Home Opini Perlunya Undang-Undang Anti Minuman Keras

Perlunya Undang-Undang Anti Minuman Keras

351
0
SHARE
Perlunya Undang-Undang Anti Minuman Keras

Oleh : Aji Setiawan/Penulis Tinggal di Purbalingga, Jawa Tengah

Di Indonesia sendiri penyalahgunaan alkohol juga menjadi masalah kesehatan yang cukup serius. Sering   munculnya  pemberitaan   tentang tata niaga minuman beralkohol setidaknya merupakan indikasi bahwa minuman beralkohol banyak dikonsumsi oleh masyarakat di negara dengan mayoritas penduduk muslim ini. 

Sudah sering terungkap   bahwa   minuman  beralkohol hanya   akan memberikan   efek   negatif   (mabuk)   bagi   peminumnya,   bahkan   pada beberapa kasus justru berakibat pada kematian, namun setiap tahun jumlah pecandu minuman beralkohol bukan berkurang, justru  semakin  meningkat.  Bagi beberapa   kalangan, mabuk minuman beralkohol, dianggap   sebagai   sarana  untuk unjuk kegagahan atau kejantanan. 

Penyalahgunaan  alkohol yang  terjadi  di     Indonesia  menurut  WHO, (WHO SEARO, 2002), dari tahun ke tahun selalu meningkat; Tahun    1986   tercatat   2,6%   pria   pengkonsumsi alkohol   yang   berusia rata-rata   20 (dua puluh)   tahun   ke   atas,   sementara   untuk   wanita tercatat sekitar O,8%. 

Berdasarkan riset kesehatan dasar (Riskesdas) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, pada 2007 jumlah remaja pengonsumsi alkohol masih di angka 4,9 persen. Tapi pada 2014, berdasarkan hasil riset yang dilakukan GeNAM jumlahnya melonjak hingga angka 23 persen dari total jumlah remaja saat ini sekitar 63 juta jiwa atau sekitar 14,4 juta orang.

Belum lama ini enam nyawa pemuda dari bonek Persebaya tewas melayang usai meminum miras oplosan di Subang, Jawa Barat. mereka datang dari Surabaya dengan niat ikut meramaikan Kongres PSSI di Bandung.

Minuman keras dalam kehidupan masyarakat di Indonesia, sepertinya sudah tidak asing lagi. Saat ini, minuman beralkohol dikonsumsi oleh remaja, orang dewasa, hingga orangtua yang sudah berumur, kesadaran masyarakat kita tentang bahaya minuman beralkohol masih sangat minim. Seperti halnya masyarakat yang hidup di Jalur Pantura, mereka terbiasa merayakan pesta sehabis panen dengan minuman beralkohol.

Kehidupan nelayan di laut pun, tidak jauh dari pengaruh minuman beralkohol, malah dikonsumsi pada saat mereka melaut, dengan alasan untuk menghangatkan   badan   dari   terpaan   angin   laut.   Sebenarnya   alasan tersebut hanya sekedar menutupi bahaya dari minuman beralkohol, kehidupan masyarakat tepi laut yang seperti  itu  terbentuk,  seperti sudah  menjadi kebiasaan, maka dari itu berlangsung turun temurun, dimana kehidupan mereka tidak bisa lepas dari minuman beralkohol. 

Dari   segi   kehidupan   sosial,   minuman   beralkohol sangat   berpengaruh  terhadap  kehidupan  sosial.   Biasanya,   seseorang   mengonsumsi  minuman keras, cenderung didorong oleh keadaan ekonomi minim, kondisi keluarga yang tidak harmonis, masalah yang dihadapi dan lain sebagainya.

Masyarakat kita belum sadar bahwa dengan mengonsumsi minuman beralkohol, mereka hanya mendapatkan banyak kerugian, untuk itu pemerintah diharapkan dapat mencari solusi terbaik untuk kasus-kasus minuman beralkohol yang masih marak di negara kita ini.

Konstitusi Indonesia Pasal 29 ayat 1 UUD 1945 menyebulkan bahwa negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya kehidupan masyarakat di dalamnya terbentuk dalam bingkai ajaran agama. Secara ideal sebagai negara  yang   beragama,  akan   lebih   mudah   mengatur perkembangan minuman beralkohol atau yang sering juga disebut minuman keras (miras)  yang setiap saat dapat mengancam jiwa manusia.

Perlu disadari bahwa adanya tuntutan masyarakat untuk membuat peraturan hukum/undang-undang tentang larangan minuman beralkohol (UU Minol),   jangan disalah-artikan bahwa itu adalah keinginan/kepentingan sebagian  umat Islam dalam rangka menerapkan syariat Islam. Tuntutan dibentuknya UU tentang Larangan Minuman Beralkohol lebih dikarenakan bahaya minuman keras itu sendiri dalam kehidupan manusia.

Sebagai contoh di Amerika Serikat  meskipun  pemerintah AS tidak merujuk   pada   agama   Islam,   Presiden   Reagan   (1986)   telah   melakukan kampanye larangan minuman beralkohol (say no to alcoho) dan memberlakukan UU Larangan Minuman Beralkohol yang pada intinya berupa pelarangan dengan pengecualian.

Memang   sungguh   dilematis   di   negeri   kita   ini. Dalam   konstitusi menegaskan  bahwa  negara  berdasar atas  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa, namun  dalam    menyikapi    perkembangan    tentang    minuman berlakohol pemerintah tidak dapat berbuat apa-apa.

Perkembangan minuman beralkohol tidak   hanya   menjadi   ancaman bagi   umat   Islam   yang   secara   tegas mengharamkan   di   dalam   kitab   sucinya,  namun   minuman   beralkohol juga merupakan ancaman bagi hidup dan kehidupan manusia dimuka bumi ini, khususnya di Indonesia. Sedangkan hak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dalam kehidupan  manusia  merupakan  Hak Asasi  Manusia   (HAM)  yang dijamin dalam  Pasal 28 H ayat (1)  UUD Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945) yang berbunyi: Setiap orang berhak hidup sejahtera   lahir batin,   bertempat  tinggal,  dan   mendapatkan  lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. 

Hak dasar ini tidak boleh dilanggar oleh siapa pun dan harus dijunjung tinggi dan dihormati agar setiap orang dapat menikmati kehidupannya dengan sejahtera. Salah satu program pembangunan nasional adalah meningkatkan mutu   sumber  daya   manusia   dan   lingkungan   yang   saling   mendukung dengan pendekatan paradigma sehat, yang memberikan prioritas pada upaya peningkatan kesehatan, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, dan rehabiitasi sejak pembuahan dalam kandungan sampai usia lanjut. Dan untuk mencapai hal tersebut, diperlukan pengaturan tentang pengendalian dampak minuman keras terhadap kesehatan.

Adapun dampak negatif minuman beralkohol antara lain sebagai berikut; GMO  (Gangguan Mental Organik), yang mengakibatkan perubahan perilaku seperti bertindak kasar, sehingga bermasalah dengan keluarga,masyarakat,  dan  kariernya.   Perubahan  fisiologis,  seperti  mata juling, muka merah, dan jalan sempoyongan. Kemudian, perubahan psikologi,seperti  susah  konsentrasi,  bicara   melantur,   mudah  tersinggung,  dan lainnya.

Dampak kedua, merusak Daya Ingat. Pada usia remaja (17-19 tahun), otak manusia masih mengalami perkembangan pesat, oleh karena itu, sayang sekali jika remaja sudah biasa dengan kecanduan minuman beralkohol, karena akan menghambat perkembangan memori dan sel-sel otak.

Ketiga, Odema Otak, dimana akibat miras mengakibatkan pembengkakan dan terbendungnya darah pada jaringan-jaringan otak sehingga mengakibatkan gangguan koordinasi dalam otak secara normal.

Keempat, Sirosis Hati. Penyakit ini ditandai oleh pembentukan jahngan ikat disertai nodul pada hati karena infeksi akut dan virus hepatitis yang menyebabkan peradangan sel hati yang luas dan kematian sel.

Dampak Kelima, dapat menyebabkan Gangguan Jantung. Mengonsumsi minuman beralkohol, apalagi kecanduan, bisa mengakibatkan gangguan Jantung, dimana lama kelamaan Jantung tidak akan berfungsi dengan baik.

Keenam, Gastrinitis, yaitu karena kecanduan minuman keras dimana menyebabkan radang, atau luka pada lambung.

Ketujuh Paranoid, yaitu gangguan kejiwaan karena kecanduan dimana seolah-olah merasa dipukuli, sehingga perilakunya kasar terhadap orang-orang yang ada disekitarnya, atau seperti ada bisikan-bisikan untuk melakukan sesuatu, dan ia akan melakukan sesuatu diluar nalarnya.

Untuk mengatasi dampak negatif terhadap penggunaan minuman beralkohol seperti tersebut diatas, seyogyanya Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur tentang minuman beralkohol. Namun, sangat disayangkan, hingga saat ini belum ada langkah-langkah kongkrit berupa regulasi untuk melarangnya, bahkan Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, telah mengeluarkan instruksi untuk mencabut beberapa Peraturan Daerah yang mengatur tentang minuman beralkohol, dengan alasan bertentangan dengan peraturan per-undang-undangan yang lebih tinggi. Dalam hal ini, terkesan Pemerintah membiarkan atau mengambangkan persoalan minuman beralkohol ini.

Minuman beralkohol pada hakekatnya dapat membahayakan        kesehatan jasmani dan rohani, dapat mendorong terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta mengancam kehidupan masa depan generasi bangsa, yang pada gilirannya akan merusak kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, diperlukan turut campur atau pelibatan negara, dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagai penyelenggara negara sudah saatnya mengesahkan rancangan undang-undang yang mengatur tentang larangan minuman beralkohol.

Dengan disahkannya  undang-undang tentang minuman beralkohol ini adalah demi terciptanya rasa keadilan masyarakat, landasan sosiologis merupakan kebutuhan masyarakat akan rasa keamanan, ketertiban, dan kenyamanan, dan landasan yuridis dijamin oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia, dimana setiap warganegara berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik, dan sehat.

Adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol (Wikipedia, Ensiklopedia Bebas, 3 Pebruari 2012). 

Berdasarkan fakta inilah, kemudian Komisi Fatwa MUI menetapkan batas maksimal kandungan alkohol (sebagai senyawa tunggal, ethanol), yang digunakan sebagai pelarut dalam produk pangan, yaitu 1 (satu) persen. Bagi konsumen Muslim, minuman yang merupakan hasil permentasi yang menghasilkan minuman beralkohol, adalah haram untuk dikonsumsi.

Bahwa minuman beralkohol sebenarnya adalah suatu bahan yang antara lain mengandung alkohol, dimana didalamnya juga berisi ethanol, yang kalau penggunaannya tidak sesuai dengan aturan yang tercantum dalam UU No. 23/1992 tentang Kesehatan, sangat berbahaya untuk kesehatan manusia.

Untuk mengeksplisitkan pengaturannya, khususnya pengendalian   sejak produksi, distribusi dan  konsumsi,  maka  persoalan  minuman beralkohol perlu diatur lebih lanjut secara komprehensif dalam bentuk undang-undang. Di satu sisi secara medis, zat yang terkandung dalam minuman keras adalah zat adiktif dan termasuk bahan berbahaya bagi kesehatan manusia, namun di sisi lain adalah salah satu komoditi ekonomi yang menyerap tenaga kerja, disamping sebagai tambahan pemasukan bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Oleh karena itu, untuk mengatur kedua komoditi yang bersifat positif dan negatif ini, dipergunakan asas keseimbangan kesehatan dan nilai-nilai ekonomis. Pengendalian minuman beralkohol dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan kesehatan pribadi maupun umum. Di samping itu pengendalian minuman beralkohol juga diarahkan untuk tidak merugikan kepentingan tenaga kerja, baik di pertanian/perkebunan, maupun di industri minuman. Oleh sebab itu, didalam rancangan undang-undang ini, salah satunya memperhatikan dengan sungguh-sungguh asas kemanfaatan untuk publik (umum) secara komprehensif.

Dengan memerhatikan sifat alami dari minuman yang mengandung alkohol, dan mengupayakan penelitian yang terus-menerus secara efektif, maka diharapkan pada suatu saat akan mendapatkan minuman subsitusi yang  secara  bertahap dapat  menggantikan  minuman beralkohol,  dan  tidak berbahaya    bagi    kesehatan,    serta    meniadakan    dampak    negatif   di masyarakat secara luas.

Pemerintah dapat menarik pajak untuk kepentingan pembangunan kesehatan, dan hak asasi manusia yang diatur, dan diakui, serta dilindungi dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun   1945 yang telah dijabarkan dalam  Undang-Undang  No. 23/1992, Peraturan   Pemerintah   No.   19/2003  dan   berbagai   Peraturan   Daerah   di berbagai wilayah Indonesia.

Penyelenggaraan pengendalian minuman beralkohol, merupakan proses yang terbuka dan dapat  dipertanggungjawabkan kepada publik, baik nasional maupun internasional. Asas  ini  berlaku   pula bagi para   pabrikan minuman beralkohol, dalam menggunakan dananya (corporate social responsibility), untuk  berbagai kepentingan publik, antara lain;    kesehatan, pendidikan, olah raga, dan sebagainya.

Konsumsi   minuman   beralkohol sudah   menjadi   masalah   yang kompleks, tidak saja menyangkut masalah di bidang kesehatan tetapi juga menyangkut masalah-masalah yang  berkaitan dengan  ketenagakerjaan, dan perpajakan,   serta  tidak   jarang   juga   masalah   yang  berdampak psikologis.

Dengan melihat kajian di atas, minuman beralkohol pada dasarnya merupakan suatu bentuk gangguan  terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat, oleh karena itu, secara filosofis, pembentukan RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol, merupakan bagian dari pemenuhan tujuan bernegara Republik Indonesia, yaitu melindungi segenap rakyat dan bangsa, serta seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut  melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Upaya melindungi segenap rakyat dan bangsa Indonesia, dikuatkan pula dengan  hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi,  keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dari ancaman ketakutan untuk berbuat, atau tidak berbuat sesuatu, yang merupakan hak asasi, hak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, dan sehat, serta berhak mernperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 28 G, ayat (1), dan Pasal 28 H, ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Karenanya peredaran minumn keras perlu diatur, mengingat aspek pertimbangan  sosiologis  berkaitan  dengan   permasalahan  empiris, dan kebutuhan yang dialami oleh masyarakat, yang menyangkut tentang pengaturan dan pengendalian minuman  beralkohol. Oleh  karena itu, secara sosiologis, UU tentang Larangan Minuman Beralkohol  haruslah memberikan jawaban atau solusi terhadap permasalahan yang berkaitan dengan penanganan bahaya yang diakibatkan oleh minuman beralkohol.

Sementara itu, jika  kebiasaan dari sebagian  masyarakat, atau di daerah-daerah  tertentu  mengonsumsi  minuman beralkohol karena  dianggap merupakan warisan tradisional (arak, tuak, Sopi, Lapen, dll), jika dikaitkan dengan sisi agama, dimana mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim, dan minuman beralkohol hukumnya haram, maka hal ini akan sangat bertolakbelakang. Aspek sosiologis lainnya, adalah   bagaimana   me-“manage” dampak    negatif    dari    minuman    keras    dengan cara pencegahan (preventive), pengurangan resiko (preparedness), daya tanggap (response), serta upaya pemulihan (recovery), akibat minum minuman beralkohol.

Alasan lain adalah pertimbangan  sosiologis  berkaitan  dengan   permasalahan  empiris, dan kebutuhan yang dialami oleh masyarakat, yang menyangkut tentang pengaturan dan pengendalian minuman  beralkohol. Oleh  karena itu, secara sosiologis, UU tentang Larangan Minuman Beralkohol  haruslah memberikan jawaban atau solusi terhadap permasalahan yang berkaitan dengan penanganan bahaya yang diakibatkan oleh minuman beralkohol.

Sementara itu, jika  kebiasaan dari sebagian  masyarakat, atau di daerah-daerah  tertentu  mengonsumsi  minuman beralkohol karena  dianggap merupakan warisan tradisional (arak, tuak, Sopi, Lapen, dll), jika dikaitkan dengan sisi agama, dimana mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim, dan minuman beralkohol hukumnya haram, maka hal ini akan sangat bertolakbelakang. Aspek sosiologis lainnya, adalah   bagaimana   me-“manage” dampak    negatif    dari    minuman    keras    dengan cara pencegahan (preventive), pengurangan resiko (preparedness), daya tanggap (response), serta upaya pemulihan (recovery), akibat minum minuman beralkohol.

Berdasar uraian di atas maka perlu adalanya pengendalian minuman beralkohol, karena menyangkut hak-hak asasi manusia untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat, dan untuk berkreasi dan berekspresi, hak dan kewajiban warga negara, keuangan negara, dan untuk mendapatkan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia tersebut, maka pengendalian minuman beralkohol, merupakan salah satu ikhtiar untuk mengurangi dampak dari peredaran miras.