Oleh: Azizha Nur Dahlia,
Aktivis Muslimah 

Di tengah himpitan ekonomi yang semakin menjadi, rakyat diminta untuk terus elus dada terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Pasalnya, melalui pidato Presiden Joko Widodo ia mengatakan akan menaikkan BBM. 

Dikutip dari news. Detik.com Presiden Joko Widodo secara resmi telah mengumumkan kenaikan harga BBM pekan lalu. Jokowi mengatakan subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran. Ia mengatakan dirinya sebenarnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi APBN. Namun, anggaran subsidi BBM terus naik, yakni 2022 telah meningkat 3 kali lipat dari Rp152,5 triliun menjadi Rp 502,4 triliun dan akan meningkat terus. 

Jokowi menjelaskan bahwa subsidi BBM lebih banyak digunakan kelompok ekonomi mampu yakni sebanyak 70%. Hal itulah alasan kenaikan harga BBM yang menjadi pilihan terakhir pemerintah. Melalui Menteri ESDM Arifin Tasrif merinci harga BBM yang naik antara lain Pertalite dari Rp 7.650 per liter jadi Rp 10.000 ribu per liter. Solar subsidi dari Rp 5.150 per liter jadi Rp 6.800 per liter. Pertamax non subsidi dari Rp 12.500 per liter jadi Rp 14.500 per liter. 

Sungguh kebijakan yang pahit. Dapat dibayangkan apabila harga BBM naik maka kebutuhan lain tentu akan naik pula. Apa solusi yang ditawarkan pemerintah bagi rakyat? 

Presiden Joko Widodo menjanjikan bantuan langsung tunai (BLT) BBM kepada masyarakat kurang mampu. BLT BBM yang dibagikan itu adalah sebesar Rp600 ribu untuk 20,6 juta penerima. Jokowi menyebutkan pemerintah akan terus-terusan bergerak untuk membagikan BLT BBM ini di semua kota dan kabupaten. Total BLT BBM yang diterima oleh masing-masing penerima sebesar Rp600 ribu. Penyaluran BLT BBM ini dalam rangka menopang daya beli masyarakat. 

Dalam keterangannya yang dikutip dari Kemensetneg RI, Presiden Jokowi menerangkan bahwa BLT BBM akan disalurkan kepada 20,6 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Bantuan tersebut, menurut Jokowi, diberikan pemerintah guna meningkatkan daya beli masyarakat di tengah ancaman krisis global saat ini. 

Lantas apakah dengan solusi seperti ini bisa menyelesaikan masalah tersebut? Tentu tidak. Bantuan yang disiapkan pemerintah ada, namun tidak diberikan seluruh rakyat. Pencabutan dana subsidi BBM sebesar Rp502 triliun akan diganti dengan tambahan bantuan sosial menjadi Rp24,17 triliun untuk 20,65 juta kelompok keluarga penerima manfaat. Pemerintah tidak melohat bahwa dampak kenaikan harga BBM dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. 

Cara bagaimana pemerintah menangani kesejahteraan rakyat ini sungguh amat memprihatinkan. Pemerintah yang seharusnya bisa membantu rakyat untuk hidup layak justru malah diabaikan. Siapa yang diperdulikan oleh pemerintah sebenarnya? Di tengah pencabutan subsidi BBM yang dilakukan di sisi lain pemerintah memberikan suntikan dana pada perusahaan kelapa sawit hingga 7 triliun rupiah di 2018 lalu. Belum lagi pembangunan IKN menelan biaya Rp486 triliun. Sebesar 20 persennya diambil dari APBN atau sekitar Rp97 triliun. Dan sederet pembangunan infrastruktur yang menelan anggaran banyak yang ternyata pembangunan tersebut banyak yang  mangkrak. 

Beginilah apabila pemerintah atau negara menganggap rakyat hanya sebagai beban. Disanjung saat berkampanye, dan dibuat ketika sudah jadi pejabat pemerintahan. 

Berbeda dengan Islam ketika memandang rakyat. Pertama: Dalam Islam rakyat adalah Amanah, dan amanah wajib ditunaikan. Firman Allah SWT, yang artinya : Sungguh Allah menyuruh kalian menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. (TQS an-Nisa’ [4]: 58). Tidak seperti sekarang yang menganggap bahwa rakyat adalah beban. 

Kedua, pemerintah haruslah berkewajiban untuk menyejahterakan rakyat dan memenuhi kebutuhannya dan tidak boleh menelantarkan apalagi menghalangi hak mereka, Rasulullah SAW bersabda: Tidak seorang pun pemimpin yang menutup pintunya untuk orang yang membutuhkan, orang yang kekurangan dan orang miskin, kecuali Allah akan menutup pintu langit dari kekurangan, kebutuhan dan kemiskinannya (HR at-Tirmidzi). 

Islam juga melarang privatisasi sumber daya alam baik oleh swasta maupun  asing seperti air, migas dan minerba, pengelolaan sumber daya tersebut haruslah dikelola oleh pemerintah dan hasilnya dikembalikan pada rakyat. Tidak seperti sekarang, privatisasi jusru digencarkan inilah yang menyebabkan rakyat hanya mendapatkan keuntungan sedikit dan harus membayar mahal untuk mendapatkan semua itu. 

Ketiga, pelayanan dan pemenuhan kebutuhan untuk rakyat berlaku sama dan adil. Tidak melihat mana yang kaya ataupun miskin, Islam atau bukan, namun apabila itu rakyat maka haknya adalah sama. Maka dari itu subsidiseperti ini tidak akan diberikan pada yang miskin saja namun seluruh rakyat akan mendapatkannya. Itu karena dalam Islam negara (khilafah) tidak menempatkan hubungan penguasa dan rakyat seperti pedagang dan pembeli. 

Dalam sistem sekarang, subsidi hanya diberikan pada warga yang miskin saja dengan mengabaikan kelompok masyarakat lain. Sebenarnya ini adalah cara penguasa kapitalis berlari dari tanggung jawab mengurus rakyatnya. Mereka menentukan sendiri besaran bantuan, jumlah penerimanya dan kriteria orang yang berhak mendapatkan bantuan. Akibatnya, banyak orang yang sebenarnya terdampak tekanan ekonomi dan membutuhkan bantuan diabaikan. Alasannya, mereka bukan orang miskin. 

Rasulullah SAW bersabda: "Imam (kepala negara) adalah pengurus rakyat dan bertanggung jawab (di hadapan Allah SWT, red.) atas rakyat yang dia urus" (HR al-Bukhari dan Muslim).