Depok, Parahyangangan-post.co Anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi PDI Perjuangan, Sahat Farida Berlian diserang oleh Netizen dan beberapa seniman lantaran dirinya dinilai menyudutkan budaya Betawi.

Hal itu bermula ketika Sahat menulis status di media sosial terkait dengan rencana Munas Repdem yang ditulisnya pada, Jumat (7/7) malam.

Dalam status tersebut Sahat menuliskan “Tentang Munas Repdem. Sejauh ini belum ada informasi resmi dari panitia/DPN kepada DPD untuk diteruskan ke DPC. Terutama wilayah Jawa Barat,sebaiknya tidak ada sikap/pernyataan apapun selama belum diinstruksikan oleh DPD. Kita belajar dalam organisasi, bukan rombongan lenong” tulisnya di media sosial.

Rupanya, tulisan ‘Bukan Rombongan Lenong’ menuai reaksi keras dari pelaku kesenian di Kota Depok. Mereka menilai, kata tersebut tidak pantas dilontarkan oleh seorang anggota dewan terlebih saat ini yang bersangkutan duduk di Komisi D yang salah satunya membidangi kesenian.

“Tulisan itu yang dikomplain oleh seniman Betawi karena merendahkan kesenian Lenong,” ujar Tora Kundera, Ketua Jaringan Kerja Kebudayaan Rakyat (Jaker) Kota Depok, Minggu (9/7).

Atas kasus tersebut, Tora dan kawan-kawan mendesak dan meminta agar memecat yang bersangkutan dari kursi empuk DPRD Kota Depok.

“Kami minta pecat dan PAW oknum DPRD Depok yang sudah melecehkan kesenian Betawi berupa Lenong,” tegasnya.

Ketika dikonfirmasi salah satu media cetak lokal, Sahat mengaku minta maaf jika status yang dibuatnya tersebut bernada sebagai penghinaan.

Namun para seniman Depok dan sejumlah Netizen yang menupakan warga Depok dan Jakarta, tidak terima hanya dengan permintaan maaf di medsos. Mereka berencana untuk melaporkan kasus ini ke BKD dan ke Bamus Betawi di Jakarta.

Masalah seperti yang dialami Sahat bukanlah yang pertama, belum lama ini putera bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang, juga dilaporkan oleh netizen soal ujarannya tentang ‘ndeso’, yang menjadi tending topic di medsos. Kini masalah “ndeso”  masih bergulir di ranah hukum, meski pihak kepolisian menolak memprosenya lebih lanjut.

Sepertinya para politis dan pejabat publik harus berhat-hati membuat analogi atau perumpamaan-perumpamaan di laman medsosnya kalau dirinya tidak ingin bermasalah dan digugat ke ranah hokum.*** (Aboe/RK)