Home Polkam SWI Undang Presiden Jokowi Hadiri Deklarasi

SWI Undang Presiden Jokowi Hadiri Deklarasi

Diikuti 200 Wartawan dari Seluruh Indonesia

175
0
SHARE
SWI Undang Presiden Jokowi Hadiri Deklarasi

Keterangan Gambar : Presiden RI Joko Widodo

SWI Undang Presiden Jokowi Hadiri Deklarasi

Diikuti 200 Wartawan dari Seluruh Indonesia

Bogor, parahyangan-post.com- Sekber Wartawan Indonesia (SWI)  mengundang Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi untuk menghadiri deklarasi yang akan berlangsung pada  22 Juli 2022. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Maryoko Aiko, saat bincang-bincang dengan sejumlah wartawan di Ladang Coffe Park, Jl. Paso, Jagakarsa, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu.

“Iya betul. Kita  mengundang Bapak Presiden Jokowi untuk menghadiri deklarasi SWI yang insya Allah akan dilaksankan pada tanggal 22 Juli nanti,”  ujar Maryoko.

Deklarasi ini, lanjut Maryoko, akan dibarengi dengan Rakernas pertama untuk kepengurusan yang pertama.

“Deklarasinya tanggal 22 Juli, kemudian dilanjutkan dengan Rakernas hingga 25 Juli,” terangnya.

Dikatakan Maryoko, selain Presiden Jokowi, pihaknya juga mengundang sejumlah menteri dan pejabat penting lainnya. Diantaranya Ketua MPR H. Bambang Soesatyo, SE MBA, Ketua DPR Dr. Puan Maharani Nakshatra Kusyala Devi, S.Sos,  Kepala Staf Kpresidenan Jendral (Purn) Moeldoko, Menteri Komunikasi dan Informatika  Johnny G. Plate dan Ketua  Dewan Pers yang baru Prof. DR. Azyumardi Azra, MA.

Lebih jauh Maryoko menjelaskan Deklarasi akan dihadiri sekitar  200 peserta, berasal dari seluruh Tanah Air. Baik di tingkat DPW (Propinsi) maupun tingkat DPD (Kabupaten/Kota).

“Sebenarnya Deklarasi ini sudah 2 tahun tertunda akibat pandemi covid-19. Mudah-mudahan sampai pada hari H, semua berjalan aman,” harap Maryoko.

Di tempat yang sama, Ketua Panitia, Riki, menjelaskan,  semua persiapan untuk deklarasi sedang berjalan. Ia berharap semuanya lancar.

“Kami hanya memfasilitasi 200 peserta dari seluruh utusan.  Masing-masing  DPW/DPD dibatasi mengirim hanya tiga orang. Jika ada utusan yang melebihi ketentuan, tetap kami fasilitasi tapi tidak boleh ikut dalam deklarasi dan sidang-sidang,” terang Riki.*** (aboe/pp)