Oleh: Mugi Muryadi
Penulis adalah pegiat literasi, pemerhati sosial, lingkungan, dan pendidikan.

BENCANA - Banjir dan longsor sebenarnya bukan kejutan bagi negara rawan bencana seperti Indonesia. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana 2024 mencatat banjir dan longsor mendominasi lebih dari 70 persen bencana nasional. Intensitas hujan ekstrem terus meningkat akibat perubahan iklim global. Laporan IPCC Sixth Assessment Report 2023 menegaskan kawasan tropis mengalami lonjakan curah hujan signifikan. Sumatra menjadi cermin akumulasi risiko alam dan ulah manusia.

Setelah bencana terjadi, persoalan tidak berhenti pada lumpur dan reruntuhan. Tantangan terbesar justru muncul pada fase pemulihan yang panjang dan kompleks. Presiden Prabowo Subianto mengakui pemulihan terhambat medan berat dan kondisi alam. Akses jalan terputus, listrik padam, dan air bersih terbatas menjadi keluhan utama warga. Situasi ini terlihat jelas di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Pemulihan membutuhkan waktu, tenaga, dan kesabaran kolektif.

Teori bencana menjelaskan bahwa dampak tidak pernah merata. Ben Wisner dalam At Risk 2014 menegaskan bencana selalu membuka ketimpangan sosial. Wilayah terpencil dan kelompok rentan biasanya pulih paling lambat. Fakta lapangan di Sumatra menguatkan teori tersebut. Daerah dengan akses terbatas mengalami keterlambatan bantuan dan pemulihan. Ketimpangan kapasitas inilah yang sering memicu frustrasi publik.

Bencana Sumatra tidak berdiri tunggal. Kerusakan lingkungan menjadi faktor struktural yang terus berulang. Pembalakan liar dan alih fungsi hutan mengurangi daya serap tanah secara drastis. Penelitian CIFOR 2022 menunjukkan deforestasi menggandakan risiko banjir. Tata ruang yang mengabaikan peta risiko memperparah dampak bencana. Banyak permukiman berdiri di daerah rawan banjir dan longsor.

”Saya sudah katakan berkali-kali, saya tidak punya tongkat Nabi Musa, tapi semua bekerja keras,” ujar Presiden. Presiden Prabowo Subianto menyapa warga saat meninjau posko pengungsian di MAN 1 Langkat, Sumatera Utara, Sabtu (Kompas, 13/12/2025). Presiden memastikan suplai pangan mencukupi dan penanganan bencana terus berjalan. Pernyataan Presiden tentang ketiadaan tongkat Nabi Musa bersifat simbolik. Pesan ini menegaskan bencana tidak bisa diselesaikan secara instan. Ulrich Beck dalam Risk Society 1992 menjelaskan masyarakat modern menuntut solusi cepat atas risiko kompleks. Padahal risiko lingkungan membutuhkan proses panjang dan kolaboratif. Ketidaksabaran publik sering memperkeruh proses pemulihan.

Secara konseptual, bencana bukan sekadar peristiwa alam. UNDRR dalam Global Assessment Report 2022 mendefinisikan bencana sebagai interaksi bahaya dan kerentanan. Bahaya alam berubah menjadi bencana ketika sistem sosial rapuh. Karena itu, pemulihan tidak cukup dengan membangun ulang fisik. Pemulihan harus memperkuat sistem sosial, ekonomi, dan lingkungan secara bersamaan. Tantangan inilah yang dihadapi Sumatra hari ini.

Pemulihan harus berbasis data risiko terkini dan peta kerentanan. Teknologi satelit dan drone mempercepat pemetaan wilayah terdampak. Laporan World Bank 2023 menunjukkan pemetaan digital mempercepat rehabilitasi hingga 30 persen. Pemerintah dapat menggandeng perguruan tinggi dan startup lokal. Kolaborasi ini mempercepat keputusan berbasis bukti lapangan.

Inovasi juga diperlukan untuk pemulihan layanan dasar. Energi terbarukan portabel dapat menjadi solusi listrik darurat. Panel surya mobile telah digunakan UNDP di Filipina pascabencana 2021. Air bersih dapat dipenuhi melalui penyaring air sederhana berbasis komunitas. Inovasi ini mengurangi ketergantungan pada infrastruktur besar yang rusak. Pendekatan ini cocok untuk wilayah Sumatra yang sulit dijangkau.

Dimensi psikologis warga terdampak sering terlupakan. Presiden menyinggung ketegaran masyarakat sebagai modal sosial penting. Stevan Hobfoll dalam Stress, Culture, and Community 1998 menekankan dukungan sosial mempercepat pemulihan trauma. Layanan psikososial berbasis komunitas perlu diperluas. Kader lokal dapat dilatih menjadi pendamping pemulihan mental. Pendekatan ini lebih berkelanjutan daripada bantuan sesaat.

Dalam jangka menengah, relokasi dan perumahan aman menjadi strategi penting. Pemerintah telah menyiapkan pendataan rumah rusak dan lokasi hunian baru. Prinsip build back better harus diterapkan konsisten. OECD dalam Disaster Resilient Futures 2020 menegaskan pembangunan ulang harus lebih aman. Rumah tahan bencana dan lingkungan hijau perlu menjadi standar. Tanpa perubahan, risiko bencana akan berulang.

Mitigasi menjadi kunci agar tongkat Nabi Musa tidak selalu dinantikan. Penertiban pembalakan liar harus konsisten dan transparan. Penelitian Luca Tacconi 2019 menunjukkan penegakan hukum menurunkan deforestasi signifikan. Pendidikan kebencanaan perlu diperkuat sejak sekolah. Masyarakat berpengetahuan lebih siap menghadapi risiko. Mitigasi berbasis komunitas terbukti efektif di Jepang dan Bangladesh.

Sumatra tidak membutuhkan keajaiban. Sumatra membutuhkan kebijakan rasional, ilmu pengetahuan, dan kerja kolektif. Bencana adalah ujian kapasitas negara dan masyarakat. Pernyataan Presiden menegaskan pentingnya kerja keras, bukan mukjizat. Dengan mitigasi kuat dan pemulihan kreatif, kehancuran bisa diubah menjadi ketangguhan. Di situlah makna sejati kehadiran negara setelah bencana.(*)