Home Siaran Pers Program WASH SDG Dukung Tiga Kota

Program WASH SDG Dukung Tiga Kota

Jadi Inspirasi Pengembangan Sanitasi Perkotaan di Indonesia

110
0
SHARE
Program WASH SDG Dukung Tiga Kota

Keterangan Gambar : Dedi Amarullah (Wakil Wali Kota Bandar Lampung) & Ikke Nurjanah, Duta Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Nasional pada sesi diskusi talkshow. (foto dok)

Jakarta, parahyangan-post.com- SNV Indonesia, mitra pembangunan dari Belanda bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri telah mendukung Kota Bandar Lampung, Kota Metro Lampung dan Kota Tasikmalaya dalam mewujudkan sanitasi perkotaan yang inklusif dan berkelanjutan. Keberhasilan ini merupakan pencapaian program WASH SDG selama lima tahun (2018-2023) yang disampaikan pada Lokakarya Diseminasi Pembelajaran dan Penutupan Program, Rabu, 20 Maret 2024 di Hotel Ambhara, Jakarta.

Ahmad Fajri, SH, MH, Plh Kepala Pusat Fasilitasi Kerjasama, Kementerian Dalam Negeri. mengatakan bahwa fungsi pemerintah adalah untuk mewujudkan pelayanan yang adil dan kesempatan yang sama bagi masyarakat termasuk dalam mendapatkan akses sanitasi. Fungsi pembangunan yang bertujuan untuk memberikan kesejahteraan pada masyarakat ini tercantum pada RPJP dan RPJMN, Rencana Strategi Kerja dan Rencana Kerja Pemerintah.

“Setiap tahunnya fungsi pembangunan ini disinergikan dengan program pembangunan daerah melalui RPJPD dan RPJMD, dan RKP atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Untuk menjalankan fungsi-fungsi tersebut, diperlukan sinergi collaborative governance dengan berbagai pihak termasuk dengan SNV. Kerja sama ini telah membantu pemerintah nasional dan pemerintah daerah dalam berkolaborasi, terutama di sektor WASH untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan mandiri,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi pada SNV atas dukungan dan kontribusi pada masyarakat untuk mencapai sanitasi yang inklusif dan berkelanjutan. Dirinya menggarisbawahi bahwa pengelolaan sanitasi perlu diadopsi dan diadaptasi dalam rencana pembangunan daerah.

Rizky Pandu Permana, Country Director SNV Indonesia dalam sambutannya menyampaikan bahwa selama 5 tahun begitu banyak upaya yang telah dilakukan SNV bersama dengan Pemerintah Kota Tasikmalaya, Bandar Lampung, dan Metro untuk mewujudkan sanitasi aman bagi semua. “Kami melakukan advokasi pembentukan dan penerbitan regulasi pengelolaan air limbah domestik perkotaan, peningkatan kapasitas kelembagaan pengampu sektor sanitasi, pendampingan penyusunan dokumen perencanaan, pembentukan forum multi-pihak untuk kampanye perubahan perilaku, juga untuk peningkatan kualitas sarana dan prasarana sanitasi di Puskesmas,” paparnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan SNV bersama dengan pemerintah kota juga melakukan pendampingan terhadap wirausaha sanitasi dan termasuk pekerjanya untuk memastikan tersedianya jasa layanan sanitasi yang aman dan profesional. Selain itu, SNV memfasilitasi perbaikan dan rehabilitasi infrastruktur IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja).

Dalam melakukan pendampingan pengelolaan sanitasi yang inklusif dan berkelanjutan, SNV melakukan enam komponen pendekatan untuk memecahkan permasalahan seputar sanitasi. Keenam komponen tersebut adalah 1) Komunikasi Perubahan Perilaku & peningkatan kesadaran 2) layanan sanitasi yang aman & terjangkau 3) tata kelola sanitasi 4) keuangan & investasi yang cerdas 5) pengolahan, penggunaan kembali, dan pembuangan yang aman dan 6) pengelolaan pengetahuan, pembelajaran, pemantauan, dan evaluasi.

Sania Niska, Manajer Program WASH SDG memaparkan pendampingan teknis, advokasi berbasis bukti, akses terhadap informasi, pembelajaran langsung di lapangan serta horizontal learning selama 5 tahun program berjalan di tiga kota telah menghasilkan perubahan yang signifikan pada kondisi sanitasi di daerah tersebut.

Ia menjelaskan terdapat peningkatan status akses sanitasi kota di tiga area kerja SNV, dimana survei awal program WASH SDG pada tahun 2017 mencatat bahwa akses sanitasi aman di Kota Metro adalah 28%, di Kota Bandar Lampung 27,6% dan Kota Tasikmalaya 2%. Setelah pelaksanaan program WASH SDG, survei akhir program mencatat terdapat kenaikan dari status akses sanitasi aman di tahun 2023, dimana Kota Metro mencapai 39%, Kota Bandar Lampung 37,8% dan Tasikmalaya mencapai 15%.

Sementara itu Duta Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Nasional Ikke Nurjanah yang juga hadir pada acara workshop penutupan program WASH SDG mengatakan bahwa meskipun sudah banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya sanitasi, masih sulit untuk mengubah kebiasaan, terutama di daerah. Mereka memiliki kebiasaan yang menurut mereka tidak mengganggu kesehatan, padahal fakta menunjukkan sebaliknya.

Sosialisasi dan edukasi adalah hal yang penting. Kemudahan mendapatkan edukasi merupakan kebutuhan masyarakat. Namun, approach masyarakat itu akan selalu menjadi pekerjaan rumah, karena akan selalu berlaku budaya atau culture yang berbeda. Prinsipnya, saya melihat semuanya harus berkesinambungan dan perlu saling bahu membahu. Kalau masyarakatnya mau punya fasilitas yang nyaman dan aman, maka dibantu, difasilitasi oleh pemerintah, dan NGO yang memberikan edukasi” ujarnya.

Drs. H. Tedi Setiadi, M.Pd., Asisten Daerah 2 Pemerintah Kota Tasikmalaya sangat mengapresiasi dukungan yang diberikan SNV selama lima tahun, terutama dalam capaian dari gerakan ODF yang sudah diluncurkan sejak tahun 2019.

“Pada tahun 2019, kita baru melaksanakan gerakan ODF yang diawali dengan 3 kelurahan (4,35%) yang sudah ODF dari 69 kelurahan yang ada. Berkat pendampingan SNV dan kolaborasi stakeholder, terdapat peningkatan capaian ODF di tahun 2023 yang berhasil mencapai 23 kelurahan. Pada tahun 2024 kami memiliki komitmen untuk mencapai ODF 100% dengan mendorong 46 kelurahan lainnya yang belum mencapai ODF,” ujarnya.

Lebih lanjut, Tedi juga menyampaikan untuk mencapai hal tersebut, diperlukan beberapa pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan dengan kolaborasi pentahelix dimulai dari pemerintah, seperti Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Dinas Perawaskim, Dinas Lingkungan

Hidup, dan Dinas Sosial. “Semuanya harus ikut mengeroyok dan membantu kelurahan dan masyarakat untuk bisa menuntaskan yang juga kemudian dibantu tenaga sanitasi lingkungan,”tuturnya.

Sementara itu di kota Bandar Lampung, untuk memenuhi permintaan serta mempercepat terwujudnya sanitasi layak dan aman, terdapat bentuk kolaborasi antar dinas di tingkat kota Bandar Lampung untuk pengembangan Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku (KPP) perkotaan.

“Kami bersama dengan Dinas Kesehatan dibantu oleh Puskesmas melakukan edukasi perubahan perilaku menuju sanitasi yang layak dan aman. Kami upayakan seperti itu. Selain itu, pemerintah juga memberlakukan peraturan agar tertib dan edukasi dan masyarakat agar menuju kota sehat. Dalam perjalanannya juga dikaitkan dengan perizinan seperti septic tank komunal sehingga mudah untuk dilakukan penyedotan dan secara berkala. Kami memiliki badan usaha yang menangani masalah penyedotan tinja dengan kolaborasi yang baik sehingga tercipta perubahan perilaku, ujar Dedi Amarullah, Wakil Wali Kota Bandar Lampung.

Sedangkan di Kota Metro, meningkatnya akses terhadap informasi mengenai sanitasi aman, mendorong munculnya inovasi daerah untuk menjawab tantangan yang dihadapi masyarakat untuk mengakses layanan sanitasi aman. Yaitu munculnya program Arisan Sedot Tinja (Arseti) sebagai alternatif pembiayaan layanan sedot tinja.

Diah Meirawati, Kepada Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Kota Metro menjelaskan bahwa inisiatif ini berasal dari masyarakat yang dapat menjadi alternatif pendanaan untuk melakukan sedot tinja di daerah kota Metro.

“Mulanya, Arseti ini merupakan inisiatif dari PKK di dasawisma dengan 634 kelompok dan 1.300 KK terdaftar. Sejauh ini, sudah ada 309 Arseti yang mendapatkan jatah sedot. Dalam 1 kelompok, ada 10 keanggotaan di mana setiap KK membayar biaya sebesar Rp20.000,00. Setiap bulan, nama yang diundi berhak mendapatkan layanan penyedotan tinja,” jelasnya. Ibu Diah juga menambahkan bahwa seluruh upaya ini dilakukan dengan berlandaskan kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, swasta, NGO lokal hingga promotor sanitasi yang banyak melakukan edukasi.

Menutup acara ini, Ibu Nitta Rosalin dari Direktorat SUPD II Kementerian Dalam Negeri juga menyampaikan bahwa praktik baik yang dilakukan di tiga kota bersama dengan SNV dan Kementerian Dalam Negeri harapannya dapat diaplikasikan di kota-kota besar lainnya.

“Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya, Kota Metro, dan Kota Bandar Lampung atas kerja kerasnya dalam mengerahkan sumber daya yang ada untuk mendukung percepatan layanan sanitasi berkelanjutan di daerah," ujarnya.

Ia mengharapkan terdapat komitmen kepala daerah dalam percepatan pembangunan sanitasi pada lima tahun mendatang khususnya terkait pembiayaan, pendanaan, perencanaan, dan penganggaran untuk air minum, sanitasi, dan perumahan untuk ditingkatkan***( aboe/pp/rilis)