Home Polkam JATTI: Penangkapan Pengikut Khilafatul Muslimin Harus Sesuai Koridor Hukum

JATTI: Penangkapan Pengikut Khilafatul Muslimin Harus Sesuai Koridor Hukum

Islamofobia harus Dilenyapkan dari Tanah Air

112
0
SHARE
JATTI: Penangkapan Pengikut Khilafatul Muslimin Harus Sesuai Koridor Hukum

Keterangan Gambar : Ketua Dewan Pembina JATTI KH Muhyiddin Junaidi (dua dari kiri) didampingi Ketua Umum Febrian Andanda(tiga dari kiri) saat memberikan keterangan pers. (foto aboe)

JATTI: Penangkapan Pengikut Khilafatul Muslimin Harus Sesuai Koridor Hukum

Islamofobia harus Dilenyapkan dari Tanah Air

Jakarta, parahyangan-post.com. Penangkapan pengikut Khilafatul Muslimin pimpinan Abdul Kadir Baraja harus sesuai koridor hukum. Hak-haknya sebagai warga negara wajib dilindungi. Karena mereka mempunyai kedudukan yang sama dengan warga negara lainnya.  

Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Pembina Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia (JATTI) KH Muhyiddin Junaidi kepada parahyangan-post, usai pembukaan Rapat Kerja Nasional I di Hotel Grand Cempaka, Jakarta,  Jumat 17/6.

“Jangan karena masih berkembangnya sentiment anti Islam (Islamofobia) di tanah, maka seluruh orang/ormas  yang mempunyai faham khilafah  ditangkapi. Ini tidak benar,” tutur Muhyiddin menjawab parahyangan-post.

Dijelaskan Muhyiddin, Khilafah secara akademis adalah salah satu bentuk pemerintahan. Banyak dianut oleh masyarakat yang mayoritas Islam, terutama di Timur Tengah masa lalu. Indonesia sudah sepakat dengan bentuk negara Republik. Dan itu adalah salah satu sumbangan nyata dari para Alumni Timur Tengah di Indonesia dalam perjuangannya menegakkan NKRI.

“Jadi tidak relevan menuding semua alumni Timur Tengah ingin mendirikan  pemerintahan berbentuk kekhalifahan (khilafah) di Indonesia. Ini harus diluruskan,” tegas Muhyiddin yang juga wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini.

Mengenai penangkapan yang dilakukan oleh aparat terhadap anggota dan pengurus Khilafatul Muslimin, Junaidi mengingatkan aparat agar jujur, adil dan transparan.

“Saya melihat, sebelum penangkapan ada hal-hal mencurigakan yang mendahulinya. Yang seolah direkayasa. Seperti arak-arakkan, demo dan lain sebagai. Ini harus dicermati oleh aparat penegak hukum agar tidak terjebak dalam scenario Islamofobia,” pinta Junaidi.

Sampai saat ini aparat penegak hukum sudah menangkap 23 pengurus dan anggota Khilafatul Muslimin, dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sejumlah sekolah (lembaga pendidikannya) juga dihentikan beraktivitas.

Empat Pilar Perjuangan

Lebih jauh Junaidi menjelaskan, JATTI didirikan untuk ikut berkontribusi  membangun bangsa Indonesia yang kuat dan kokoh. Ada empat pilar yang diutamakan yakni

pertama, memberikan kontribusi di bidang dakwah dan pencerahan. Kedua  pembangunan di bidang pendidikan.

“Pendidikan ini tidak mengenal waktu. Never ending process. Jadi kita akan tingkatkan terus dunia pendidikan,” terangnya.

Pilar ketiga yang akan dibangun adalah bidang sosial.

“Umumnya anggota JATTI bergerak di bidang pendidikan dan sosial. Banyak yang mempunyai lembaga pendidikan dan panti asuhan. mulai dari tingkat  TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Banyak yang  jadi guru, pendakwah, ustad, kyai,” tambahnya.

Sedangkan  pilar yang keempat adalah  Bidang Ekonomi Umat.

“Maka pendidikan dan ekonomi harus ditingkatkan. Karena demokrasi tidak bisa dinikmati oleh rakyat yang berpendidikan rendah dan eknomi susah,” yakin Junaidi.

Junaidi menegaskan JATTI  tidak mewakili partai politik mana pun. Tidak mewakili ormas Islam apa pun.

“Tapi kami berupaya untuk merekat semua ormas yang ada. Dan berkontribusi bagi bangsa, negara dan masyarakat Indonesia,” tegasnya.

Ikut hadir dan memberikan pencerahan dalam Rapat Kerja Nasional I ini sejumlah tokoh Nasional. Diantaranya Wakil Ketua MPR H. Ahmad Muzani, Wapres RI ke 10 dan 12, H. Yusuf Kalla, Gubernur DKI Anies Baswedan, Wk. Ketua MPR/mantan Presiden PKS Hidayat Nurwahid dan ekonom syariah Tazkia DR. Syafii Antonio.

Rakernas akan berlangsung sampai hari Minggu. Selain memilih Ketua dan Pengurus baru juga akan mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi untuk pembangunan dan perbaikan bangsa.*** (aboe lutan)