Home Polkam Tolak Politik Identitas

Tolak Politik Identitas

Dari Sarasehan Kesbangpol DKI tentang Peningkatan Pemahaman UU Bidang Politik

76
0
SHARE
Tolak Politik Identitas

Kesbangpol DKI Beri Peningkatan Pemahaman UU Bidang Politik

Tolak Politik Identitas

Jakarta, parahyangan-post.com- Politik identitas membuat persatuan dan keharmonisan bangsa retak. Belajar dari pemilu lalu, kerusakan yang ditimbulkannya  masih belum sembuh  hingga sekarang. Untuk itu pada pemilu 2024  mendatang, politik identitas harus ditolak.

Hal tersebut disampaikan Dirintelkam Polda Metro Jaya Kompol Timur Prasetya, pada acara “Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Undang–undang Bidang Politik Angkatan III Tahun 2022” di Hotel Sunlake, Sunter, Jakarta Utara, Rabu (23/11). Kegiatan dilaksankan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi DKI Jakarta.

“Sampai sekarang masyarakat masih  terpecah-pecah oleh politik identitas. Perang di dunia siber masih kencang dan akan semakin menajam menjelang pemilu 2024. Untuk itu saya berharap seluruh Ormas yang mengikuti sarasahen ini menjadi benteng untuk melawan poilitik identitas itu,” ujar Timur.  

Sarasehan  diikuti sebanyak 300 peserta, perwakilan dari 16 organisasi masyarakat dari semua unsur di daerah Jakarta. Hadir juga  perwakilan pimpinan pusat Persaudaraan Jurnalis Muslim Indonesia (PJMI).

Sebelum Timur, Ketua Badan Kesbangpol DKI Taufan Bakri menyampaikan pendidikan pemilih dan literasi demokrasi harus dilakukan secara komprehensif, holistik dan integral.

"Pemilih cerdas menjadi syarat bagi terwujudnya Pemilu berintegritas. Pemerintah DKI melalui Badan Kesbangpol berkepentingan dan berkomitmen kuat untuk mendukung pelaksanaan Pemilu yang kondusif, terbuka dan jujur tanpa diskriminasi," kata Taufan yang disampaikan Kepala Bidang Politik dan Demokrasi Bakesbangpol DKI Theodor Adolf Ngantung, saat membuka kegiatan tersebut.

Sementara Theodor Adolf Ngantung, menjelaskan, kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka memberikan pemahaman dan meningkatkan pengetahuan tentang Undang-Undang Bidang Politik.

"Acara ini sekaligus ajang silaturahim antar ormas. Kami berharap kegiatan ini menambah wawasan tentang UU di bidang politik agar Pemilu dan Pemilukada 2024 dapat terlaksana dengan sukses dan lancar," kata Theodor.

Selain Timur, ikut memberikan pemahaman Komisioner KPU DKI Muhammad Tarmizi dan Komisioner Bawaslu DKI Dr. siti Rahman.

Di sisi lain, Ketua PJMI Ismail Lutan menyampaikan pihaknya mendukung kegiatan pendidikan politik atau literasi demokrasi yang dilakukan secara terencana, sistematis, berkesinambungan, dan berkualitas.

"Kegiatan sosialisasi Kesbangpol DKI ini menjadi salah satu bagian untuk mewujudkan pelaksanaan Pemilu serentak yang adem dan sukses," ujarnya.

Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), data Kependudukan Semester II Tahun 2021 pada 30 Desember 2022 penduduk Indonesia mencapai 273.879.750 jiwa. Atau terdapat kenaikan sebanyak 2.529.861 jiwa dibanding tahun 2020.

Dari jumlah tersebut. Berdasarkan pemutakhiran data pemilih per Maret 2022 oleh KPU, jumlah calon pemilih Pemilu Serentak 2024 sebanyak 190.573.769 jiwa.

Angka tersebut berdasarkan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB) di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota per Maret 2022. Dari total jumlah pemilih sebanyak 190 juta lebih, ada 88 516 pemilih baru, dan 135.954 pemilih tidak memenuhi syarat.***(Aboe/pp/RS)