Home Nusantara Pelaku UMKM Nilai PPKM Tidak Efektif Dan Minta Pemerintah Evaluasi

Pelaku UMKM Nilai PPKM Tidak Efektif Dan Minta Pemerintah Evaluasi

433
0
SHARE
Pelaku UMKM Nilai PPKM Tidak Efektif Dan Minta Pemerintah Evaluasi

Keterangan Gambar : Sektor UKM (Foto : Ilustrasi/pp)

JAKARTA [www.parahyangan-post.com] - Perpanjangan penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4 akan berakhir. Sebab itu kepastian perpanjangan PPKM masih menjadi perhatian besar oleh masyarakat.  

Berbagai pihak pun mempertanyakan apakah PPKM level 4 ini akan diperpanjang kembali atau tidak. Pasalnya PPKM darurat yang kemudian diperpanjang dengan sebutan PPKM level 4 ini menuai protes besar ditengah masyarakat.

Salah satunya paguyuban pedagang warteg dan kaki lima di Jakarta dan sekitarnya (Pandawakarta) yang menilai PPKM ini tidak efektif. "Kami menganggap PPKM darurat atau level 4 ini sangat tidak efektif dan tidak berkeadilan, kita masyarakat diminta patuh tapi tenaga kerja asing masih bebas masuk Indonesia." ucap Puji Hartoyo ketua Pandawakarta.

Diketahui TKA masih datang ke Indonesia saat masa PPKM sabtu (7/9/2021) di Bandara Sokearno Hatta. Direktorat Jenderal Imigrasi memastikan 34 TKA ini merupakan pemegang Izin Tinggal Terbatas (Itas) dan sudah memenuhi aturan Satgas Penanganan Covid-19.

"Mereka telah lolos pemeriksaan kesehatan oleh KKP Soetta, lalu diberi rekomendasi untuk diizinkan masuk Indonesia. Kemudian dilakukan pemeriksaan keimigrasian dan diketahui bahwa mereka semua pemegang Itas sehingga masuk dalam kategori orang asing yang diizinkan masuk sesuai Peraturan Menkumham 27 Tahun 2021," jelas Kepala Bagian Humas dan Umum Ditjen Imigrasi Arya Pradhana Anggakara dalam keterangannya, Minggu (8/8/2021).

Atas dasar itu Ketua komunitas eksportir muda Indonesia ini pun meminta kepada pemerintah untuk mengevaluasi PPKM agar berpihak kepada rakyat. 

"Kami meminta pemerintah dan satgas Covid-19 untuk evaluasi total pemberlakuan PPKM ini, jangan rakyat terus yang jadi korban". kata Puji menambahkan keterangan tertulisnya.

(mahdi/pp)