Home Agama Peredaran Miras Diperlonggar

Peredaran Miras Diperlonggar

Beban untuk Memperbaiki Akhlak Bangsa Semakin Berat.

128
0
SHARE
Peredaran Miras Diperlonggar

Keterangan Gambar : Ketua Pusat Dakwah dan Perbaikan Akhlak Bangsa MUI Pusat, DR. H. Masyhuril Khamis SH, MH.

Peredaran Miras Diperlonggar, DR. H. Masyhuril Khamis SH, MH:

"Beban untuk Memperbaiki Akhlak Bangsa Semakin Berat"

 

Jakarta, parahyangan-post.com Ketua Pusat Dakwah dan Perbaikan Akhlak Bangsa MUI Pusat, DR. H. Masyhuril Khamis SH, MH., mengatakan apabila peredaran miras  " diberi angin" akan menambah beban bagi perbaikan akhlak bangsa kedepan. Sekarang saja (sebelum izin peredaran diperlonggar) kemerosotan moral dan akhlak  akibat minuman keras ini sudah cukup parah.

Hal tersebut dikatakan  Masyhuril Khamis kepada parahyangan-post.com, via  sambungan jarak jauh, Minggu, 28/2. Masyhruril, yang juga Sekjen Al Washliyah ini diminta komentarnya mengenai Perpres no 10 tahun 2021, yang bikin resah umat beragama.  Isi Perpres itu memberi kelonggaran memproduksi dan mengedarkan minuman keras di 4 Propinsi, yakni  Bali, NTT, Sulut dan Papua.

“Kejahatan, kemaksiatan, perzinahan, pembunuhan  yang terjadi secara umum dampak dari miras. Karenanya Al Quran mengharamkannya,” katanya,

Meski izin yang diberikan hanya kepada 4 propinsi itu, lanjut Masyhuril, namun kerusakan moral bangsa yang diakibatkannya tetap akan meningkat.

“Kita ingin  mengingatkan dan menghimbau. Kerusakan akhlak ini bukan urusan individu tapi menjadi tugas kolektif, dan Negara punya tanggung jawab sesuai dengan tujuan pendidikan kita,” tegas Masyhuril.

Senada dengan Masyhuril, Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Islam (Persis), Dr KH Jeje Zaenudin juga sangat menyayangkan Perpres  tersebut.

"Sebagai bangsa dan masyarakat religius, kita harus berpedoman kepada norma dasar agama yang menyatakan bahwa al khamru, ummul khabaaits, minuman keras adalah induk segala kejahatan," kata Ustad Jeje dalam keterangan tertulis diterima parahyangan-post.com,  Ahad (28/2).

"Presiden RI Joko Widodo dalam hal ini seperti mengabaikan tanggung jawab moralnya atas masa depan akhlak bangsa," imbuhnya.

Harusnya, lanjut dia, segala peluang yang bisa menimbulkan dampak kerusakan akhlak dicegah melalui peraturan. Bukan sebaliknya malah diberi legalitas hanya karena mengharap keuntungan materil dengan masuknya investasi asing.

"Menurut hemat saya, bagaimanapun peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak boleh mengabaikan norma agama dan budaya bangsa yang religius," ujarnya.

"Dampak kerusakan moral anak bangsa akan jauh lebih besar harganya dibanding harapan keuntungan materi," katanya menambahkan.

Sementara itu,  Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay Fraksi PAN mendesak agar pemerintah segera mengkaji dan mereview perpres tesebut.

"Harus direview dan dikaji serius. Saya yakin betul bahwa manfaat dari  investasi dalam bidang industri miras sangat sedikit. Sementara mudaratnya sudah pasti lebih banyak,” tuturnya kepada parahyangan-post.com via keterangan tertulis.

Kalau dikatakan bahwa investasi miras hanya diperbolehkan di beberapa provinsi, lanjut Daulay, pertanyaannya apakah nanti miras tersebut tidak didistribusikan ke provinsi lain? Sedangkan sekarang saja dimana belum ada aturan khusus seperti ini, perdagangan miras sangat banyak ditemukan di tengah masyarakat. Dengan perpres ini, tentu akan lebih merajalela lagi.

"Selain itu, juga sangat dikhawatirkan akan maraknya miras oplosan, ilegal, dan palsu. Miras oplosan, ilegal, dan palsu ini dikhawatirkan akan beredar di luar provinsi yang diperbolehkan dalam perpres. Ini sangat sering terjadi. Aparat kepolisian dan BPOM sudah sering menangkap para pelakunya."

 

Adalah fakta bahwa mayoritas masyarakat Indonesia menolak miras. Pasalnya, miras dikhawatirkan dapat memicu tindakan kriminalitas. Para peminum miras sering melakukan kejahatan di luar alam bawah sadarnya. Pengaruh minuman memang sangat tidak baik. Kalau sudah kecanduan, sulit untuk menormalisasikannya kembali.

Kalau alasannya untuk mendatangkan devisa, saya kira pemerintah perlu menghitung dan mengkalkulasi ulang. Berapa pendapatan yang bisa diperoleh negara dari miras tersebut. Lalu, bandingkan dengan mudarat dan kerusakan yang mungkin terjadi akibat miras tersebut.

"Saya menduga, devisanya tidak seberapa, tetapi kerusakannya besar. Ini cukup termasuk ancaman bagi generasi milenial yang jumlahnya sangat besar saat ini," tutupnya.*** (aboe/pp)