Home Nusantara Komisi D Minta Program DP 0 Persen Segera Dievaluasi

Komisi D Minta Program DP 0 Persen Segera Dievaluasi

66
0
SHARE
Komisi D Minta Program DP 0 Persen Segera Dievaluasi

JAKRTA [www.parahyangan-post.com] - Anggota DPRD DKI Jakarta, H. Muhayar RM meminta Dinas Perumahan dan Pemukiman evaluasi kebijakan DP 0 persen yang sedang berjalan saat ini. 

" Pasalnya dari puluhan ribu peminat yang mendaftar program kepemilikan hunian rumah tanpa down payment, daya serapnya masih sedikit," jelas Muhayar, Rabu (21/4/2021). 

Hal ini dikatakan Muhayar dalam rapat Kerja Komisi D  DPRD DKI Jakarta dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman kemarin (20/4). Agenda rapat kerja tersebut membahas tentang Realisasi Penyerapan Anggaran tahun 2020 dan Persiapan Pelaksanaan Kegiatan anggaran tahun 2021. 

Ia mengatakan banyak keluhan yang datang kepadanya, terutama masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah mendaftar tapi tidak lolos. Selain itu, untuk mendapatkan hunian rumah tanpa DP dikeluhkan warga disebabkan tidak lolos administrasi dan seleksi dipihak Bank. 

Menurutnya, hunian DP 0 persen merupakan sebuah janji Gubernur dalam kampanyenya di tahun 2017 lalu. DP 0 persen dalam janjinya menjadi bagian dari solusi pemenuhan kebutuhan papan masyarakat kelas menengah di DKI Jakarta. 

" Berbicara evaluasi pelaksanaan anggaran, akan bermula dari tataran evaluasi kebijakan, saya merasa perlu ada perubahan dalam penentuan persyaratan mendapatkan kepemilikan hunian tanpa DP. Jangan sampai masyarakat yang harusnya menjadi sasaran program ini malah terkendala masalah penghasilan, ini harus dievaluasi," kata Muhayar yang merupakan perwakilan PKS dari Dapil 4 Jakarta Timur. 

Pada prinsipnya ia bermaksud mendorong dinas perumahan untuk mensukseskan program Pemerintah DKI Jakarta. Apalagi, kata Muhayar disisa periode jabatan Gubernur Anis Baswedan. 

Kemudian, Ia juga menyebut dalam ruang lingkup pekerjaan rumah Dinas Perumahan, Pemprov perlu melakukan penataan Kawasan pemukiman lewat program CAP (community Action Plan) dan CIP (community implementation Planning) disetiap RW dan Kampung di Jakarta. 

" Capaian kerja Gubernur sangat bergantung pada kinerja Dinas perumahan dan pemukiman. Mari kita maraton dalam mengejar target pelaksanaan program dan harus sejalan dengan visi dan misi gubernur," ungkapnya. 

Terlebih, Pemprov DKI Jakarta juga perlu melakukan percepatan pembangunan Rumah Susun di berbagai tempat di Jakarta. Pelayanan UPRS ditiap rumah susun diharapkan semakin membaik.

(didi/pp)