Home Opini Di Balik Seratus Tahun Gontor

Di Balik Seratus Tahun Gontor

95
0
SHARE
Di Balik Seratus Tahun Gontor

Oleh: Suko Wahyudi
Kolumnis dan Pegiat Literasi, tinggal di Yogyakarta

Seratus tahun bagi sebuah lembaga pendidikan mungkin bukan terutama soal lamanya waktu yang telah dilewati, melainkan tentang apa yang masih tersisa setelah waktu sepanjang itu berlalu. Gedung bisa bertambah besar, jumlah murid dan alumni terus bertambah, jaringan kelembagaan semakin luas, dan nama sebuah lembaga semakin dikenal di tengah masyarakat. Tetapi semua itu belum cukup untuk menjawab pertanyaan yang lebih mendasar: manusia macam apakah yang sesungguhnya dilahirkan oleh pendidikan itu?

Pertanyaan semacam ini menjadi menarik ketika Pondok Modern Darussalam Gontor memasuki usia satu abad. Di tengah perayaan yang dihadiri ribuan undangan, termasuk presiden, para menteri, duta besar, tokoh masyarakat, dan alumni, yang muncul bukanlah cerita tentang kebesaran sebuah institusi, melainkan teguran tentang manusia yang hidup di luar tembok pesantren.

KH. Abdullah Hasan Sahal menyampaikan kalimat yang sederhana, tetapi justru karena kesederhanaannya ia terasa menyingkap sesuatu yang selama ini sering kita sembunyikan. “Sekarang banyak orang cari muka. Orang tak punya ijazah cari ijazah. Orang tak punya nama cari nama. Orang tak punya uang cari uang, tak punya jabatan cari jabatan.” Orang-orang tertawa mendengarnya. Tetapi bukankah sebagian tawa dalam kehidupan sosial sering kali muncul karena kita mengenali sesuatu yang sebenarnya tidak ingin kita akui? Kita tertawa karena yang dikatakan terasa lucu, tetapi pada saat yang sama kita mengetahui bahwa kalimat itu berbicara tentang kenyataan yang tidak jauh dari kehidupan kita sendiri. Manusia modern semakin mudah dikenal melalui apa yang dimilikinya, bukan melalui siapa dirinya. Ijazah menjadi tanda kecerdasan, jabatan menjadi tanda kehormatan, kekayaan menjadi tanda keberhasilan, dan nama besar menjadi ukuran keberadaan seseorang.

Di tengah keadaan semacam itu, pendidikan menghadapi persoalan yang tidak sederhana. Pendidikan yang semestinya menjadi ruang pembentukan manusia perlahan dapat berubah menjadi mekanisme produksi status sosial. Orang belajar untuk mendapatkan ijazah, memperoleh pekerjaan, mengejar jabatan, dan membangun posisi dalam struktur sosial. Semua itu tidak dengan sendirinya salah. Persoalannya muncul ketika pendidikan kehilangan pertanyaan tentang manusia. Pengetahuan tidak lagi dipakai untuk membebaskan kesadaran, tetapi untuk memperbesar daya tawar seseorang. Gelar tidak lagi menjadi tanda tanggung jawab intelektual, tetapi menjadi perhiasan sosial. Jabatan tidak lagi dipahami sebagai amanah, tetapi sebagai puncak pencapaian diri. Pada titik itulah pendidikan dapat kehilangan daya kritisnya karena manusia yang dihasilkannya lebih sibuk mencari tempat daripada mempertanyakan untuk apa tempat itu digunakan.

Mungkin karena itu kritik tentang “cari muka” menjadi penting dibaca lebih jauh. Ia bukan hanya teguran kepada orang yang senang menjilat atau mencari perhatian. Di baliknya terdapat kritik terhadap suatu kebudayaan yang membuat manusia semakin tergantung kepada penilaian orang lain. Manusia tidak lagi cukup merasa dirinya bernilai karena mengetahui bahwa ia telah melakukan sesuatu yang benar. Ia membutuhkan tepuk tangan, pengakuan, jabatan, gelar, popularitas, dan berbagai tanda sosial lainnya. Bahkan dalam kehidupan keberagamaan pun kecenderungan semacam itu tidak selalu mudah dihindari. Kesalehan dapat berubah menjadi penampilan, kegiatan sosial dapat berubah menjadi pencitraan, dan simbol keagamaan dapat berubah menjadi modal untuk memperoleh pengakuan. Pada saat seperti itu, agama dan pendidikan sama-sama menghadapi pertanyaan yang serupa: apakah keduanya masih membentuk manusia yang merdeka, atau justru ikut memproduksi manusia yang membutuhkan pengakuan terus-menerus?

Karena itu, yang menarik dari peristiwa di Gontor bukan semata-mata keberanian seorang pimpinan pesantren mengucapkan kritik. Yang lebih penting adalah ruang tempat kritik itu disampaikan. Ia berdiri di hadapan orang-orang yang memiliki kekuasaan, jabatan, nama, dan pengaruh. Kritik itu tidak disimpan untuk percakapan internal, tidak diredam menjadi bahasa yang terlalu aman, dan tidak kehilangan maknanya karena ketakutan kepada siapa yang berada di hadapan pembicara. Di sini pendidikan menunjukkan wajahnya yang lain. Pendidikan ternyata bukan hanya proses membuat manusia mampu berbicara, tetapi juga membentuk keberanian untuk mengatakan sesuatu yang perlu dikatakan. Bukan sekadar kemampuan menyampaikan pendapat, melainkan keberanian moral untuk mempertanggungjawabkan pendapat ketika berhadapan dengan kekuasaan.

Kita kemudian dapat memahami mengapa hubungan pendidikan dan kekuasaan menjadi penting untuk dibicarakan. Kekuasaan selalu membutuhkan pengetahuan, tetapi pengetahuan juga membutuhkan jarak tertentu dari kekuasaan agar tidak kehilangan daya kritisnya. Ketika orang berilmu hanya mengatakan apa yang ingin didengar oleh penguasa, pengetahuan berubah menjadi alat pembenaran. Sebaliknya, ketika pendidikan melahirkan manusia yang mampu mengingatkan penguasa tanpa kehilangan kesantunan dan tanpa kehilangan keberanian, pendidikan telah menjalankan salah satu fungsi sosialnya yang paling penting. Kekuasaan memang membutuhkan penghormatan, tetapi kekuasaan juga membutuhkan kritik. Tanpa kritik, penghormatan mudah berubah menjadi kepatuhan; tanpa keberanian moral, kecerdasan mudah berubah menjadi kepandaian mencari posisi.

Di sinilah makna seratus tahun Gontor menjadi lebih luas daripada sejarah sebuah pesantren. Para pendirinya tidak hanya meninggalkan tanah, bangunan, sistem pendidikan, dan lembaga. Mereka mewakafkan nilai. Dan wakaf nilai mungkin merupakan bentuk wakaf yang paling sulit. Tanah dapat dipertahankan dengan sertifikat, bangunan dapat dirawat dengan biaya, tetapi nilai hanya dapat bertahan apabila terus dipraktikkan oleh manusia yang hidup sesudah para pewakafnya tiada. Nilai tidak diwariskan melalui dokumen saja. Ia diwariskan melalui keberanian, keteladanan, dan tindakan. Maka ketika seratus tahun kemudian nilai itu muncul dalam bentuk keberanian berbicara di hadapan kekuasaan, kita sedang melihat bahwa warisan pendidikan tidak berhenti pada masa lalu. Ia masih menemukan tubuhnya dalam kehidupan hari ini.

Seratus tahun akhirnya tidak hanya menjadi peristiwa untuk mengingat apa yang telah dicapai, tetapi juga kesempatan untuk bertanya tentang apa yang belum selesai. Jika setelah memperoleh pendidikan manusia masih sibuk mencari muka, mencari nama, mencari jabatan, dan mencari pengakuan, barangkali persoalan pendidikan kita bukan kekurangan sekolah, pesantren, atau perguruan tinggi. Persoalannya mungkin terletak pada cara kita memahami keberhasilan. Kita terlalu mudah menyebut seseorang berhasil karena ia memiliki gelar, jabatan, kekayaan, atau popularitas, tetapi terlalu jarang bertanya apakah semua itu telah membuatnya lebih jujur, lebih merdeka, dan lebih berguna bagi kehidupan bersama.

Maka pesan terpenting dari sebuah perayaan satu abad mungkin justru bukan “lihatlah betapa besar lembaga ini”, melainkan “lihatlah kembali manusia yang sedang kita bentuk”. Sebab sebuah lembaga pendidikan baru benar-benar panjang umurnya apabila nilai yang diwariskannya mampu melampaui tembok lembaga dan menjadi kegelisahan masyarakat. Gontor pada usia seratus tahun seperti mengingatkan bahwa pendidikan bukan perlombaan mengumpulkan ijazah, nama, uang, dan jabatan. Pendidikan adalah ikhtiar agar manusia tidak kehilangan dirinya ketika memperoleh semua itu. Dan keberanian mengatakan yang benar, terutama ketika kebenaran itu harus disampaikan di hadapan kekuasaan, mungkin merupakan salah satu tanda paling sederhana bahwa pendidikan masih bekerja di dalam diri manusia. (*)