Home Hukrim Suta Widhya: Rezim Saat Ini Harus Berani Untuk Menghentikan Kerusakan Hutan

Suta Widhya: Rezim Saat Ini Harus Berani Untuk Menghentikan Kerusakan Hutan

291
0
SHARE
Suta Widhya: Rezim Saat Ini Harus Berani Untuk Menghentikan Kerusakan Hutan

JAKARTA -- Parahyangan Post  --Isu Perpanjangan masa jabatan dan pembangunan ambisius Ibu Kota Negara (IKN) yang merusak PAMOR Jokowi hendaknya segera diperbaiki bila tidak ingin berhenti sebelum tahun 2024. 

Kekuatan militer manapun tidak akan mampu menyelamatkan dirinya andai rakyat sudah bergerak serentak ke arah penolakan terhadap dirinya. 

"Meski yang terlihat sekarang seakan demonstrasi 11 April bisa direndam oleh kasus ketupat Bengkulu buat Ade Armando. Tapi, itu tidak akan selesai meski Menteri Serbaguna LBP menggalang big data dan ketua partai yang patuh lantaran punya masalah," Ungkap Pengamat Hukum Politik Suta Widhya SH., Sabtu (7/5) sore di Banjarnegara, Jawa Tengah. 

Menurut Suta, pemerintah sudah tidak mampu mengendalikan distribusi dan   harga minyak goreng di dalam negeri sebagai indikator melemahnya kekuasaan dari Rezim saat ini. 

Awal melemahnya rezim terlihat dari kelangkaan pasokan minyak goreng. Kemudian timbul lonjakan harga minyak goreng non subsidi yang mencapai seratus persen jelas  membuat gejolak l luar biasa di Masyarakat.

"Ini ironis di satu pihak ada pelepasan belasan juta Hektar lahan hutan negara yang dikonversi bagi para pengusaha sawit. Nyatanya tidak juga membuat negara untuk mampu memgamankan pasokan minyak goreng bagi rakyat banyak. Lucunya,  tidak ada pemasukan negara atas pelepasan Hutan tersebut berupa PNBP dan lainnya."Lanjut Suta. 

Suta curiga ada jutaan hektar hutan lenyap dan Hilang. Ia heran mengapa walau diberikan hutan melalui pelepasan Hutan, namun  tidak memberikan masukan pendapatan terhadap negara. Bahkan Sawit juga diberikan Insentif yang cukup besar oleh uang rakyat Indonesia melalui APBN.

Ada Rp. 57.7 triliun Dana insentif Bagi Perusahaan Sawit. Ini terjadi karena permainan mafia sawit Dan MIGOR yang sudah sangat sangat diluar kendali kekuasaan negara untuk melakukan pengawasan arus distribusi dan ketentuan harga.

"Kejaksaan Agung jangan hanya berhenti dengan menetapkan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Dirjen Daglu Kemendag) Indrasari Wisnu Wardhana dan para pelaku usaha migor sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO atau minyak goreng mentah. Tapi, juga seluruh oknum birokrasi di semua tingkatan yang bersinggungan dengan mafioso minyak goreng harus diungkap tuntas bila negeri ini ingin diselamatkan dari kemunduran," lanjut Suta. 

"Sekali lagi kami katakan, mengatasi kondisi genting ini dibutuhkan ketegasan dari Jokowi sebagai pemegang Kuasa tertinggi di negara untuk kembali mengambil kendali penuh terhadap ketersediaan dan harga MIGOR yang saat ini masih berada dalam kendali para mafia. Mampukah Jokowi membuat harga kembali Rp. 28.000 / 2 liter minyak goreng?"Tutup Suta.

(hans/pp)