Home Opini Pembatalan Haji 2021 dan Tanggung Jawab Negara

Pembatalan Haji 2021 dan Tanggung Jawab Negara

130
0
SHARE
Pembatalan Haji 2021 dan Tanggung Jawab Negara

Keterangan Gambar : Sanya Khaerunnisa, Alumni Universitas Indonesia (UI) (Foto : ist/pp)

Oleh: Sanya Khaerunnisa, Alumni Universitas Indonesia (UI) 

PENYELENGGARAAN -- keberangkatan haji 2021 resmi dibatalkan. Keputusan ini merupakan keputusan final setelah mempertimbangkan keselamatan haji dan mencermati aspek teknis persiapan. Keputusan ini juga mendapat dukungan dari Komisi VIII DPR RI dalam rapat kerja masa persidangan kelima tahun sidang 2020/2021 pada 2 Juni 2021 kemarin dan pihak DPR RI menyatakan menghormati keputusan pemerintah yang akan diambil terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 H/ 2021 M.

Akibatnya, selain diselimuti kekecewaan karena gagal berangkat haji selama dua tahun berturut-turut, calon jemaah haji yang saat ini sudah benar-benar marah mulai melancarkan berbagai tudingan, di antaranya adalah soal pendanaan karena memang urusan dana haji jauh dari transparansi. Bagaimana tidak, saat pihak otoritas Arab Saudi belum mengambil keputusan apapun, pihak pemerintah Indonesia justru sudah membuat keputusan pembatalan keberangkatan haji 2021 dengan alasan pandemi. Merasa dikambinghitamkan, pihak Saudi akhirnya memberikan klarifikasi dan mengkritik pemerintah Indonesia agar memberikan info yang valid. Karena hal ini, masyarakat menganggap pemerintah tidak serius memperjuangkan kepentingan jamaah.

Menanggapi berbagai spekulasi dan tudingan, pemerintah membeberkan alasan pembatalan keberangkatan haji di antaranya: Pertama, faktor kesehatan. Kedua, Kerajaan Arab Saudi belum mengirimkan undangan ibadah haji pada Indonesia sehingga pihak Indonesia tidak bisa melakukan persiapan keberangkatan. Ketiga, Arab Saudi belum membuka akses layanan penyelenggara ibadah haji tahun ini. Keempat, keputusan ini merupakan hasil diskusi dengan berbagai pihak yang mempersiapkan pelayanan jemaah haji termasuk para alim ulama dan para pimpinan ormas Islam.

Akan tetapi, masyarakat menganggap alasan yang diberikan terkesan kontradiktif, membatalkan keberangkatan jemaah haji untuk alasan kesehatan tapi tetap mengizinkan warga negara asing Cina masuk ke Indonesia. Belum lagi alasan karena pemerintah belum melakukan persiapan pelayan jemaah haji, pelaksaanan haji adalah agenda rutin tahunan yang seharusnya secara teknis sudah matang. Selain berdampak pada penumpukan dana dan penambahan panjang antrean, keanehan alasan yang dikeluarkan, banyaknya berita hoaks, lamannya pemberian respons, serta maraknya kasus korupsi semakin memperkuat krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Padahal, haji adalah salah satu kebutuhan umat yang pelayanan serta fasilitasnya harus diberikan dan menjadi tanggung jawab penguasa serta negara. Namun, komitmen pemerintah dalam menjamin pelaksanaan ibadah tiap warganya khususnya Indonesia sebagai negeri dengan jumlah warga Muslim yang besar patut dipertanyakan. Dalam Islam, khilafah bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan umat termasuk memfasilitasi warganya beribadah.

Di dalam hadits disebutkan, “Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya” (HR Bukhari). Bukan mengatur urusan rakyat layaknya koorporasi yang selalu berhitung untung rugi. Kepemimpinan adalah amanah dari Allah yang kelak akan dipertanggungjawabkan di Yaumil Hisab.

Islam mewajibkan negara menjadi ra’in, melakukan upaya maksimal untuk memastikan terlaksananya kewajiban haji oleh rakyat, menghilangkan hambatan dan  menyiapkan beragam sarana serta bantuan agar umat sempurna menjalankan kewajiban hajinya. Urusan keberangkatan haji dibuat mudah seperti memberikan keringanan biaya, penghapusan visa, pengaturan kuota haji dan umrah, serta pembangunan infrastruktur seperti sarana transportasi untuk memudahkan jemaah pergi haji seperti yang dilakukan Khalifah Sultah Abdul Hamid II saat masa Kekhalifahan Utsmani dan Khalifah Harun ar-Rasyid pada masa Kekhilafahan Abbasiyah sehingga jemaah haji dapat dengan mudah melaksanakan ibadah haji dengan khusyuk.

Sesungguhnya permasalahan pengurusan haji disebabkan oleh tata kelola negara yang bercorak sekuler, ketika ibadah hanya dilihat dari perspektif ekonomi. Sekularisme yang bertemu dengan sistem ekonomi kapitalisme telah menjadikan materi di atas segala-galanya. Sungguh, kaum Muslim dapat beribadah dengan mudah dan tenang jika seluruh pengurusan kehidupan dikembalikan pada syariat Islam.

Dengan banyaknya kezaliman yang dipertontonkan, keharaman yang dilegalkan dan kerusakan akhlak yang dibiarkan, yang harus kita lakukan adalah segera bertaubat dan kembali pada Allah dengan menjadikan syariat dan hukum Islam sebagai satu-satunya tuntunan.[]