Home Seni Budaya Menjaga Marwah TIM, Forum Seniman Gugat Revitalisasi PKJ – TIM, oleh Jakpro

Menjaga Marwah TIM, Forum Seniman Gugat Revitalisasi PKJ – TIM, oleh Jakpro

286
1
SHARE
Menjaga Marwah TIM, Forum Seniman Gugat Revitalisasi PKJ – TIM, oleh Jakpro

Keterangan Gambar : Forum Seniman Peduli Taman Ismail Marzuki (FSP-TIM, Menggelar Konfrensi Pers, Menyikapi Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki, Rabu, 05/10/2022 (Foto : rat/pp)

JAKARTA –  Parahyangan Post Para seniman yang tergabung dalam Forum Seniman Peduli Taman Ismail Marzuki (FSP-TIM) menggugat revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta – Taman Ismail Marzuki (PKJ – TIM) yang dilaksanakan oleh PT.Jakarta Propertindo (Jakpro). 

Hal tersebut menyikapi dengan fenomena dan situasi terakhir yang terjadi di Kawasan Pusat Kesenian Jakarta – Taman Ismail Marzuki (PKJ-TIM) dan sejumlah temuan oleh Forum Seniman Peduli TIM berkaitan dengan hasil revitalisasi TIM baik yang bersifat fisik maupun non fisik, serta rencana penyelenggaraan Musyawarah Kesenian Jakarta oleh Dewan Kesenian Jakarta yang akan diselenggarakan pada awal Nopember 2022. 

Pernyataan penolakan tersebut disampaikan Forum Seniman Peduli TIM saat menggelar konfrensi pers di posko #SaveTIM kawasan Taman Ismail Marzuki, Rabu (05/10/2022). 

Hadir dalam konfrensi pers tersebut, Tatan Daniel, Mogan Pasaribu, David Karo-Karo, Mujib Hermani,  kuasa hukum FSP-TIM, Eefendi Saman, dan sejumlah perwakilan dari masing-masing asosiasi seniman serta tokoh-tokoh seniman lainnya. 

Kuasa hukum FSP-TIM, Efendi Saman dalam keterangannya, perkembangan gugatan uji materi atas Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penugasan kepada Perseroan Terbatas PT.Jakarta Propertindo (Jakpro) untuk revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki, dan Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2022 sebagai ketentuan perubahan atas Pergub Nomor 63 Tahun 2019, yang dimohonkan oleh FSP-TIM pada tanggal 22 Agustus 2022 ke Mahkamah Agung, dan telah diregistrasi oleh Penitera Mahkamah Agung dengan register Nomor  53 P/HUM/2022 pada tanggal 23 Agustus 2022. 


“Register oleh Mahkamah Agung yang menguatkan, bahwa persoalan yang disampaikan oleh FSP-TIM tidak sederhana, bersifat nasional, dan memenuhi asas dan prasyarat hukum, untuk ditelaah dengan serius dan diputuskan oleh Majelis Hakim Agung,”jelas Efendi Saman. 

Sementara itu Mogan Pasaribu dari Forum Seniman Peduli TIM lebih menyoroti pemberian kewenangan tunggal pengelolaan PKJ-TIM oleh kontraktor dalam hal ini PT.Jakpro selama 28 tahun. 

Hasil revitalisasi TIM, baik yang bersifat fisik maupun non fisik, yang menyisakan sejumlah permasalahan krusial yang ditengarai akan berdampak tidak sehat terhadap ekosistem kesenian di Jakarta. 

Bahwa ‘Wajah Baru TIM’ yang gencar disosialisasikan oleh PT Jakarta Propertindo, berdasarkan temuan dan pengamatan kritis FSP – TIM, tidak mengandung makna yang signifikan, dan lebih sebagai sensasi artifisial belaka. Tampak luarnya wajah baru, namun isi didalamnya menandung banyak perkara. 

“Kami menunggu itikad baik dari Jakpro, sudah delapan kali dilakukan Focus Group Discusion (FGD) namun keputusannya selalu berubah-ubah dan Jakpro mengabaikan hasil FGD tersebut. Padahal sejak awal sudah ada pertemuan dan arahan dari gubernur, bahwa proses revitalisasi harus dikawal oleh Forum Seniman Peduli TIM ”jelas Mogan. 


Dalam kesempatan tersebut Mogan juga menegaskan bahwa dosa besar Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) karena mengamini apa yang dilaksanakan oleh Jakpro, ini salah satunya yang melatar belakangi kami dari Forum Seniman Peduli TIM menyampaikan pernaytaan ini. 

Disisi lain Mujib Hermani, lebih menyoroti terkait rencana Musyawarah Kesenian Jakarta, bahwa, pertama kali dalam sejarah, penjaringan kandidat anggota Dewan Kesenian Jakarta untuk periode 2023 – 2025, yang akan dilaksanakan melalui forum musyawarah Masyarakat Kesenian Jakarta. 

Mekanisme ini merujuk pada tatacara dan kriteria yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2020 tentang Akademi Jakarta dan Dewan Kesenian Jakarta. Bahwa proses penjaringan dimaksud sesuai jadwal yang diusung oleh Dewan Kesenian Jakarta akan dilaksanakan pada awal Nopember 2022. 

Dari temuan dan informasi yang diperoleh, terindikasi bahwa penyelenggara musyawarah Masyarakat Kesenian Jakarta tersebut (yang hasilnya akan sangat penting dalam menentukan nasib Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki ke depan, serta dinamika dan perkembangan ekosistem kesenian di seluruh wilayah Jakarta, dan perkembangan kesenian secara nasional), tidak dilaksanakan dengan serius, dengan secara taat asas mempedomani ketentuan yang termaktub dalam Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2020 dimaksud. 


Menurut Mujib Hermani amanat Pergub Nomor 4 Tahun 2020 tentang Akademi Jakarta dan Dewan Kesenian Jakarta sudha jelas, disana sudah diuraikan secara gamblang, dan musyawarah Masyarakat Kesenian Jakarta ini akan menentukan ekosistem dan marwah Taman Ismail Marzuki kedepan, untuk itu seharusnya pihak-pihak terkait mengakomodir masukan-masukan dari berbagai pihak serta merangkup berbagai komunitas yang ada. 

Dalam penutupnya, Tata Daniel bahwa penyampaian pernyataan dan seruan FSP-TIM melalui 5 (lima) butir pokok pikiran yang termaktub dalam “Manifesto Cikini 73”, berkenaan dengan kebanalan pola pikir, sikap, cara pandang, dan kebijakan para pemangku kepentingan baik di Jakarta, dan daerah-daerah, maupun di ruang lingkup nasional. 

“Lindungi ruang-ruang ekspresi seniman dari perusak nilai oleh kapitalistik, perdayakan Dewan Kesenian Jakarta (DKJ), perlu adanya perhatian dari berbagai pihak untuk seniman bisa hidup layak, aman, nyaman dan merdeka. Pemerintahan kedepan, siapapun yang akan memimpin, agar membentuk ’Kementerian Kebudayaan’, agar nilai-nilai luhur kebudayaan nasional kita tetap terjaga,”pungkas Tatan Daniel. 

(ratman/pp)