Keterangan Gambar : Dari kiri ke kanan: Ketua Bidang Sosial PJMI Anugrah Widhy, Kordiv SDM, Organisasi, Pelatihan Diklat Bawaslu Jaktim Tami Widi Astuti. Ketua Bawaslu Jaktim Syahroji, Ketua Umum PJMI Ismail Lutan Kordiv divisi Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Jaktim Ahmad Syarifudin , dan Wakil Sekjen PJMI Moch. Ade Maulidin (foto irwan)
Jakarta, parahyangan-post.com- Persaudaraan Jurnalis Muslim Indonesia (PJMI) siap bersinergi dengan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Jakarta Timur untuk menyukseskan tahapan-tahapan pemilu di wilayah itu. Hal tersebut mengemuka saat kedua lembaga tersebut melakukan audiensi di kantor BAWASALU Jaktim, Jl. Jatinegara Timur, kawasan Rawa Bunga, Jumat, 24/4.
“BAWASLU Jakarta Timur membutuhkan media untuk menyampaikan semua tahapan Pemilu sehingga masyarakat paham. Sinergi dengan wartawan yang tergabung dalam PJMI sangat kami butuhkan,” tutur Ketua BAWASLU Jakarta Timur Syahroji.
Ikut mendampingi Syahroji Kordiv SDM, Organisasi, Pelatihan Diklat, Tami Widi Astuti. Kordiv Divisi Pelanggaran dan Data Informasi Ahmad Syarifudin, dan beberapa orang staf.
Lebih lanjut Sahroji mengatakan, PJMI bisa menyampaikan tahapan-tahapan pemilu dan kemungkinan pelanggaran yang dilakukan oleh para peserta pemilu dan simpatisan. Sehingga pelanggaran itu bisa diproses.
“Saat ini tahapan pemilu yang sedang kita lakukan adalah pengawasan verifikasi faktual calon anggota DPD, pengawasan Pendataan Pemilih, Petugas Pantarlih. Mereka sedang bekerja, sampai tanggal 14 Maret. Kami minta PJMI dapat menginformasikan kepada masyarakat agar melayani petugas di lapangan, agar mereka terdaftar,” tuturnya.
Lebih lanjut Syahroji katakan, kendala yang sering muncul di lapangan dalam tahapan ini adalah, kurang kooperatifnya masyarakat. Terutama yang tinggal di komplek elit dan apartemen. Mereka enggan menerima petugas.
"Kalau berkaca pada Pemilu tahun 2019, tingkat pelanggaran tidak ada yang sampai ke pengadilan. Semuanya bisa selesai dalam tahap mediasi. Kami berharap, pada pemilu nanti pelanggaran bisa diperkecil," tuturnya.
Syahroji juga mengatakan, sampai saat ini belum ada laporan pelanggaran tahapan-tahapan Pemilu di wilayahnya.
Tipisnya batas antara sosialisasi dan kampanye oleh peserta pemilu menyebabkan beberapa kejadian dalam tahapan pemilu membuat petugas agak bingung mengidentifikasinya.
"Sampai tahapan ini kan belum boleh kampanye. Yang diperbolehkan adalah sosialisasi. Tapi batas antara sosialisasi dan kampanye itu tipis sekali, sehingga sulit membedakannya," tambahnya.
Untuk itu, lanjut Syahroji, ia minta bantua PJMI untuk ikut memberikan informasi mengenai kemungkinan pelanggaran-pelanggaran itu.
Sementara itu Ketua Umum PJMI Ismail Lutan mengatakan, audiensi dengan Bawaslu Jakarta Timur merupakan rangkaian dari kunjungan ke seluruh stakeholder penyelenggara pemilu. Mulai dari Bawaslu, KPU, Partai Politik maupun calon anggota legislatif dan calon anggota DPD.
“Tujuannya, antara lain, untuk mendapatkan informasi dari tangan pertama. Sehingga berita-berita yang disajikan oleh wartawan yang tergabung dalam PJMI berimbang dan dapat dipertangungjawabkan,” tuturnya.
Lebih lanjut Ismail Lutan katakan, sebagai penyebar informasi, PJMI merasa ikut bertanggungjawab untuk mengedukasi masyarakat. Sehingga Pemilu dapat berjalan sukses.
“Kita tentu tidak ingin pemilu 2024 kacau. Karena, kalau itu yang terjadi, yang rugi adalah kita semua. Jadi masyarakat harus diedukasi agar cerdas berdemokrasi,” tutupnya.
Selain Ketua Umum Ismail Lutan, ikut dalam audiensi tersebut, Wakil Sekretaris Umum M. Ade , Ketua Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Anugrah Widhy dan anggotanya Irwan.*** (Aboe/pp/ tim PJMI)
LEAVE A REPLY