JAKARTA - Parahyangan Post - Seminar Internasional ASEAN bersama Pengurus Besar Serikat Tani Islam Indonesia (PB-STII) digelar pada tanggal 18 juni 2026 hari Kamis Sore, mengambil tema “Poros ASEAN: Mitigasi Perubahan Iklim dan Krisis Pangan sebagai Ancaman Global” yang diselenggarakan di Menara Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Kramat 45, Jakarta.

Sudah tiba masanya organisasi-organisasi masyarakat (ormas) Islam diseluruh kawasan Asia Tenggara memperluaskan makna perjuangan halal, bukan hanya pada makanan, minuman dan bahkan keuangan saja, tetapi juga kepada perjuangan mewujudkan iklim yang halal (Halal Climate) yakni, iklim yang sehat, lestari, adil dan membawa kesejahteraan kepada umat manusia serta alam ciptaan Allah SWT. 

Seruan tersebut disampaikan oleh mantan Kepala Kantor Staf Perdana Menteri Malaysia, His Excellency Datuk Seri Shamsul Iskandar Mohd. Akin, ketika mendapat pertanyaan dari Moderator Seminar Internasional se-kawasan ASEAN Hilman Ismail Metareum yang sekaligus sebagai Wakil Ketua Umum PB STII. 

Hilman memulai acara seminar penuh semangat, sebagai aktivis pemerhati lingkungan hidup dan pertanian ini ingin mengulas dan  memperhatikan istilah iklim halal dalam hal manfaat bagi kesejahteraan umat manusia secara lebih luas.

Dato seri Shamsul Iskandar menjelaskan bahwa Perubahan iklim dan krisis pangan bukan lagi isu teknikal yang hanya bisa diserahkan hanya kepada pemerintah dalam hal ini kementerian atau kepada pakar lingkungan hidup semata.

Sebaliknya, hal ini telah menjadi persoalan moral, kemanusiaan dan peradaban yang menuntut keterlibatan aktif institusi agama, termasuk organisasi Islam.

Beliau menegaskan bahwa kerusakan alam yang berlaku hari ini berawal dari model pembangunan yang tidak lestari, eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, pemborosan makanan dan energi, pencemaran karbon adalah bentuk dari kegagalan manusia menjalankan amanah sebagai khalifah di muka bumi.

Dalam pendapatnya, beliau mengingatkan hadirin peserta Seminar kepada firman Allah SWT dalam Surah Al-A’raf ayat 56, yang berbunyi:
“Wa l? tufsid? fil-ar?i ba‘da i?l??ih? wa’d‘?hu khaufan wa ?ama‘?. Inna ra?matall?hi qar?bun minal-mu?sin?n.”

"Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan."

Menurut beliau, ayat tersebut merupakan larangan paling jelas dalam Al-Quran terhadap segala bentuk kerusakan alam lingkungan dan menjadi asas teologi kepada agenda kelestarian yang perlu diperjuangkan oleh umat Islam pada abad ke-21.

“Jika makanan halal menjadi tuntutan syariah, maka iklim yang sehat dan tidak menyebabkan bencana kehidupan manusia juga harus dianggap sebagai bagian dari tanggungjawab syariah. Kita perlu beralih daripada sekadar bercakap tentang halal food kepada membangunkan konsep Halal Climate,” kata Dato Seri Shamsul Iskandar Mohd. Akin

Beliau menjelaskan bahawa Asia Tenggara yang dihuni lebih 680 juta penduduk kini dihadapkan pada ancaman berganda berupa perubahan iklim ekstrem dan kerapuhan sistem keterjaminan makanan. 

Kenaikan permukaan laut, kemarau panjang, banjir besar, keracunan laut dan kerusakan ekosistem diperkirakan akan berefek langsung pada pengeluaran makanan serta sumber protein rakyat rantau ini.

Sehubungan dengan itu, Mantan Kepala Staf Kantor Perdana Menteri Malaysia mengusulkan pembentukan Poros ASEAN sebagai kerangka kerjasama strategik yang menyatukan agenda rantai pasok keselamatan makanan, ketahanan iklim dan pembangunan ekonomi hijau. 

Melalui pendekatan ini, negara-negara ASEAN perlu memperkukuh mekanisme serantau seperti APTERR (ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve) dan pelaksanaan Food, Agriculture and Forestry Sectoral Plan (FAF-SP) 2026-2030 bagi memastikan rantau ini mempunyai sistem bekalan makanan yang lebih berdaya tahan.

Beliau turut menekankan bahwa perjuangan mewujudkan iklim yang halal tidak bisa dipikul beban oleh pemerintahan saja, tetapi Organisasi Islam, institusi dakwah, masjid, pesantren, kelompok petani, Ormas dan masyarakat sipil juga perlu menjadi agen perubahan dalam mendidik masyarakat mengenai tanggungjawab menjaga alam, mengurangi pemborosan energi dan makanan, serta mendukung ekonomi hijau.

Sementara itu, Ketua Umum PB STII, Faturrahman Mahfudz, menyatakan bahwa perubahan iklim dan ancaman krisis pangan adalah tantangan besar yang memerlukan kesamaan pandangan dalam kalangan negara-negara serumpun. Fathurrahman yang sekaligus menjabat sebagai Sekjend Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia juga menegaskan bahwa manusia sebagai khalifah di bumi wajib menjaga keseimbangan alam dan memperkukuh ketahanan pangan demi keberlangsungan hidup generasi yang akan datang.

Dia menambahkan, "Hubungan Indonesia dan Malaysia perlu diterjemahkan kepada kerjasama strategik yang lebih konkrit dalam bidang pertanian, keterjaminan makanan dan pembangunan lestari, selain memperkukuh jaringan masyarakat sipil ASEAN", ujarnya

Seminar yang berlangsung secara interaktif itu turut menghadirkan aktivis lingkungan hidup, akademisi, tokoh masyarakat dan pemerhati pertanian dari pelbagai latar belakang membincangkan masa depan kawasan ASEAN dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan krisis pangan global. 

Peserta yang hadir menyimak dengan serius paparan narasumber sekitar 60 menit sampai menjelang Maghrib.

Mengakhiri paparannya, Datuk Seri Shamsul Iskandar mengusulkan agar konsep Halal Climate dapat dijadikan sebagai gerakan pembaharuan dunia Islam.

“Sudah sampai masanya ormas-ormas Islam memperjuangkan iklim yang halal—iklim yang membawa rahmat, kesejahteraan dan keberlanjutan. Bukan iklim yang haram, yang merusak bumi, memiskinkan petani, menghancurkan ekosistem dan bahkan mengancam masa depan generasi mendatang. 

"Inilah jihad peradaban yang perlu kita dukung bersama,” tegas beliau. - (HIM/PP).