Home Edukasi Menyesatkan Bayar Uang Kuliah dengan Pinjol

Menyesatkan Bayar Uang Kuliah dengan Pinjol

Senator DKI Prof Dailami nilai Pernyataan Menko PMK ngawur

104
0
SHARE
Menyesatkan Bayar Uang Kuliah dengan Pinjol

Keterangan Gambar : Senator asal Jakarta Prof. DR. H. Dailami Firdaus SH, LLM, MBA nilai Pernyataan Menko PMK menyesatkan. Tidak setuju UKT dibayar dengan Pinjol (foto dok)

Jakarta, parahyangan-post.com-Senator daerah pemilihan  Jakarta Prof. DR. H.  Dailami Firdaus, SH., LLM, MBA  sangat tidak setuju dengan pernyataan dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia  dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy yang menyatakan agar pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) menggunakan dana pinjaman online (Pinjol).

“Pernyataan dukungan tersebut jelas bukan Solusi dan sangat menyesatkan karena akan membuat mahasiswa terjebak dan terlilit dalam hutang,” ujar Prof Dailami, yang dikutip parahyangan-post.com, dari chanel youtbe Bang Dai Chanel, Minggu  7/7.

Menurut Bang Dai – sapaan akrab Prof. Dailami- , Mahasiswa yang seharusnya focus kosentrasi untuk belajar, pastinya akan terganggu dengan beban pikiran untuk membayar tagihan pinjol tersebut dan harus diingat pinjaman tersebut pasti berbunga.

“Di sini seharusnya Negara hadir melalui program dan kebijakan yang tepat bukan justru menjerumuskan mahasiswa kepada masalah baru dikemudian hari,” tambahnya.

Apalagi bila yang menggunakan pinjol adalah mahasiswa dari keluarga yang kurang mampu, lanjut Bang Dai, justru akan lebih membebankan lagi kepada keluarganya bukan saja kepada dirinya sendiri.

“Terlebih lagi sama-sama kita ketahui, bahwasannya pada saat ini ketersediaan lapangan pekerjaan pun masih sangat minim. Itu bisa kita ketahui dengan masih banyaknya tingkat pengangguran di usia muda< tambahnya lagi.

Permasalahan Pendidikan di tanah air ini, menurut Bang Dai,  seharusnya terselesaikan apabila pemerintah dalam hal ini instansi terkait dapat mengelola anggaran secara tepat dan transparan.

“Karena telah kita ketahui bersama melalui paparan pada saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) panja pembiayaan pendidikan dengan Komisi X DPR RI. Di mana alokasi dana anggaran pendidikan ternyata harus terbagi untuk peruntukan ke daerah dan dana desa (TKDD). Ini menjadi suatu pertanyaan bagaimana implementasinya dari anggaran tersebut, yang di mana seharusnya apabila anggaran tersebut dioptimalkan kepada pendidikan maka permasalahan pendidikan di Tanah Air termasuk biaya UKT bisa diselesaikan,” yakinnya.

Jadi, menurut putera alm. DR Hj. Tutty Alawiyah, yang juga Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Islam As Syafiiyah ini,  logika menggunakan Pinjol sebagai Solusi untuk membayar UKT sangat tidak tepat dan harus diluruskan, jangan sampai ini seolah-olah menjadi kesalahan dari mahasiswa ataupun keluarganya karena tidak mampu membayar dan akhirnya mengubur mimpi serta masa depannya.*** (aboe/rls)

Video Terkait: