitas pemerintahan dapat direkam menjadi konten, kemudian beredar melalui media sosial, diberitakan media, diperbincangkan pengguna, dan kembali memengaruhi percakapan publik. Batas antara komunikasi pemerintahan, pemberitaan, popularitas figur, dan komunikasi politik pun menjadi semakin berkelindan.

Di sinilah modal digital KDM menghadapi ujian yang berbeda. Kamera dapat membuat persoalan warga terlihat dalam hitungan detik, tetapi penyelesaian masalah publik tidak bekerja dengan kecepatan yang sama. Infrastruktur, pendidikan, ekonomi, birokrasi, kesehatan, lingkungan, dan pelayanan publik membutuhkan proses administratif serta kebijakan yang hasilnya dapat diukur dari waktu ke waktu. Dengan demikian, frekuensi kemunculan seorang pemimpin di ruang digital tidak dengan sendirinya menunjukkan keberhasilan seluruh kebijakan pemerintahannya.

Percakapan mengenai 2029 juga menunjukkan bagaimana ruang digital dapat bergerak lebih cepat daripada politik formal. Pada 22 September 2026, ketika dikaitkan dengan kemungkinan duet bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, KDM menyatakan bahwa dirinya belum memikirkan Pilpres 2029 dan masih berfokus menjalankan tugas sebagai Gubernur Jawa Barat. Dengan demikian, wacana mengenai konfigurasi politik tersebut pada saat itu merupakan pembicaraan di ruang publik, bukan keputusan politik resmi dari KDM.

Posisi KDM dalam percakapan menuju 2029 menarik bukan hanya karena angka elektabilitasnya, tetapi karena cara modal politik itu terbentuk. Kedekatan dengan warga, intensitas komunikasi digital, kepuasan terhadap kinerja, pemberitaan media, dan perhatian elektoral saling berinteraksi membangun visibilitas politik. Namun, modal semacam itu masih harus berhadapan dengan ukuran yang lebih panjang: apakah perhatian digital dapat berjalan seiring dengan kinerja pemerintahan yang konsisten dan kebijakan yang hasilnya dapat diverifikasi.

Di titik itulah politik digital berhenti menjadi sekadar persoalan seberapa sering seorang tokoh muncul di layar dan mulai berhadapan dengan pertanyaan mengenai apa yang benar-benar dihasilkan dari kekuasaan yang sedang dijalankan. (*)