Oleh: Siti Aisyah, S.Sos.
Koordinator Kepenulisan Komunitas Muslimah Menulis (KMM) Depok

Setiap kali momen Lebaran usai, cerita lama kembali terulang. Arus balik tak hanya membawa para pemudik kembali ke kota, tapi juga mengiringi gelombang baru urbanisasi. Fenomena ini seolah menjadi rutinitas tahunan yang sulit dihindari.

Masyarakat desa, khususnya generasi muda berbondong-bondong pergi ke kota, membawa sebuah harapan untuk hidup lebih layak, meninggalkan kampung halaman yang kian sepi tak berpenghuni karena tak mampu janjikan masa depan. Kota dipandang sebagai pusat peluang, sementara desa sering kali dianggap minim akses dan terbatas secara ekonomi. Di Lebaran 2026 ini juga arus balik pun diprediksi akan lebih banyak dibanding arus mudik.

Sebagaimana yang diberitakan Tempo.co (30/3/2026), mobilitas masyarakat saat mudik Lebaran 2026 meningkat signifikan. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyebutkan, berdasarkan Mobile Positioning Data (MPD) selama 17 hari, total pergerakan mencapai 147,55 juta orang, melampaui proyeksi 143,92 juta atau naik 2,53 persen. Lonjakan ini terutama terlihat pada arus balik 28-29 Maret 2026, ditandai peningkatan kendaraan menuju Jakarta sekitar 2 persen dan lebih dari 200 ribu penumpang per hari di Bandara Soekarno-Hatta.

Namun, di balik arus urbanisasi tersebut, tersimpan kenyataan pahit yakni kesenjangan ekonomi yang menganga antara desa dan kota. Ketimpangan pembangunan, akses pekerjaan, serta fasilitas umum membuat desa makin tertinggal dan kehilangan daya tarik bagi masyarakatnya sendiri. Akibatnya, desa perlahan kehilangan sumber daya manusia produktif, sementara kota justru semakin padat dan terbebani secara demografis. Kepadatan ini tidak hanya memicu persaingan kerja yang ketat, tapi juga berpotensi menimbulkan berbagai persoalan sosial baru.

Jika kondisi ini terus berulang tanpa solusi yang menyeluruh, maka kesenjangan akan semakin melebar. Urbanisasi bukan sekadar perpindahan penduduk, tapi cerminan belum meratanya pembangunan dan kesejahteraan. Maka, diperlukan perhatian serius untuk membangun desa secara berkelanjutan agar mampu menjadi tempat yang layak dan menjanjikan bagi masyarakatnya, sehingga arus urbanisasi tidak lagi menjadi satu-satunya pilihan hidup bagi masyarakat desa.

Akar Masalah Urbanisasi

Fenomena urbanisasi yang terus berulang setiap tahun tidak bisa dilepaskan dari akar persoalan yang lebih dalam, yakni sistem ekonomi yang melandasinya, yakni sistem ekonomi kapitalis. Dalam sistem kapitalisme, pembangunan cenderung berorientasi pada keuntungan dan pertumbuhan di pusat-pusat ekonomi. Kota menjadi magnet utama karena dianggap paling menjanjikan secara investasi dan infrastruktur, sementara desa diposisikan sebagai wilayah pinggiran yang tidak prioritas. Akibatnya, kesenjangan antara desa dan kota bukan hanya terjadi, tetapi terus melebar dari waktu ke waktu.

Kebijakan anggaran pun memperlihatkan kecenderungan yang sama. Pembangunan yang bersifat kota sentris, bahkan sering kali Jakarta sentris, membuat desa seolah hanya mendapat sisa dari kue pembangunan. Infrastruktur, akses pendidikan, layanan kesehatan, hingga peluang ekonomi lebih banyak terkonsentrasi di perkotaan. Sementara itu, desa harus berjuang dengan keterbatasan yang ada.

Program-program yang diklaim sebagai upaya pemberdayaan desa, seperti koperasi desa atau badan usaha milik desa, sering kali tidak dirancang secara serius untuk membangun kemandirian ekonomi. Tidak sedikit yang hanya menjadi formalitas kebijakan, sekadar memenuhi target administratif tanpa dampak signifikan bagi masyarakat.

Lebih memprihatinkan lagi, program ekonomi desa kerap menjadi ladang bancakan bagi segelintir pihak yang punya kekuasaan. Alih-alih benar-benar memberdayakan masyarakat, proyek-proyek tersebut justru rawan disalahgunakan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Praktik semacam ini memperkuat ketimpangan dan memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap program pembangunan. Pada akhirnya, desa tetap tertinggal, kesempatan kerja minim, dan wajar jika masyarakatnya memilih meninggalkan kampung halaman demi mencari penghidupan yang lebih baik di kota.

Solusi Islam

Namun lain halnya dengan sistem Islam. Dalam perspektif Islam, pembangunan tidak diukur dari tingginya gedung-gedung di kota atau pesatnya pertumbuhan ekonomi di pusat-pusat bisnis, melainkan dari terpenuhinya kebutuhan setiap individu rakyat, di mana pun mereka berada.

Apalagi politik ekonomi Islam menempatkan negara sebagai penanggung jawab utama dalam menjamin kebutuhan dasar masyarakat, seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Tentu saja dalam negara (Khilafah) Islam, pemimpinnya (Khalifah) bertanggung jawab mengurusi semua urusan rakyatnya. Rasulullah SAW bersabda, “Imam (pemimpin) adalah raa’in (pengurus/pemelihara) dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya” (HR Bukhari dan Muslim).

Karena itu, pembangunan tidak boleh terpusat di kota saja, tetapi harus merata hingga ke pelosok desa. Di mana ada manusia yang membutuhkan, di situlah negara hadir membangun, memastikan tidak ada wilayah yang terabaikan.

Lebih dari itu, Islam memberikan perhatian besar pada sektor pertanian sebagai penopang utama kehidupan masyarakat desa. Negara akan mengelola sektor ini secara serius, mulai dari penyediaan lahan, irigasi, benih, hingga distribusi hasil panen. Kebijakan yang diambil bukan semata untuk keuntungan pasar, tetapi untuk memastikan kesejahteraan para petani dan stabilitas pangan bagi seluruh rakyat. Dengan pengelolaan yang optimal, desa tidak lagi dipandang sebagai wilayah tertinggal, melainkan sebagai pusat produksi yang kuat dan mandiri.

Tak hanya berhenti pada kebijakan, pemimpin dalam Islam, yakni khalifah, memiliki tanggung jawab langsung terhadap kondisi rakyatnya. Ia tidak cukup hanya menerima laporan dari bawahan, tapi juga melakukan inspeksi hingga ke pelosok negeri untuk melihat secara nyata keadaan masyarakat. Dengan cara tersebut, berbagai persoalan di desa dapat diketahui secara cepat dan ditangani dengan tepat. Kepemimpinan yang dekat dengan rakyat inilah yang menjadikan pembangunan benar-benar berorientasi pada kebutuhan manusia, bukan sekadar angka atau pencitraan.[]