Purwakarta (www.parahyangan-post.com) - Rekan Budi Hermawan (RBH) lakukan pembentukan sekaligus pelantikan pengurus koordinator Kabupaten (Korkab) dan koordinator kecamatan (korcam)sebagai bagian program kerja kedepan serta capaian yang akan dilaksanakan. 

"Rekan Budi Hermawan (RBH) saya jelaskan bukan afiliasi partai politik tetapi merupakan sarana dan prasarana fastabiqul khoirot yaitu mendistribusikan kegiatan sosial Yayasan Alhidayah darul iman berkolabirasi Sigap yang langsung menembus ke desa-desa" ungkap H Budi Hermawan,  Presiden Yayasan Alhidayah Darul Iman, saat pengukuhan RBH, Minggu (16/1). 

Menurutnya, RBH sebagai sarana infrastruktur menjalankan program kegiatan sosial, keagamaan, dan kepemudaan untuk kepentingan umat yang lebih bermanfaat. "Fasilitas umum sosial keagamaan,  kepemudaan ingin manfaat dan berkah dan ingin terus bermanfaat untuk kepentingan masyarakat secara luas" jelasnya. 

"Hari ini kita kukuhkan korkab dan korcam RBH sebagai bagian pembentukan jaringan dari mulai Kabupaten sampai desa sehingga kedepannya program-program kita akan lebih kuat dan lebih dirasakan umat secara luas" tegasnya. 

"Semua kegiatan sosial motor penggerak ekonomi sepertiganya untuk kepentingan anak yatim dan sampai saat ini terus berjalan dan mudah-mudahan kedepannya lebih besar dan maju lagi" harapnya. 

Sementara, Camat Campaka H Ade Sumarna SH, mengucapkan selamat atas dilantiknya RBH. Adapun kegiatan politik maupun tidak silahkan..."paling tidak kegiatan politik sosialis sudah dilakukan oleh RBH melalui kegiatan sosial yang selama ini sudah dilakukan " ungkap Camat. 

"Minimal peningkatan ekonomi masyarakat dua desa minimal dua desa yakni desa Kertamukti dan desa cimahi adanya Yayasan darul iman ini bisa dirasakan manfaatnya melalui kegiatan sosial yang selama ini dilakukan" tegasnya. 

Pada kesempatan tersebut dilaksanakan pengukuhan sekaligus pengambilan sumpah Korkab oleh presiden Yayasan Alhidayah Darul Iman H Budi Hermawan dan Korcam sejumlah  17 kecamatan oleh ketua RBH, KH Munawar Kholil SH. Dan sekaligus penyerahan masing-masing SK pengurus Kabupaten dan kecamatan sebagai bagian legalitas organisasi.  

(Agus/pp)