JAKARTA, parahyangan-post.com-Gelombang solidaritas untuk merespons krisis ekologis dan kemanusiaan yang melanda wilayah Sumatra terus menguat di Ibu Kota. Merespons banjir bandang yang melumpuhkan Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, sejumlah elemen sipil yang tergabung dalam Gerakan Hak Asasi dan Reformasi Indonesia Sejahtera (GHARIS) Jakarta bersama Himpunan Mahasiswa Banten (HMB) Jakarta menggelar konsolidasi akbar di Aula HMB Jakarta pada Kamis (25/12). Pertemuan tersebut resmi melahirkan “Koalisi Jakarta untuk Sumatra”, sebuah wadah perjuangan kolektif yang menuntut solusi konkret atas bencana yang kian meluas.

Kritik 

Dalam pernyataan sikapnya, Koalisi menyoroti bahwa bencana ini adalah bentuk nyata dari pengabaian sistemik pemerintah terhadap hak hidup rakyatnya sendiri. Mereka menilai pemerintah gagal dalam mitigasi bencana dan justru terjebak dalam birokrasi yang kaku di saat rakyat sedang bertaruh nyawa di tengah banjir bandang. Koalisi menegaskan bahwa kehancuran ekosistem di Sumatra adalah bukti nyata dari kegagalan negara dalam mengontrol aktivitas korporasi yang merusak lingkungan.

Ketua Umum GHARIS, Hotmartua Simanjuntak, menekankan bahwa status Bencana Nasional bukan sekadar urusan administratif dan gengsi, melainkan urusan hati nurani negara.

“Negara tidak boleh bersembunyi di balik prosedur administratif sementara rakyat Sumatra sedang bertaruh nyawa. Menolak menetapkan status Bencana Nasional saat tiga provinsi lumpuh adalah bentuk arogansi kekuasaan yang tidak manusiawi. Ini bukan lagi soal alam, ini soal negara yang membiarkan rakyatnya tenggelam dalam ketidakpastian demi menjaga ego dan gengsi!” tegas Hotmartua Simanjuntak.

Dampak Sosial 

Krisis ini ternyata telah menjalar hingga ke kehidupan mahasiswa perantau di Jakarta. Koalisi mengungkapkan fakta memprihatinkan mengenai adanya mahasiswa asal Sumatra yang mulai terdampak secara ekonomi akibat terputusnya kiriman dari keluarga di kampung halaman. Kondisi ini memaksa sebagian mereka terjerat pinjaman online (pinjol) demi bertahan hidup. Merespons hal tersebut, Koalisi berencana akan mengadakan unjukrasa dan sekaligus penggalangan dana.

Enam Maklumat 

Berangkat dari diskusi mendalam, Koalisi Jakarta untuk Sumatra membawa enam tuntutan pokok yang akan disuarakan dalam aksi massa di depan Istana Negara pada 5 Januari 2026 mendatang. Tuntutan tersebut meliputi:

1. Penetapan Status Bencana Nasional guna mempercepat penanganan lintas provinsi.

2. Percepatan evakuasi yang dinilai masih berjalan lamban.

3. Moratorium total izin tambang dan sawit di hulu DAS Sumatra sebagai langkah reformasi ekologis.Pemecatan pejabat yang terbukti mengeluarkan kebijakan inkompeten yang memperparah bencana.

4. Permintaan maaf terbuka dari pejabat publik yang melontarkan pernyataan tidak sensitif.

5. Seruan Persatuan Nasional dengan imbauan untuk tetap fokus pada kemanusiaan dalam bingkai NKRI tanpa memicu sentimen sektarian.

6. Kekuatan Solidaritas Lintas Daerah

Gerakan ini mencerminkan persatuan yang kuat dari berbagai latar belakang daerah. Kekuatan koalisi ini didukung penuh oleh barisan organisasi mahasiswa seperti GHARIS Jakarta, HMB Jakarta, DPP Himakotas, Ikatan Mahasiswa Tegal Ciputat, dan Keluarga Mahasiswa Minangkabau (KMM) Ciputat.

Semangat kebersamaan ini juga diperkuat oleh kehadiran IMPP Jakarta, Keluarga Pelajar Mahasiswa Daerah Brebes UIN Jakarta, KBM Galuh Jaya (Ciamis, Banjar, Pangandaran), Keluarga Mahasiswa Jambi UIN Jakarta, Forum Mahasiswa Lamongan, serta Ikatan Mahasiswa Gresik. Tidak ketinggalan, dukungan mengalir dari Persatuan Mahasiswa Kalimantan Selatan Jakarta, Persatuan Mahasiswa Bekasi Jakarta Raya, Persatuan Mahasiswa Indramayu, Dedikasi Riung Mahasiswa Garut, Permala Jakarta, Himasultra Jakarta, hingga BEM STIAMI.

Koalisi menegaskan bahwa pintu solidaritas tetap terbuka bagi elemen lain yang ingin bergabung. Mereka memastikan bahwa gerakan ini adalah murni wujud solidaritas lintas suku dan daerah demi satu tujuan: Kemanusiaan dan Keadilan.***(pp/aboe/sp-hot)