Home Hukrim FKWS Desak Pemkab Bogor Beri Kepastian Status Tanah

FKWS Desak Pemkab Bogor Beri Kepastian Status Tanah

80 Prosen Sudah Diplot Perhutani

204
0
SHARE
FKWS Desak Pemkab Bogor Beri Kepastian Status Tanah

Keterangan Gambar : Wakil Ketua FKWS Rahman, minta kepastian Pemkab Bogor mengenai status tanah mereka yang diplot Perhutani. (foto aboe)

FKWS Desak Pemkab Bogor Beri Kepastian Status Tanah

80 Prosen Diplot Perhutani

 

Botim, parahyangan-post.com Wakil Ketua Forum Komunikasi Warga Sukawangi (FKWS), Rahman meminta Pemerintah Kabupaten Bogor segera memberi kepastian status kepemilikan tanah yang mereka tempati.

“Sekarang warga kami sangat resah.  Karena tanah yang sudah kami garap puluhan tahun, bahkan yang kami tempati sejak turun temurun,  diplot masuk ke dalam area Perhutani,” tutur Rahman kepada parahyangan-post.com, di Kampung Arca, Rabu 10/2.

Dijelaskan Rahman. Ploting Perhutani tidak tangung-tanggung.  Lebih dari 80 prosen tanah masyarakat Sukawangi dimasukan ke dalam areanya. Diantaranya rumah (pemukiman), Kantor Desa, Kantor Dinas Pendidikan, Madrasah, Yayasan, Pesantren dan Kebun garapan.

“Kami ingin kepastian status tanah kami. Karena klaim Perhutani tersebut membuat status tanah kami tidak jelas. Mau mengurus sertifikat tidak bisa. Mentok di kantor Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasiona (ATR/BTN),” tandasnya.

Lebih jauh Rahman menjelaskan, pihaknya tidak paham mengapa Perhutani tiba-tiba saja memplot tanah yang sudah mereka tempati puluhan tahun itu masuk ke area mereka.

“Padahal kepemilikan tanah kami sah. Surat menyurat lengkap. Riwayat atau silsilah tanah  kami (Letter C)  di Kantor Desa jelas. Kami pun bayar PBB tiap tahun,” tambahnya lagi.

Rahman pun merujuk Peraturan Pemerintah (PP) yang diucapkan langsung oleh Presiden Jokowi dan bisa diunggah di kanal youtube. Di situ Presiden Jokowi menegaskan pihak mana saja, apakah swasta atau pemerintah (dalam hal ini Perhutani) yang menghalangi warga penggarap mengurus sertifikat tanahnya, maka perusahaan atau instansi tersebut bisa dibekukan.

“Nah, sepertinya Perhutani melawan PP karena menghalangi warga mengurus status kepemilikan tanah, yang sudah digarap puluhan tahun,” berang Rahman.

FKWS, lanjut Rahman, akan terus memperjuangkan hak-hak warga Sukawangi. Dia mengaku sudah dua kali ke Pemkab Bogor meminta kejelasan status tanah tersebut.

“Katanya bulan Depan Pemkab Bogor akan ke Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Yogyakarta lagi. Kami menunggu hasilnya. Prinsipnya kami sangat mengharapkan kepastian dari Pemkab Bogor,” tutupnya.*** (boe)