Home Opini Publik Butuh Sistem yang Mendukung Tujuan Takwa

Publik Butuh Sistem yang Mendukung Tujuan Takwa

#MuslimahMenulis

47
0
SHARE
Publik Butuh Sistem yang Mendukung Tujuan Takwa

Keterangan Gambar : Eva Erfiana, S.S., Alumni  Universitas Gunadarma 

Oleh:  Eva Erfiana, S.S., Alumni  Universitas Gunadarma 

SEPANJANG  - Ramadan 2021 Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) melarang televisi menyiarkan adegan berpelukan hingga yang mengandung unsur lesbian, gay, biseksual dan transgender (elgebete). Aturan itu tercantum dalam Surat Edaran KPI 2/2021 berdasarkan keputusan pleno 16 Maret 2021. Tujuannya, meningkatkan kekhusyukkan menjalankan ibadah puasa. Setidaknya terdapat 14 poin aturan yang diminta KPI ke lembaga penyiaran.

Tidak melakukan adegan berpelukan atau bergendongan atau bermesraan dengan lawan jenis pada seluruh program acara baik yang disiarkan secara live (langsung) maupun tapping (rekaman). Itulah bunyi salah satu aturan yang ditandatangani Agung, Ketua KPI. Lembaga Penyiaran juga dilarang menampilkan gerakan tubuh yang berasosiasi erotis, sensual, cabul. Begitu juga ungkapan kasar dan makian yang bermakna cabul dan menghina agama lain.

Selama bulan Ramadan lembaga penyiaran diminta untuk tidak menampilkan muatan yang mengandung lesbian, gay, biseksual, dan transgender (elgebete), hedonistik, mistik atau horor atau supranatural, praktik hipnotis atau sejenisnya. Itu bunyi aturan huruf l.  Selain itu, lembaga penyiaran dilarang mengeksploitasi konflik dan atau privasi seseprang, bincang-bincang seks, serta muatan yang bertentangan dengan norma kesopanan dan kesusilaan.

Tidak menampilkan pengisi acara yang berpotensi menimbulkan mudarat atau keburukan bagi khalayak kecuali ditampilkan sebagai orang yang menemukan kebaikan hidup, insaf, atau tobat. Itu aturan lanjutannya. Sedangkan aturan wajiib lainnya, lembaga penyiaran diharuskan menerapkan protokol kesehatan. Tujuannya untuk menekan laju persebaran Covid-19. Kewajiban ini merujuk ke keputusan KPI Pusat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Dukungan Lembaga Penyiaran dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Persebaran Covid-19.

Aturan yang dikeluarkan KPI terkesan baik, yakni ingin menjaga umat Islam agar fokus beribadah selama Ramadan. Namun sebenarnya, aturan yang hanya berlaku pada Ramadan ini cukup membuktikan sekularisasi atau pemisahan agama dari kehidupan sedang berjalan di negeri ini. Agama hanya dipahami sebagai ibadah ritual, seperti shalat, puasa, zakat dan haji. Negara akan mendukung penuh pelaksanaan ibadah ritual semua agama tak terkecuali Islam. Namun, di luar ibadah ritual, negara akan memberlakukan hukum buatan manusia, bukan hukum dari Sang Pencipta manusia.

Padahal kewajiban puasa Ramadhan sama dengan menjaga pandangan dari hal-hal yang mengandung syahwat. Pasalnya, pornografi dan pornoaksi dalam film, sinetron, tayangan iklan yang dipertontonkan para pemilik industri media liberal jelas akan menjadi stimulasi seks orang-orang yang sudah dewasa biologisnya, termasuk para remaja. Rangsangan ini akan terus terakumulasi dan sulit dihilangkan jika berhubungan dengan pemikiran yang ada di benaknya, sehingga muncul gelora syahwat yang menuntut pemenuhan.

Bagi orang yang yang tidak mampu meredam gejola seks ini, mereka akan melampiaskannya secara liar. Seperti yang terjadi pada remaja yang melakukan pemerkosaan atau perzinaan yang marak saat ini. Parahnya, konten-konten merusak seperti ini justru dianggap membawa keuntungan bagi para pengusaha. Keberadaannya masuk dalam bidang Industri Seni. Atas nama tuntutan pasar, mereka terus memproduksi film, sinetron dan iklan yang mengumbar aurat dan gerakan-gerakan erotis. Bagi mereka penganut kapitalisme, apa pun akan dilakukan selama ada peluang yang akan menghasilkan uang.

Demikianlah media dalam sistem kapitalisme menderaskan arus liberalisasi dan sekularisasi. Berbeda dengan media dalam Islam. Dalam Islam, media didaulat sebagai sarana menebar kebaikan, alat kontrol dan sarana syiar dakwah Islam baik di dalam maupun ke luar negeri. Dengan kata lain, media memiliki peran politis dan strategis sebagai benteng penjaga umat dan negara. Sehingga suasana taat terus tercipta dan wibawa negara terus terjaga.

Dalam pandangan Islam, media massa merupakan media komunikasi massal yang berfungsi dalam menciptakan sebuah opini publik yang kemudian akan menjadi opini umum. Pembentukan opini umum adalah hal yang tidak bisa disepelekan dalam Islam. Di dalam negeri, media massa berfungsi untuk membangun masyarakat Islami yang kokoh. Di luar negeri, ia berfungsi untuk menyebarkan Islam baik dalam suasana perang maupun damai, untuk menunjukkan keagungan ideologi Islam sekaligus membongkar kebobrokan ideologi kufur buatan manusia.

Islam mengamanatkan media massa untuk menggambarkan ke tengah masyarakat kesesatan, kesalahan dan larangan mengambil ideologi dan pemikiran di luar Islam, juga mengungkapkan cara-cara busuk untuk menjerumuskan manusia pada kehinaan dan kehilangan fitrah kemanusiaan.

Demikianlah konteks pornografi, negara dalam Islam wajib melarang tayangan yang mengandung konten-konten pornografi atau yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, memblokir semua situs-situs yang berbau pornografi, melakukan sensor pada semua tayangan yang akan ditampilkan di media televisi maupun media sosial, melarang majalah, koran, siaran televisi dan situs-situs milik asing untuk beredar bebas.

Semua itu dilakukan tidak hanya pada bulan tertentu semisal Ramadan, akan tetapi dilakukan sepanjang waktu. Demikianlah terbukti hanya media dalam Islam yang akan menyelamatkan umat dari segala bentuk tayangan yang buruk, berbau pornografi atau pornoaksi dan menjauhkan dari suasana takwa. Sementara, publik butuh sistem yang mendukung tujuan takwa. Suasana takwa akan tercermin dari Islam, karena Islam memiliki aturan yang jelas, tegas dan aplikatif. []