Home Agama Laporkan Gratifikasi 88 Kali, Kepala KUA Cimahi Tengah dapat Penghargaan Menag

Laporkan Gratifikasi 88 Kali, Kepala KUA Cimahi Tengah dapat Penghargaan Menag

Clean Government

232
0
SHARE
Laporkan Gratifikasi 88 Kali, Kepala KUA Cimahi Tengah dapat Penghargaan Menag

Keterangan Gambar : Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyerahkan penghargaan kepada Budi Ali Hidayat, penghulu madya yang juga Kepala KUA Cimahi Tengah atas keteladanannya melaporkan gratifikasi ke KPK saat peringatan Hari Amal Bakti ke-75 Kementerian Agama (Kemenag) di Halaman Kantor Pusat Kemenag, Jakarta Pusat, Selasa (5/1/2021).

Laporkan Gratifikasi 88 Kali, Kepala KUA Cimahi Tengah dapat Penghargaan Menag

Jakarta, parahyangan-post.com-Masih ada cahaya di tengah ketidakpercayaan masyarakat kepada pejabat pemerintah yang -oleh masyarakat- dinilai korup. Terutama setelah 2 Menteri Kabinet Jokowi 2 digaruk KPK.  Dan kini mereka masih dalam proses hukum.

Cahaya itu datang dari pejabat Kementerian Agama level bawah, level yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Yang tugasnya  menikahkan pasangan yang ingin membangun rumah tangga.  Yakni Kepala Kantor Urusan Agama (KUA).

Dia adalah Budi Ali Hidayat. Budi Ali Hidayat adalah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) CImahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat. Dia mendapat penghargaan dari Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas karena selalu melaporkan gratifikasi yang ia terima ke Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).

Saat menerima penghargaan itu, Budi  tak kuasa membendung air mata, tak menyangka mendapat penghargaan yang  diberikan langsung oleh Menag di halaman Kantor Kementerian Agama (Kemenag) RI, Jakarta, Selasa (5/1/2021) pagi.

Penghulu Madya, berusia 44 tahun ini, sama sekali tak pernah membayangkan akan mendapat penghargaan langsung dari orang nomor satu di institusinya bekerja.

“Alhamdulillah. Ini sebuah kebahagiaan dan penghormatan besar bagi saya,” cetus Budi, kepada wartawan.

Menurut Budi, kepada penghulu seperti dirinya, pemerintah telah memberikan haknya secara jelas dan pantas lewat aturan Peraturan Menteri Agama (Permenag) No 24/2014 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Nikah dan Rujuk di Luar KUA.

Dia menilai, meski mendapat apresiasi penghargaan, aksinya melaporkan tiap pemberian bingkisan dan amplop dari keluarga pengantin selama ini bukan diniati mendapat pujian atau penghargaan. Perlawanan terhadap KKN dan gratifikasi, tandasnya, semestinya sudah harus menjadi komitmen setiap aparatur pemerintah, termasuk di Kemenag.

“Dan di antara peran pegawai Kemenag adalah khadhimul ummah yaitu melayani umat dengan niat sepenuhnya ikhlas lillahita’ala,” ujarnya.

Budi mengaku telah melaporkan gratifikasi ke KPK sebanyak 88 kali. Soal amplop dan bingkisan itu, menurut Budi, menjadi hal lumrah yang dipraktikkan masyarakat Indonesia. Sebisa mungkin dia berupaya menolak pemberian itu dengan cara halus. Bahkan dia kerap dikejar-kejar keluarga pengantin kala menolak pemberian itu. Jika tak bisa ditolak, maka amplop dia terima kemudian dilaporkan ke KPK.

Atas keteladanannya ini, pada Selasa (8/12/2020) lalu Budi juga telah mendapatkan apresiasi langsung dari KPK. Penghargaan diberikan bertepatan dengan peringatan Hari Antikorupsi Dunia (Hakordia) yang jatuh tiap 9 Desember. KPK menilai, Kemenag sangat beruntung mempunyai PNS seperti Budi karena memiliki kejujuran yang tinggi, bukan sekadar pintar.

Lewat surat edaran KPK yang terbit pada 2013, berbagai bentuk pemberian kepada petugas pencatat nikah saat menikahkan, di luar gaji adalah bagian dari gratifikasi. Kemenag melalui  Permenag No 24/2014 juga menetapkan biaya menikah di KUA adalah gratis. Sedang di luar KUA dikenakan tarif Rp 600.000. Honor dan biaya transportasi untuk penghulu telah ditanggung oleh Kemenag.

Sementara itu Menteri Agama mengatakan tindakan yang dilakukan oleh Budi ini patut dicontoh karena bagian upaya nyata mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dengan cara melaporkan gratifikasi yang dia terima ke KPK.***(aboe/pp/kmg)