Oleh: Malika Dwi Ana 
Penulis, Editor & Pengamat Sosial Politik

DI TENGAH - Embargo ekonomi selama hampir setengah abad, Iran berhasil membalik tekanan menjadi kekuatan. Sanksi bertubi-tubi dari Amerika Serikat dan sekutunya tidak membuat Teheran ambruk, melainkan justru memicu loncatan inovasi dan kemandirian. Dari program nuklir mandiri, pengembangan drone Shahed yang diekspor ke Rusia, produksi vaksin COVID-19 sendiri, peluncuran satelit Noor, hingga penemuan cadangan lithium yang signifikan di Danau Garam Qom (dengan konsentrasi hingga 144 PPM di wilayah utara danau, sebagaimana dilaporkan Kementerian Perindustrian, Pertambangan, dan Perdagangan Iran pada Februari 2026), Iran menunjukkan prinsip sederhana: semakin ditekan dari luar, semakin tinggi daya lentingnya.

Seperti pir yang ditekan, semakin kuat tekanan maka semakin tinggi dan jauh daya lentingnya, himpitan eksternal memaksa Iran membangun solidaritas vertikal—ideologi revolusi, peran Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), rakyat yang terlatih bertahan, serta ekonomi non-minyak yang terus berkembang. Tekanan luar menjadi bahan bakar kebangkitan, bukan malah menjadi penghancur.

Bandingkan dengan Indonesia, negara yang kerap disebut “serpihan surga” dengan kekayaan sumber daya alam (SDA) melimpah: minyak Blok Rokan, nikel dengan produksi mendominasi lebih dari 60% pasokan global (dan cadangan sekitar 42% dunia), emas dan tembaga di Freeport Papua, serta gas Natuna. Indonesia bahkan resmi menjadi produsen nikel terbesar dunia, dengan output mencapai jutaan ton metrik per tahun, meski produksi bijih dipangkas menjadi 250–260 juta ton pada 2026 untuk menjaga cadangan dan stabilitas harga.

Namun, kekayaan ini dikelola oleh apa yang bisa disebut “pelarian dari neraka”: pejabat yang rakus secara eksponensial. Kontrak-kontrak jangka panjang dengan raksasa asing terus berlanjut—Freeport-McMoRan diperpanjang hingga 2061 dengan komitmen investasi US$20 miliar (sekitar Rp337 triliun), sementara ExxonMobil di Blok Cepu (salah satu ladang minyak terbesar) direncanakan diperpanjang hingga 2055 dengan tambahan investasi sekitar US$10 miliar. Kritik lama seperti “Duri jadi tanah air baru Amerika” dari era lalu masih relevan, di mana hasilnya sering kali: kerusakan lingkungan, inflasi naik, subsidi jebol, kemiskinan struktural bertahan, dan rakyat sejak 1998 seperti “autopilot”—bertahan sendiri sambil mensubsidi pejabat-pejabat negara yang hakikatnya tenaga outsourcing lima tahunan lewat pajak, PPN, harga BBM, dan penghematan hidup sehari-hari.

Iran dihimpit dari luar —> menjadi kuat dan mandiri. Indonesia dihimpit dari dalam sendiri—> menjadi lemah dan tergantung. Pemerintah saat ini sibuk dengan konsolidasi kekuasaan menjelang 2029, sementara program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan infrastruktur berisiko menjadi “mesin uang” untuk pilpres berikutnya. Anggaran bocor, tender dimenangkan kroni, dan hasil bagi rakyat sangat minim. Survei Indikator Politik Indonesia (Januari 2026) menunjukkan 61% publik curiga MBG dikorupsi, meski program ini didanai dari efisiensi anggaran dan mendapat dukungan besar secara keseluruhan. Ini bukan “kepepet” yang melenting tinggi, melainkan tekanan internal yang membuat struktur malah ambruk.

Saatnya mawas diri secara radikal. Apa yang salah dengan pengelolaan SDA kita? Diplomasi luar negeri yang terlalu condong ke Barat—termasuk isu kontroversial seperti keterlibatan dalam inisiatif perdamaian yang dikaitkan dengan kepentingan AS-Israel—perlu dievaluasi ulang agar tidak menjadikan Indonesia pion dalam rebutan minyak dan mineral global. Program kampanye jangan dijadikan alat korupsi; sebaliknya, fokuskan pada kemandirian ala Iran: nasionalisasi SDA secara bertahap, pengembangan teknologi domestik, penguatan nilai gotong royong, dan kedaulatan ekonomi, bukan konsumerisme Barat yang menjebak kita dalam utang dan kontrak asing yang abadi—kontrak melebihi lima puluh tahun, maka itu sama artinya seperti penjajahan.

Kita lebih kaya SDA daripada Iran, tapi jika terus dikelola oleh pejabat “pelarian dari neraka”, kita akan tetap jadi korban selamanya: SDA habis, alam rusak, rakyat miskin, dan negara lemah. Iran bertahan 47 tahun dari embargo karena tekanan luar justru menjadi pendorong kebangkitan. Di Indonesia, tekanan terbesar justru dari dalam—korupsi, nepotisme, dan pengkhianatan mandat rakyat—yang harus diakhiri sekarang juga.

Masih ada waktu bagi Presiden Prabowo untuk melakukan koreksi mendasar. Jika tidak, rakyat akan terus “autopilot” bertahan sendiri tanpa kehadiran negara, sementara elite berpesta pora. Bangkit sekarang, atau kita hanya akan menjadi penutup cerita sejarah—dan bukan pemain utama di panggung dunia. Waktunya berubah, atau selamanya menjadi mangsa! (*)