Home Edukasi Digitalisasi Penting untuk Akselerasi Integrasi Infrastruktur Gas Bumi Indonesia di Sub Holding Gas

Digitalisasi Penting untuk Akselerasi Integrasi Infrastruktur Gas Bumi Indonesia di Sub Holding Gas

Policy Brief SBM ITB:

55
0
SHARE
Digitalisasi Penting untuk Akselerasi Integrasi Infrastruktur Gas Bumi Indonesia di Sub Holding Gas

Keterangan Gambar : Center for Policy and Public Management SBM ITB

Policy Brief SBM ITB:

Digitalisasi Penting untuk Akselerasi Integrasi Infrastruktur Gas Bumi Indonesia di Sub Holding Gas

Jakarta, parahyangan-post.com- Sekolah Bisnis dan Manajemen, Institut Teknologi Bandung (SBM ITB) melalui salah satu pusat studinya, Center for Policy and Public Management (CPPM) meluncurkan Policy Brief edisi bulan Juni 2021 tentang akselerasi integrasi infrastruktur gas bumi Indonesia. Dalam Policy Brief ini, dipaparkan digitalisasi dengan skema shared-service yang dapat terus diterapkan oleh Sub Holding Gas dalam mempercepat integrasi infrastruktur gas bumi guna memenuhi kebutuhan un-met demand, menjangkau potensi pelanggan baru, peningkatan utilisasi pipa dan fleksibilitas penyaluran gas di Indonesia.

 

Policy Brief ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti CPPM, Dr. Agung Wicaksono dan Arief Mujiyanto, mengenai infrastruktur gas bumi selama 6 bulan terakhir. Dr. Agung menyampaikan, “Policy Brief ini dibuat untuk menjawab tantangan target 24% porsi gas bumi dalam bauran energi nasional 2050. Ini juga merespons Kepmen ESDM No. 89 K/10/MEM/2020 terkait ketetapan harga gas bumi sebesar 6 USD/MMBTU untuk 7 sektor industri di Indonesia.” Dengan terintegrasinya Pertagas ke PGN sebagai Sub Holding Gas di bawah Holding Migas Pertamina, digitalisasi untuk kemudahan monitoring data real time penyaluran gas merupakan prasyarat agar operasional integrasi dapat menjadi lebih efektif, terutama di situasi pandemi COVID saat ini.

 

Integrasi infrastruktur gas harus diiringi dengan tiga tahap utama transformasi digital, yaitu dimulai dengan berfokus pada prioritas bisnis melalui implementasi Gas Management System (GMS), pemetaan sumber daya digital yang dibutuhkan guna implementasi skema shared-service agar efektif secara waktu dan efisien secara biaya, serta change management yang digerakkan oleh tim change agent yang solid sehingga proses integrasi dan transformasi digital secara keseluruhan menghasilkan added value jangka panjang. Contoh keberhasilan integrasi infrastruktur dan integrasi digital Pertagas-PGN dengan shared service SIPGas yaitu di titik interkoneksi stasiun gas Tegal Gede yang menjadi solusi transisi penyaluran gas ke Pupuk Kujang Cikampek sebelum selesainya integrasi pipa transmisi SSWJ dan WJA di stasiun gas Bitung dengan kapasitas hingga 165 MMSCFD untuk pemenuhan un-met demand atas kondisi natural decline pasokan gas di Jawa Barat.

 

Policy Brief ini mengusulkan rekomendasi integrasi digital sebagai enabler akselerasi integrasi infrastruktur gas bumi di Indonesia. Integrasi tersebut didorong oleh ketetapan baru harga gas bumi, target bauran energi nasional, dan signifikansi coverage Sub Holding Gas dengan total panjang pipa 10.688 km yang mewakili 96% infrastruktur gas bumi di Indonesia. Integrasi digital Pertagas-PGN merupakan milestone penting National Dispatching Center (NDC) untuk dashboard nasional yang mengintegrasikan monitoring operasional penyaluran gas baik pipa maupun non-pipa di seluruh Anak Perusahaan di Sub Holding Gas guna optimalisasi rantai pasok terutama di sisi hilir gas bumi di Indonesia. Dengan insentif kebijakan harga gas bumi yang sudah ada dan percepatan integrasi infrastruktur dengan integrasi digital diharapkan mampu mendorong naiknya demand dan utilisasi pipa gas bumi di Indonesia untuk akselerasi pemulihan ekonomi nasional.

 

Policy Brief CPPM merupakan produk dari Center for Policy and Public Management SBM ITB. Center ini berfokus pada isu-isu kebijakan nasional dan manajemen publik yang berbasis pada penelitian. Penelitian tersebut mencakup bidang energi, ketahanan pangan, inovasi, perubahan iklim, transportasi, logistik, dan ekonomi, baik penelitian mandiri maupun penelitian bersama dengan institusi pemerintah, perusahaan publik, dan perusahaan swasta.*** (aboe/pp/sbmitb)