Oleh: Boy Anugerah
Founder dan Peneliti Utama Senayan Geopolitical Forum (SGF)

Oman, sebuah negara yang terletak di bagian timur hingga tenggara Semenanjung Arab dengan kontur geografis yang didominasi oleh gurun yang kering dengan daerah pesisir yang lembap menjadi sebuah pengecualian dalam lanskap geopolitik Timur Tengah saat ini. Ketika polarisasi politik begitu kuat menghujam kawasan dengan hanya dua pilihan, berada pada sisi pro-Amerika Serikat (AS)—dan juga Israel sebagai proksi, atau berseberangan dengan AS, Oman tampil bak oase perdamaian di padang gurun konflik kawasan. Sikap netral dan menjunjung tinggi perdamaian yang dianut Oman dalam konflik yang meletus antara AS dan Iran sejak Februari lalu inilah yang memantik kemarahan Donald Trump yang mengancam akan meledakkan Oman karena dianggap tidak pro-kebijakan AS.

Oman bukanlah negara pasif yang hanya menjadikan netralitas dan komitmen perdamaian berada dalam tataran konseptualisasi saja; Oman turun gelanggang secara aktif mengupayakan perdamaian. Hal ini tergambar secara jelas dari kontribusi Oman dalam memediasi AS dan Iran jauh sebelum perang meletus pada Februari lalu. Peran mediasi yang dijalankan oleh Oman tidak datang secara ujug-ujug. Posisi Oman sebagai mediator konflik adalah resultante kapasitas diplomatik Oman dalam memperoleh kepercayaan AS dan Iran sekaligus, yang mana pada keduanya Oman menjalankan hubungan persahabatan yang baik. Hal ini berbeda dengan sikap negara-negara kawasan lainnya yang lebih memilih sikap pragmatis pro-AS dan memilih bungkam atas dukungan AS terhadap Zionis yang melakukan genosida di Gaza. Oman juga menolak “politik adu kepala banteng” yang dijalankan Iran terhadap AS yang dapat membahayakan eksistensi 5 juta lebih penduduknya.

Rekam Jejak Panjang Sang Juru Damai

Jauh sebelum memainkan peran mediasi dalam konflik AS-Iran, Oman sudah memiliki rekam jejak panjang dalam “mendinginkan kepala” pihak-pihak yang berseteru. Oman yang berbatasan langsung dengan Yaman telah mengambil posisi pro-aktif untuk menengahi konflik yang melibatkan kelompok Houthi, pemerintah Yaman yang diakui oleh dunia internasional, serta koalisi pimpinan Arab Saudi. Oman juga pernah memainkan peran diplomasi yang signifikan di balik layar dalam memulihkan hubungan antara Arab Saudi dan Iran. Kepiawaian Oman dalam memediasi dua kekuatan besar Timur Tengah ini terhitung signifikan bagi perdamaian guna mencegah konflik sektarian yang semakin luas. Keberhasilan Oman ini mendapat pengakuan luas dari negara-negara Timur Tengah, hingga ke tataran global. Reputasi inilah yang mendorong AS untuk menyetujui peran mediasi yang dilakukan Oman terhadap AS dan Iran.

Sebagai sebuah negara berdaulat, Oman meletakkan konsepsi politik luar negerinya pada prinsip netralitas-aktif, mengedepankan sikap non-intervensi, serta mengutamakan dialog dalam setiap konflik. Oman juga menolak untuk memilih opsi keberpihakan pada blok atau kekuatan manapun, serta lebih memililih bertindak sebagai mediator yang mengupayakan perdamaian. Hal inilah yang membuat Oman sering dilabeli sebagai “Swiss-nya Timur Tengah”. Seperti halnya Swiss, komitmen untuk bersikap netral dan berpihak pada setiap upaya perdamaian sejatinya bukan lahir karena kelemahan militer yang melekat pada Oman. Kekuatan militer Oman termasuk salah satu yang paling terlatih dan profesional di Jazirah Arab dengan total 44.000 personel aktif dengan fokus kekuatan militer pada pertahanan teritorial, pengamanan perbatasan, dan penjagaan Selat Hormuz yang bernilai strategis bagi perekonomian Oman dan keamanan energi kawasan. Jikapun pada suatu hari Oman akan turun ke gelanggang perang, dunia internasional akan lebih meyakini bahwa pilihan sikap tersebut adalah upaya untuk mempertahankan diri (kedaulatan nasional), alih-alih sikap agresif untuk menguasai negara lain.

Tekanan Dua Kutub Konflik

Kini, perang AS dan Iran yang memakan waktu lebih dari 90 hari menjadi batu ujian diplomasi yang terjal bagi Oman. Baik AS maupun Iran memainkan trik diplomasi masing-masing untuk menggiring Oman keluar dari cangkang netralitasnya. Mengutip pemberitaan Wal Street Journal di awal Juni ini, AS telah meningkatkan tekanan diplomatik terhadap Oman dengan memaksa Oman untuk meninggalkan netralitas diplomatiknya dan memutus hubungan diplomatik dengan Iran. Mengutip laman Anadolu Aagency (AA), Washington mulai berpandangan bahwa netralitas Oman dalam konflik merupakan bentuk sikap Oman yang dianggap tidak selaras, bahkan memusuhi kepentingan AS. Pada titik ekstrem, pernyataan Trump untuk meledakkan Oman merupakan klimaks ketidaksukaan AS terhadap netralitas politik luar negeri yang dijalankan Oman.

Iran selaku seteru AS dalam peperangan juga melakukan pendekatan yang sama, meskipun terlihat sedikit lebih lunak. Iran yang melakukan perang blokade laut dengan AS di Selat Hormuz mengajak Oman berunding untuk menerapkan protokol bersama bagi pengelolaan dan pengenaai tarif di selat tersebut. Protokol ini lebih lanjut akan akan mewajibkan kapal komersial untuk meminta izin dan membayar biaya transit atau retribusi pelayaran hingga USD 2 juta per lintasan atau setara dengan IDR 34 miliar yang diklaim sebagai biaya navigasi dan reparasi kerusakan akibat konflik. Sikap Iran dan upayanya menggandeng Oman sebagai dua negara yang mengapit jalur tersempit di Selat Hormuz ini telah memantik kemarahan dari AS, Uni Eropa, dan juga negara-negara kawasan yang menganggap Selat Hormuz sebagai perairan internasional yang terbuka untuk pelayaran apa pun dengan tujuan damai.

Tekanan dari dua sisi tak secara otomatis membuat Oman gamang apalagi remuk. Bagi para pemangku kepentingan diplomatik di Oman, tekanan dari negara sahabatnya merupakan ujian bagi kedewasaan geopolitik serta keluwesan Oman dalam mengayun langkah-langkah diplomasi. Dalam konteks konflik AS dan Iran, Oman memainkan dua mode diplomasi secara mengayun dan bersamaan, yakni shuttle diplomacy dan shockbreaker diplomacy sekaligus. Oman secara tegas menolak seruan AS untuk memutus hubungan diplomatik dengan Iran yang telah berlangsung 55 tahun lamanya terhitung sejak 26 Agustus 1967. Oman juga tidak memberikan persetujuan terhadap tawaran Iran untuk melakukan pemajakan terhadap kapal-kapal yang melintas di Selat Hormuz yang akan merusak stabilitas perdagangannya dengan negara-negara lain.

Pilihan sikap Oman yang tetap netral tersebut merupakan bentuk komitmen jangka panjang Oman dalam memediasi dua pihak yang bertikai. Jika Oman menerima salah satu usulan dari kedua negara tersebut, maka secara tidak langsung Oman menjadi pihak yang berpihak dalam konflik ini. Sikap ini dapat merusak shuttle diplomacy yang selama ini dimainkan. Dalam bahasa yang sederhana, Oman masih menjaga peluang dan kontinuitas shuttle diplomacy yang telah mereka inisiasi jauh sebelum perang pecah. Dalam konteks yang lebih dalam, Oman juga memainkan peran shockbreaker diplomacy yang jauh lebih krusial. Timur Tengah dewasa ini telah kehilangan imparsialitasnya karena preferensi untuk mengejar kepentingan nasional sendiri. Dalam konteks ini, Oman menjadi satu-satunya oase perdamaian yang dapat diharapkan untuk menavigasi perdamaian di kawasan dan meredam konflik meledak dalam skala dan intensitas yang lebih besar. Betul bahwa mediasi sekarang sudah diambil alih oleh Pakistan, serta Rusia dan Tiongkok yang memainkan persuasi secara tidak langsung. Tapi sikap khidmat Oman terhadap netralitas memainkan kontribusi tersendiri yang tak kalah besar.

Pembelajaran Indonesia

Indonesia perlu menjadikan Oman sebagai lesson-learned bagi pematangan diplomasi secara jangka panjang. Indonesia yang menganut prinsip politik luar negeri bebas-aktif sejatinya segaris dengan prinsip netralitas diplomasi Oman. Garis netralitas Indonesia bahkan lebih tebal karena amanat mewujudkan perdamaian dunia melalui ranah diplomasi diamanatkan secara tersurat dalam konstitusi. Hanya saja kecenderungan Indonesia saat ini adalah terjebak pada pragmatisme geopolitik, sehingga melupakan khittah politik luar negerinya. Bergabungnya Indonesia ke dalam Board of Peace (BoP), aksesi ke BRICS+ dan upaya aksesi ke OECD yang bertolak belakang, serta kunjungan luar negeri sporadis kepala negara ke banyak negara dengan spektrum kunjungan yang sangat lebar dan tidak terfokus merupakan cermin kegamangan rezim saat ini dalam mengayun politik luar negeri bebas-aktif secara terukur. Oman, bukan saja menjadi oase perdamaian di Timur Tengah, tapi juga dapat menjadi guru bagi Indonesia untuk belajar berkhidmat pada netralitas. (*)