JAKARTA, parahyangan-post.com- Deputy IV Badan Komunikasi (Bakom) RI, Ulta Levenia, mengingatkan publik agar tidak mudah mempercayai narasi sepihak yang menyebut Presiden Prabowo Subianto “kabur” ke Rusia saat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terjadi di Kalimantan.

Menurutnya, penilaian terhadap kebijakan Presiden harus didasarkan pada fakta dan kronologi yang utuh, bukan potongan informasi yang dapat membentuk persepsi menyesatkan.

“Jangan mudah percaya framing sepotong. Cek dulu kronologinya. Kritik terhadap pemerintah tentu sah, tetapi kritik harus dibangun di atas data dan fakta yang lengkap,” kata Ulta Levenia di Jakarta, Minggu (6/9/2026).

Ulta menjelaskan, saat situasi karhutla memanas, Presiden justru turun langsung ke lapangan. Pada 22 Agustus 2026, Presiden mengunjungi Kubu Raya, Kalimantan Barat, untuk melihat langsung wilayah terdampak kebakaran.

Setelah itu, Presiden memimpin rapat penanganan karhutla di Palangka Raya, Kalimantan Tengah.

Dalam rapat tersebut, kata Ulta, Presiden memperjelas pembagian komando penanganan karhutla dengan melibatkan TNI dan Polri berdasarkan wilayah.

Panglima TNI dan Kapolri menangani Kalimantan Barat, KSAD bertanggung jawab di Kalimantan Tengah, sedangkan KSAL memimpin penanganan di Kalimantan Selatan.

Ribuan personel, pesawat, helikopter, kendaraan pemadam kebakaran, serta alat berat dikerahkan untuk mempercepat pengendalian api.

“Presiden tidak datang sekadar untuk melihat kondisi di lapangan, tetapi memastikan mesin penanganan berjalan, rantai komando terbentuk, dan seluruh sumber daya negara bergerak,” ujarnya.

Ulta menambahkan, berdasarkan data Sistem Informasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (SiPongi), titik panas mencapai puncaknya pada 29 Agustus 2026. Setelah itu, tren hotspot menunjukkan penurunan.

Pada 1 September pagi, Presiden masih menerima laporan penanganan karhutla dari Panglima TNI dan Kapolri.

Pemerintah juga mengirim tambahan 100 unit mobil pemadam kebakaran dan 15 ekskavator ke wilayah terdampak.

Presiden baru bertolak ke Rusia pada malam hari untuk menghadiri forum ekonomi internasional di Vladivostok.

“Artinya jelas, Presiden berangkat setelah sistem penanganan berjalan dan komando di lapangan sudah terbentuk. Beliau tidak meninggalkan penanganan karhutla, tetapi menjalankan tugas negara yang juga penting bagi kepentingan nasional,” kata Ulta.

Menurut Ulta, kunjungan Presiden ke Vladivostok bukan sekadar agenda diplomatik biasa. Dalam forum tersebut, Presiden membawa sejumlah kepentingan strategis Indonesia, mulai dari penguatan perdagangan bilateral, percepatan perjanjian dagang dengan Eurasian Economic Union (EAEU), kerja sama pupuk, benih unggul, energi, hingga pembukaan akses pasar baru bagi produk Indonesia.

“Menjadi pemimpin negara sebesar Indonesia menuntut kemampuan menjalankan agenda dalam negeri dan luar negeri secara bersamaan. Keduanya tidak dapat dipertentangkan,” tegasnya.

Ulta juga mengingatkan pentingnya menjaga standar jurnalistik yang sehat dalam menyampaikan informasi kepada publik. Menurutnya, media memiliki peran penting dalam mengawasi pemerintah, namun tetap harus menghadirkan fakta secara utuh dan proporsional.

“Media harus kritis, tetapi kritis berbeda dengan memilih fakta yang hanya mendukung narasi tertentu dan mengabaikan fakta lain yang relevan. Publik berhak mendapatkan gambaran yang lengkap agar dapat menilai suatu peristiwa secara objektif,” katanya.

Ia menegaskan penderitaan masyarakat akibat karhutla tidak seharusnya dijadikan bahan untuk memperbesar polarisasi politik atau membangun persepsi negatif yang tidak ditopang oleh data.

“Koreksilah pemerintah dengan fakta, kritiklah Presiden dengan data. Negara ini terlalu besar untuk dipertaruhkan demi kepentingan sesaat atau sekadar mengejar perhatian publik,” pungkas Ulta.***(pp/aboe/rna)