Oleh: Boy Anugerah
Tenaga Ahli Bidang Hubungan Internasional dan ESDM DPR RI & Founder Senayan Geopolitical Forum (SGF)

Ketika Raja Louis ke-XIV dari Prancis mengungkapkan kalimat L’Etat c’est moi atau negara adalah saya pada 13 April 1655 di depan Parlemen Paris, maka hal tersebut menjadi penanda dalam sejarah pemerintahan modern bahwa pernah ada absolutisme kekuasaan yang berpusat pada satu orang, satu kekuatan, tanpa kendali dan kontrol. Raja menjadi pemegang kendali penuh atas hukum, pemerintahan, dan rakyat tanpa batasan. Fatsun L’Etat c’est moi juga secara langsung menjadi penegasi prinsip Vox Populi Vox Dei—suara rakyat adalah suara Tuhan, yang menjadi nafas dan urat nadi dalam pengejawantahan demokrasi di pemerintahan. Kiranya fenomena 371 tahun yang silam itu kembali terulang dalam konteks Amerika Serikat (AS) hari ini di bawah kepemimpinan Donald Trump sebagai presiden.

Apa yang dipraktikkan Trump di AS hari ini adalah frasa lain dari kekuasaan tanpa kontrol dan kebijakan yang melampaui batas. Ketika ia membawa AS ke zona perang Timur Tengah dengan menyerang Iran pada 28 Februari lalu, ia melanggar hukum dan konstitusi AS karena dilakukan tanpa otorisasi Kongres AS. Hal ini menambah tebal dosa konstitusional Trump yang sebelumnya juga dianggap telah mengambil kebijakan-kebijakan inkonstitusional dalam bentuk militerisasi penegakan hukum, deportasi inkonstitusional, serta pembatasan surat suara. Ketika 8 juta rakyat AS di 3.300 titik di 50 negara bagian melakukan unjuk rasa bertajuk No Kings yang menentang serangan militer Trump ke Iran, Trump memilih acuh. Secara tidak langsung, perilaku Trump telah menginjak prinsip Vox Populi Vox Dei—suara rakyat adalah suara Tuhan, yang selama ini begitu dikultuskan di AS sebagai negara demokrasi terbesar di dunia.

Baru-baru ini Trump kembali membuat heboh jagad media sosial. Dalam postingannya, Trump menampilan gambar kecerdasan buatan dirinya sebagai sosok mirip Yesus Kristus. Gambar yang diunggah di akun Truth Social milik Trump tersebut sontak mendapat hujatan dan tuduhan penistaan agama oleh kalangan konservatif religius di AS dan juga warga dunia. Postingan tersebut diunggah saat Trump berselisih dengan pemimpin umat Katolik sedunia, Paus Leo ke-XIV, terkait seruan untuk mengakhiri perang di Timur Tengah. Alih-alih menjadikannya sebagai masukan, Trump justru menyerang balik dan mengatakan bahwa Paus Leo “lemah dalam menangani kejahatan” dan “buruk dalam kebijakan luar negeri”. Kecaman terhadap Trump masih berlanjut hingga hari ini meskipun Trump secara eksplisit menyangkal tuduhan penistaan agama dan telah menghapus postingan tersebut di media sosial.

Kesalahan Terbesar Bangsa Amerika

Mungkin saja bangsa Amerika hari ini mengklaim sebagai negara adidaya dunia dengan tingkat intelejensi rakyat yang tinggi dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akan tetapi, terpilihnya Trump sebagai Presiden AS ke-47 dengan meraih 277 suara elektoral merupakan kesalahan terbesar bangsa Amerika. Hari ini, AS terjerumus ke dalam permasalahan geopolitik yang fatal dan merusak stabilitas perdamaian global.Trump bukan saja melanggar konstitusi AS, tapi juga telah merusak tatanan perdamaian global dan melanggar hukum internasional. Trump menegasikan peran PBB dengan membentuk Board of Peace (BoP) untuk perdamaian Israel dan Palestina. Trump melakukan penangkapan tanpa dasar hukum terhadap Presiden Venezuela, Nicolas Maduro beserta istrinya Celia Flores. Dan, yang paling brutal adalah serangan terhadap Iran tatakala negosiasi dan diplomasi masih berlangsung, yang mana Iran menunjukkan itikad baik dan kepatuhan terhadap hukum internasional tatkala negosiasi masih berlangsung.

Perang Timur Tengah masih berkecamuk hingga hari ini. Meskipun antara AS dan Iran sedang berada dalam fase gencatan senjata, akan tetapi sikap dan kebijakan AS di bawah Trump yang melakukan blokade balik terhadap Selat Hormuz yang notabene bukan merupakan wilayah kedaulatannya, serta substansi negosiasi dengan Iran yang mencerminkan egomaniak Trump sebagai pemimpin, menjadi batu sandung besar untuk mewujudkan perdamaian permanen (perpetual peace) di Timur Tengah. Ketidakcakapan dan kebrutalan Trump sebagai pemimpin negara semakin fatalistik ketika lobi-lobi yang dilakukan oleh Benjamin Netanyahu dan American-Israel Public Affairs Committee (AIPAC) menjadi variabel dominan yang paling menentukan basis keputusan politik Trump. Dengan kondisi ini, AS berpotensi terjerumus ke dalam jurang kehancuran yang lebih besar. Di sisi lain, sikap brutal Trump dalam peperangan dapat menggiring perang ke arah yang lebih masif dan ekspansif mengingat negara-negara kuat seperti Rusia dan Tiongkok tidak akan tinggal diam jika situasi semakin memburuk dan merugikan kepentingan nasional mereka.

Suara Rakyat Jadi Penentu

Kuasa rakyat AS akan menjadi pemegang kendali yang besar untuk menghentikan brutalitas dan kekejian Donald Trump di Timur Tengah. Berharap pada PBB sebagai instrumen perdamaian dunia menjadi realitas dan harapan yang absurd saat ini mengingat AS adalah donatur terbesar bagi PBB. AS sendiri memegang hak veto, yang artinya setiap keputusan yang merugikan AS dapat ditolak AS melalui penggunaan hak veto tersebut. Upaya kontrol dan perimbangan kekuasaan sedang dimainkan oleh para legislator yang mewakili suara rakyat AS. Para legislator Partai Demokrat dan senator dari tiap-tiap negara bagian sudah menyuarakan pemakzulan terhadap Donald Trump. Basis pemakzulan tersebut sudah sangat jelas, yakni pelanggaran konstitusi. Meskipun posisi Partai Republik—partai pendukung Trump, dominan di kongres, akan tetapi tekanan dan krisis energi yang mulai menjalari AS akan menjadi variabel penentu yang tidak kecil untuk menggiring Trump ke arah pemakzulan.

Partai Republik diprediksi tidak akan selamanya pada posisi kuat sebagai bantalan bagi kebijakan-kebijakan Trump yang koersif dan unilateralis. Partai Republik berpotensi untuk mengurangi dukungannya kepada Trump sebagaimana tercermin dari kritik-kritik anti-perang yang juga turut disuarakan oleh legislator Partai Republik. Puncaknya adalah perhelatan Pemilu Sela AS pada 3 November 2026 mendatang, yang mana 35 kursi Senat AS dan seluruh 435 kursi DPR AS akan diperebutkan. Jika Trump masih terus-menerus mengobar perang yang tidak jelas arahnya dan menegasikan suara rakyat sebagai suara Tuhan, bukan hanya NATO yang meninggalkan Trump, tapi juga Partai Republik dan suara rakyat AS yang telah menghantarkannya ke tampuk kekuasaan hari ini. (*)