Home Polkam Diskusi Publik Ditjen IKP Kekominfo dan DPR RI

Diskusi Publik Ditjen IKP Kekominfo dan DPR RI

Muhammad Ghifary: Demokrasi Indonesia Masih Terfokus pada Perubahan Prosedur

995
0
SHARE
Diskusi Publik Ditjen IKP Kekominfo  dan DPR RI

Keterangan Gambar : Webinar bertema “Pemuda dan Tantangan Demokrasi ke Depan” yang diselenggarakan oleh Ditjen IKP Kekominfo dan DPR RI, berlangsung melalui Zoom Cloud Meeting dan disiarkan langsung via YouTube Swara Senayan Jumat /30 April 2021.

Diskusi Publik Ditjen IKP Kekominfo  dan DPR RI

Muhammad Ghifary: Demokrasi Indonesia Masih Terfokus pada Perubahan Prosedur

Jakarta, parahyangan-post.com- Demokrasi Indonesia masih berkutat pada prosedur belum substansi. Demikian benang merah webinar bertema “Pemuda dan Tantangan Demokrasi Kedepan”, yang diselenggarakan oleh  Ditjen IKP Kekominfo dan DPR RI.

Webinar berlansung  melalui Zoom Cloud Meeting, dan disiarkan langsung via YouTube Swara Senayan Jumat /30 April 2021.

Sebagai pembicara kunci tampil  Direktur Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Budaya Drs. Wiryanta MA, PH.D. Sedangkan naras umber utama  anggota Komisi I DPR RI M. Farhan dan Tokoh Pemuda Maluku Utara Muhammad Ghifari.

Dalam sambutannya Drs. Wiryanta MA, PH.D mengatakan  pemuda adalah aset bangsa seperti yang di katakan Bung Karno “Beri aku 10 pemuda maka akan aku guncangkan dunia.”

“Tantangan pemuda saat ini sangat besar dan diperlukan Bangsa. Karena potensi pemuda sebagai agent perubahan sangat dibutuhkan,” tutupnya.

Sementara itu  M Farhan mengatakan, berdasarkan laporan Hootsuite dan we are social hingga Januari 2021 pengguna internet di Indonesia mencapai 202.6 juta jiwa. Jumlah ini meningkat 15,5 % atau 27 juta jiwa jika di bandingkan pada Januari 2020 lalu.

Aktivitas internet yang paling digemari adalah bermedia sosial. Saat ini ada 170 juta jiwa orang Indonesia yang merupakan  pengguna aktif media sosial dengan rata rata habiskan waktu 3 jam 14 menit di platform jejaring sosial.

Medsos sudah menjadi kebutuhan primer yang di manfaatkan masyarakat sebagai alat ekspresi kebebasan, medium komunikasi dan media informasi.  Yang paling dicari oleh pengguna medsos adalah social approval (afirmasi) dan relatable issues.

Demokrasi dan medsos kerap kali menjadi sebuah dilema, karena kerapkali kebebasan dalam berpendapat dan berekspresi sering di salahgunakan sebagai penegasan terhadap identitas kelompok tertentu.

“Keberadaan konten konten negatif  merusak ekisistem digital. Maka bijaklah bermedia sosial.

Demokrasi dalam bermedia sosial bukanlah kebebasan yang absolut. Kita harus bertanggungjawab atas opini yang kita bentuk dan tidak lupa mengedepankan etika dalam berkomunikasi,” tuturnya.

 

Sedangkan Muhammad Ghifari mengatakan sebagai negara demokrasi besar di Asia,  kita menghadapi tantangan dan perubahan secara global. Liberalisasi politik, kebebasan pers, reformasi birokrasi, partisipasi publik sebagai modal politik dan sosial guna mewujudkan tujuan UUD 45 , tercapainya negara yang di demokratis.

“Tantangan demokrasi kita antara lain sumber daya yang dimiliki terfokus pada perubahan prosedur. Tidak pada substansi (demokrasi prosedural) untuk mencapai harapan demokratisasi,” tuturnya.

Menurutnya, politik berbasis scientific dalam demokrasi hampir tidak ada. Kaum muda memiliki posisi politik penting sejak awal bahkan sejak pra kemerdekaan yang disebut oleh Samsudin Harus sebagai periode ide ( 1908-1945).

“Posisi penting pemuda dalam perpolitikan Indonesia selalu menentukan, terutama pada peralihan rezim nasional dan berlanjut sampai Reformasi Mei 98 yang memaksa Presiden Soeharto Lengser ke Prabon. Identitas pemuda adalah politik gagasan, politik pemuda selalu di tandai dengan jejak pemikiran.

Di setiap peralihan rezim selalu ada tokoh pemuda yang terutama sekali kuat karena pemikirannya tak sekedar posisi politik struktural,” tutupnya.*** (WIDI)