JAKARTA – Parahyangan Post - Forum Penegak Kedaulatan Rakyat (FPKR) menggelar silaturahmi dan dialog kebangsaan, dengan tema “Proyek Strategis Nasional (PSN) & Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Derita Rakyat Banten : Menagih Komitmen Kerakyatan Presiden Prabowo”. 

Acara yang digelar, di Restoran Al Jazeera Signature, Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (07/11/2024) di hadiri oleh berbagai kalangan, mulai dari para aktivis, tokoh politik, awak media dan perwakilan dari masyarakat Banten.

Puluhan tokoh nasional yang selama ini terus menyuarakan dan mengkritisi kebijakan pemerintah tampak hadir dan berorasi secara bergantian. Para tokoh sepakat bahwa keberadaan PSN PIK 2 harus dihentikan, karena jelas-jelas mengusik rasa keadilan begitu nyata.

Menurut Eddy Mulyadi, selaku inisiator dari acara Dialog Kebangsaan tersebut, bahwa ini sebagai ikhtiar menangih janji dan komitmen Prabowo Subianto sebagai presiden yang baru, dimana beliau sudah menyatakan tidak boleh lagi ada perumahan ekslusif.

“Tidak boleh ada negara dalam negara. PSN PIK 2 jelas sangat ekslusif dan mengarah pada terbentuknya negara dalam negara,”jelas Eddy Mulyadi.

Acara Silaturahmi dan Dialog Kebangsaan yang dipandu oleh dua pentolan aktivis yang sudah tidak diragukan lagi, H Yusuf Blegur dan Dr.Legisan, semakin menggema saat para tokoh nasional secara bergantian menyampaikan orasinya.

Dari pantuan tim Parahyangan Post di lokasi acara, para tokoh yang tampil menyampaikan orasinya, diantaranya, Jendral Purn Fahrurozy, Letjen Marinis Suharto, Dr.M Said Didu, Dr.Marwan Batubara, Mayjend Sunarko, Brigjend Pornomo, Kol.Pur Sugeng Waras, Ir.Syafril  Sofian, M.Rizal Fadillah, SH, Ust.Mursalin, H.Muslim Arbi, Bunda Merry, Ahmad Khozinuddin, SH, dan tokoh lainnya.

M.Said Didu dalam kesempatan tersebut secara gamblang menguraikan bagaimana cara-cara pembebasan tanah yang sangat tidak masuk akal. Selain itu, lanjut Said Didu juga adanya fasilitas umum seperti jalan dan sungai yang ikut tergusur.

“Dengan dalih Proyek Strategis Nasional cara pembebasan tanah sangat merugikan masyarakat setempat, ada penggusuran dan penjualan tanah dengan harga murah,”jelas Said Didu.

Sementara itu Dr.Marwan Batubara menyampaikan enam tuntutan rakyat, untuk penghentian PSN PIK 2. Proyek dengaan dalin PSN adalah janggal, berbagai kemudahan yang difasilitasi sejak penyiapan, perencanaan, transaksi hingga pembiayaannya adalah berlebihan dan bermotif kolusif. PIK 2 dikelola oleh swasta, pengembang properti besar yan ada di negeri ini.

Puluhan perwakilan dari masyarakat Banten yang turut hadir dalam acara tersebut, mendeklarasikan kebulatan tekadnya untuk menolak pengembangan PIK 2 dengan dalih PSN. Salah satu perwakilan masyarakat Banten yang turut hadir mengajak kepada semua pihak untuk mendukung masyarakat Banten dalam memperjuangkan keadilan dan hak-haknya.

“Hentikan proyek PIK 2 berkedok PSN, serta jadikan Banten lebih mandiri dan maju, masyarakat lebih sejahtera, hidup rukun,”jelas salah seorang perwakilan Masyarakat Banten.

Acara ditutup dengan pembacaan puisi, oleh salah satu peserta, dengan penuh semangat dan berapi-api yang cukup, menyuarakan tentang keadialan.

(ratman/pp)

Video Terkait: