Home Edukasi Pekuat Akuntabilitas dan Transparansi Dana Pendidikan

Pekuat Akuntabilitas dan Transparansi Dana Pendidikan

Dari FGD Synergy Policies dan Tanoto Foundation di Sumut

68
0
SHARE
Pekuat Akuntabilitas dan Transparansi Dana Pendidikan

Pekuat Akuntabilitas dan Transparansi Dana Pendidikan

Dari FGD Synergy Policies dan Tanoto Foundation di Sumut

Medan, parahyangan-post.com-Para pembicara dalam Focus Group Discussion (FGD) “Peningkatan Sebaran Pendidikan Berkualitas: Merumuskan Konsensus Pemerintah, Sekolah, dan Guru di Provinsi Sumatera Utara” Rabu (16/11/2022) yang diselenggarakan Synergy Policies dan didukung oleh Tanoto Foundation bertekad untuk bersama-sama memperkuat jaringan kerja sama antar sekolah, guru, dan instansi pemerintah demi meningkatkan sebaran pendidikan berkualitas di provinsi Sumatera Utara.

Tekad ini dirumuskan melalui tiga rekomendasi yang akan disampaikan kepada Gubernur Provinsi Sumatera Utara pada Diskusi Publik Peningkatan Sebaran Pendidikan Berkualitas di Provinsi Sumatera Utara yaitu: 1) mendorong terbentuknya regulasi dan kebijakan di tingkat kabupaten/kota dan provinsi untuk menunjang implementasi Kurikulum Merdeka, 2) meningkatkan penggunaan Rapor Pendidikan sebagai acuan perencanaan penggunaan dana pendidikan, 3) memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana alokasi untuk pendidikan.

Dinna Prapto Raharja, Direktur Eksekutif Synergy Policies, menyimpulkan “Para pelaku pendidikan ini sebenarnya tidak ingin bergerak sendiri-sendiri dan melalui FGD ini mereka saling tukar pikiran mengidentifikasi cara-cara memperkuat kolaborasi untuk mengatasi ragam keterbatasan yang mereka alami selaku pejabat, pengawas, kepala sekolah dan guru dan mencari terobosan-terobosan agar proses pembelajaran berjalan lancar dan sukses.”

Salah satu terobosan sederhana yang dilakukan siswa dan guru di Kabupaten Karo misalnya dengan menitipkan HP mereka ke supir angkot untuk bisa mendapatkan sinyal internet, agar pesan-pesan yang masuk ke grup pengajaran bisa diterima. “Hal ini mereka lakukan karena keterbatasan jaringan internet di lokasi sekolah mereka,” terang Laksana Ketaren, S.Pd., M.Pd., Kabid GTK Dinas Pendidikan Kabupaten Karo. “Bahkan ada guru yang lulus menjadi guru P3K dengan menggunakan cara tersebut,” tutur Laksana. Rupanya supir yang sering pergi ke kota dimana jaringan internetnya lebih baik dimintai bantuan untuk mengunduh bahan-bahan pelajaran untuk kemudian dibagikan oleh guru kepada para siswa.

Selain terobosan untuk mengatasi kendala pembelajaran, peningkatan sebaran pendidikan berkualitas juga membutuhkan komitmen pemerintah untuk lebih transparan dan akuntabel dalam hal penggunaan dana pendidikan. “Dana BOS harus dipergunakan dengan lebih bertanggungjawab dan tepat sasaran,” ujar Anderiasta Tarigan, A.P., M.Si., Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo. “Semua pemangku kepentingan termasuk perwakilan guru dan kepala sekolah, Bappeda, para pengawas, dinas pendidikan dan DPRD agar satu visi, sama-sama tahu realisasi anggaran pendidikan seperti apa,” imbuh Anderiasta. Menurutnya, diperlukan upaya untuk memastikan ketersediaan anggaran guna mendukung program pendidikan seperti pembentukan dana abadi dengan melibatkan alumni sekolah, masyarakat dan mitra pembangunan.

Pelibatan mitra pembangunan dan pihak swasta menurut Ropin Sigalingging, M.Pd., Pengawas SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Batubara, adalah salah satu inovasi untuk mengatasi kendala dunia pendidikan di Sumatra Utara. “Kami berharap ada peningkatan kerja sama CSR (corporate social responsibility) dari perusahaan-perusahaan di kawasan industri untuk pendidikan berkualitas di sekolah.”

Seluruh kesepakatan dari sesi FGD di Provinsi Sumatera Utara ini akan disampaikan kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim dalam rangka Hari Guru 2022.*** (aboe/pp/rls)