Home Opini Sekolah Tatap Muka, Jangan Sampai Ada Korban Jiwa

Sekolah Tatap Muka, Jangan Sampai Ada Korban Jiwa

63
0
SHARE
Sekolah Tatap Muka, Jangan Sampai Ada Korban Jiwa

Keterangan Gambar : Sanya Khaerunnisa, Alumni Universitas Indonesia (UI)

Oleh: Sanya Khaerunnisa, Alumni Universitas Indonesia 

BERBAGAI - Desakan publik untuk sekolah tatap muka membuat pemerintah menyampaikan keputusannya pada Juli 2021 tanpa memberi perhatian berimbang pada penyiapan infrastruktur dan protokol kesehatan yang justru berisiko tinggi membentuk klaster baru. Padahal yang dibutuhkan tanggung jawab pemerintah untuk melaksanakan KBM di masa pandemi. Seperti menyediakan infrastruktur-fasilitas, memastikan kesiapan sekolah, serta merancang mitigasi risiko yang baik.

Setidaknya ada lima hal yang harus disiapkan selain sekolah yaitu, pemerintah daerah, guru, orang tua dan anak. Penyiapan ini seharusnya tidak dilakukan secara paralel dengan pembukaan sekolah tatap muka sebagai bentuk perlindungan terhadap keselamatan anak-anak di sekolah. Jadi bisa saja sekolah tatap muka, tapi jangan sampai ada korban jiwa.

Nadiem mengatakan Indonesia termasuk negara yang tertinggal karena hanya 15% sekolah yang buka dibanding 85 persen dari  semua negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik. Desakan dan kekhawatiran tertinggalnya Indonesia ini akhirnya berhasil membuat pemerintah berani menggadaikan keselamatan penduduknya. Apakah Indonesia tidak belajar untuk tidak mengulang kesalahan ketika meremehkan kasus Covid-19 di awal pandemi?

Kondisi ini memang sulit, ada penurunan kualitas pendidikan karena pendidikan makin jauh dari gambaran ‘mendidik’, bahkan sekadar transfer ilmu saja tidak berjalan optimal. Siswa hanya dijejali tugas-tugas untuk dikerjakan serta ujian untuk penilaian, tidak ada proses berpikir kritis sebagaimana layaknya sebuah pendidikan. Namun, di sisi lain ada risiko penularan Covid-19 di klaster sekolah. Seharusnya penguasa tidak menutup mata, dasar pembuatan keputusan haruslah kemaslahatan rakyat, bukan tekanan pihak luar. Yang harus dipikirkan adalah kebijakan yang memang kita butuhkan, yang paling efektif menekan kasus Covid-19 sekaligus efektif untuk melakukan proses pendidikan, tidak hanya ikut-ikutan.

Keputusan apa pun yang dibuat, butuh sinergi dari semua elemen agar negara bisa efektif. Bukan hanya tanggung jawab Kemendikbud, melainkan juga pemimpin negara karena pendidikan adalah kebutuhan dasar rakyat yang wajib dipenuhi secara optimal. Ini semua butuh satu komando yaitu pemimpin yang cakap membuat keputusan penting dalam kondisi genting. Pemimpin yang menjadikan kemaslahatan rakyat adalah hal utama, bukan kepentingan pribadi, apalagi para pemilik modal. Pemimpin yang melakukan tugas riayah (pengaturan) urusan umat sesuai dengan ketentuan syariat, bukan malah kufur nikmat. Inilah pemimpin yang digambarkan Rasulullah SAW di bawah sistem Islam.

Seharusnya pemerintah mengoptimalkan upaya 3T selain 3M terlebih dahulu untuk memutus rantai penularan Covid-19. Upaya 3M dan 3T selaras dengan upaya sistem Islam menangani wabah sejak awal sehingga penularannya bisa diminimalisir, yaitu menjaga jarak (social distancing) dan isolasi dari penyakit. Dari Usamah bin Zaid, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Tha’un (penyakit menular/wabah kolera) adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu Wa Ta’ala untuk menguji hamba-hamba-Nya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari darinya.” (HR Bukhari Muslim). 

Jika upaya 3T dan 3M sudah optimal maka akan didapatkan data mana daerah yang minim kasus dan tidak untuk menjalankan program sekolah tatap muka dengan syarat protokol kesehatan yang ketat. Penjagaan yang dilakukan oleh Islam tercermin dari hadits Rasulullah SAW yang memerintahkan untuk bersungguh-sungguh mengurus rakyatnya dan menempatkan keselamatan warganya diposisi terpenting, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, “Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari). 

Negara bersistem Islam tidak akan membiarkan tiap daerah mengalami kesulitan selama belajar daring. Fasilitas pendidikan akan diberikan secara merata ke semua daerah. Berbeda dengan sistem saat ini yang keputusannya cenderung diambil tanpa persiapan, Negara Islam justru diwajibkan membuat kebijakan bukan berdasar pada desakan publik semata tapi menimbang faktor jaminan keamanan-keselamatan manusia di atas pertimbangan kemudahan. Dengan kesungguhan khilafah mewujudkan semua kebutuhan untuk pendidikan rakyat, tidak akan terjadi lost generation meski pandemi terjadi. Wallahu a’lam. []