Home Opini Kebocoran Data dan Perlindungan Diskriminatif Negara

Kebocoran Data dan Perlindungan Diskriminatif Negara

1,661
0
SHARE
Kebocoran Data dan Perlindungan Diskriminatif Negara

Oleh: Silvia Casmadi,
Mahasiswi Universitas Gunadarma


Akhir-akhir ini pubik dihebohkan dengan berita bocornya data Presiden Jokowi, yaitu NIK melalui sertifikat vaksin yang dapat diakses melalui aplikasi PeduliLindungi. Sebelum bocornya data presiden, ternyata banyak data pejabat juga yang bocor.

Sehingga Menkes menutup data pejabat di aplikasi PeduliLindungi. Fakta ini membuat masyarakat harus berhati-hati, karena data presiden dan pejabat saja bisa bocor, apalagi data masyarakat biasa. Mereka pun dihimbau agar selalu berhati-hati karena mereka khawatir data tersebut akan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. 


Melihat realitas yang ada, betapa rentannya dunia digital di negeri ini terhadap peretasan. Mariam F. Barata selaku Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika Kominfo menjelaskan penyebab kebocoran data disebabkan karena serangan siber,  human error, outsourcing data dari pihak ketidakesengajaan orang dalam, kegagalan sistem, rendahnya awarness dan tidak peduli dengan kewajiban regulasi. (muslimahnews.com, 26/05/2021). 

Untuk melindungi dan menjaga data pribadi warganya, negara harus bertanggung jawab dengan mengerahkan semua perangkat yang  bisa diberdaya untuk mengatasi bahkan mencegah kebocoran data. Memastikan jaminan keamanan data agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan apapun adalah salah satu tugas penting negara untuk melindungi privasi warga negaranya.

Selayaknya bukan hanya  data pejabat negara yang mendapat perlindungan istimewa, tapi semua rakyat juga berhak. Tidak ada pembeda golongan atas dan bawah mengenai apapun dalam peraturan keamanan di sebuah negara. Apakah ini akibat dari sistem demokrasi yang dikuasai oligarki? Pemerintah tak mementingkan keamanan rakyat dan hanya mementingkan urusan segelintir elit yang berkuasa. Seharusnya sikap diskriminatif ini tidak tejadi. Seluruh data warga negara harus dijamin keamanan dan perlindungannya.

Maka dari itu, untuk melindungi seluruh hak privasi warga negara kita butuh tata kelola digital yang baik. Untuk mencegah kejahatan yang berulang, negara butuh infrastruktur dan instrumen pendukung keamanan data setiap warga. Selin itu, negara juga butuh SDM yang berkompeten untuk menjadi pakar di bidang teknologi informasi.

Islam mewajibkan negara memberikan jaminan keamanan bagi setiap individu rakyat. Dan keamanan data juga merupakan bagian dari hak rakyat untuk memiliki sistem perlindungan-keamanan. Syariat Islam mewajibkan negara memberikan jaminan keamanan untuk seluruh warganya. Karena pemerintah dalam Islam memang sebagai pengatur urusan warga negara bukan hanya sebagai regulator yang lepas tangan jika ada permasalahan yang timbul di tengah umat, tidak seperti sistem demokrasi sekarang. []