Oleh: Mugi Muryadi
Penulis adalah wisaswastawan, pegiat literasi, pemerhati sosial, lingkungan, dan pendidikan.

ANGKA - Ekonomi Indonesia tampak mengesankan. Pertumbuhan mencapai 5,11 persen sepanjang 2025. Pengangguran turun menjadi 4,74 persen. Kemiskinan juga menurun menjadi 8,25 persen. Sekilas, ekonomi Indonesia terlihat sehat dan stabil. Narasi optimisme pun menguat di berbagai ruang publik. Pertanyaannya, apakah kesejahteraan benar-benar membaik bagi mayoritas masyarakat?

Data tersebut dirilis oleh Badan Pusat Statistik pada 5 Februari 2026. Produk domestik bruto Indonesia mencapai Rp23.821 triliun. Konsumsi rumah tangga menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi. Kontribusinya melampaui separuh aktivitas ekonomi nasional. Struktur ini membuat ekonomi terlihat kokoh. Namun, ketergantungan pada konsumsi menyimpan kerentanan jangka panjang. Ketika daya beli melemah, pertumbuhan ekonomi ikut tertekan.

Optimisme ekonomi memang penting bagi stabilitas nasional. Hanya saja, angka rata-rata sering menyembunyikan realitas yang lebih kompleks. Sebagian masyarakat mungkin merasakan perbaikan. Sebagian lainnya justru masih menghadapi tekanan ekonomi. Ketimpangan wilayah dan kualitas pekerjaan masih menjadi persoalan. Karena itu, pertumbuhan ekonomi tidak cukup diukur dari angka makro. Kualitas pertumbuhan menjadi kunci utama kesejahteraan.

Masalah pertama berasal dari kualitas pekerjaan. Jumlah penduduk bekerja memang meningkat signifikan. Akan tetapi, sekitar 57 persen pekerja masih berada di sektor informal. Mereka tidak memiliki perlindungan kerja yang memadai. Pendapatan mereka juga cenderung tidak stabil. Kondisi ini menunjukkan pertumbuhan belum menciptakan pekerjaan berkualitas.

Masalah lain muncul dari fenomena pengangguran terselubung. Banyak pekerja hanya bekerja paruh waktu. Sebagian lainnya tergolong setengah pengangguran. Artinya, pekerjaan tersedia tetapi tidak cukup produktif. Orang terlihat bekerja tetapi penghasilan tetap rendah. Kondisi ini menciptakan kesejahteraan semu. Pertumbuhan ekonomi belum memperkuat struktur pasar tenaga kerja.

Lebih mengkhawatirkan lagi, pengangguran terdidik meningkat. Lulusan SMK mencatat tingkat pengangguran tertinggi. Angkanya mencapai 8,45 persen. Lulusan sarjana juga menghadapi kesulitan kerja. Sekitar 45 ribu sarjana bahkan dilaporkan putus asa mencari kerja. Fenomena ini menunjukkan masalah struktural serius. Sistem pendidikan belum selaras dengan kebutuhan industri.

Penurunan kemiskinan juga perlu dibaca secara hati-hati. Jumlah penduduk miskin memang turun. Meskipun demikian, banyak rumah tangga masih dekat garis kemiskinan. Mereka rentan kembali miskin ketika terjadi guncangan ekonomi. Kenaikan harga pangan menjadi ancaman utama. Komponen makanan mendominasi garis kemiskinan nasional. Artinya stabilitas harga pangan sangat menentukan kesejahteraan masyarakat.

Ketimpangan juga terlihat membaik secara statistik. Rasio Gini turun menjadi sekitar 0,36. Hanya saja, indikator ini hanya mengukur pengeluaran masyarakat. Rasio Gini tidak mencerminkan kepemilikan aset. Kelompok bawah mungkin terbantu bantuan sosial. Namun kelompok atas terus mengumpulkan kekayaan. Ketimpangan kekayaan berpotensi semakin melebar.

Ilmu statistika mengingatkan pentingnya membedakan rata-rata dan median. Nilai rata-rata mudah dipengaruhi kelompok kecil. Median lebih mencerminkan kondisi mayoritas masyarakat. Dalam distribusi kekayaan, perbedaan ini sangat signifikan. Kelompok kecil dengan kekayaan besar dapat menaikkan rata-rata nasional. Akan tetapi, mayoritas masyarakat tetap berada di bawah rata-rata tersebut.

Fenomena ini sebenarnya juga terjadi secara global. Laporan UBS menunjukkan jumlah miliarder meningkat signifikan. Pada 2025 jumlah miliarder mendekati 3.000 orang. Total kekayaan mereka mencapai 15,8 triliun dolar. Sebagian besar kekayaan baru berasal dari sektor teknologi dan bisnis digital. Hanya saja, konsentrasi kekayaan semakin menguat.

Gambaran yang lebih tajam terlihat dalam laporan Oxfam. Kekayaan lima orang terkaya dunia meningkat dua kali lipat sejak 2020. Pada saat yang sama, miliaran orang mengalami tekanan ekonomi. Ketimpangan global semakin melebar. Dunia memang semakin kaya. Namun kekayaan tidak tersebar secara merata.

Kondisi serupa terlihat di Indonesia. Delapan orang Indonesia masuk daftar 500 orang terkaya dunia. Kekayaan mereka mencapai ratusan triliun rupiah. Konsentrasi kekayaan ini mencerminkan ketimpangan struktural. Sebagian kecil kelompok menikmati pertumbuhan signifikan. Sementara mayoritas masyarakat masih berjuang meningkatkan pendapatan. Ketimpangan ini berpotensi memengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia memang terlihat stabil. Meskipun begitu, struktur pertumbuhan masih lemah. Konsumsi domestik menjadi mesin utama ekonomi. Ketergantungan ini membuat ekonomi sensitif terhadap perubahan daya beli. Investasi produktif masih perlu diperkuat. Industri bernilai tambah juga harus diperluas. Tanpa transformasi struktural, pertumbuhan sulit berkelanjutan.

Tantangan Indonesia bukan lagi sekadar menjaga pertumbuhan. Tantangan sebenarnya adalah meningkatkan kualitas pertumbuhan. Pertumbuhan harus menciptakan pekerjaan formal yang layak. Pertumbuhan juga harus mengurangi ketimpangan sosial. Tanpa itu, pertumbuhan hanya menjadi angka statistik. Rakyat membutuhkan pekerjaan bermartabat dan pendapatan stabil.

Angka ekonomi memang penting bagi arah kebijakan. Akan tetapi, angka tidak selalu mencerminkan realitas sosial. Statistik dapat menciptakan optimisme. Namun kesejahteraan nyata membutuhkan pemerataan. Kesempatan harus terbuka bagi semua kelompok masyarakat. Jika tidak, pertumbuhan hanya dinikmati segelintir orang. Ekonomi tumbuh, tetapi kesejahteraan tidak selalu ikut tumbuh.(*)